Pages

Labels

Thursday, August 28, 2014

MCA-Indonesia Pertajam Rencana Kerja Melalui Pelaporan Bulanan




MCA-Indonesia, Inspektorat Bidang Administrasi Umum (IBAU) Bappenas, Satker Pengelola Hibah MCC dan Implementing Entity dari LKPP, PSF Bank Dunia dan Bappenas kembali mengadakan pertemuan untuk membahas laporan bulanan periode Agustus 2014. Rapat ini dipimpin oleh PPK Satker Pengelola Hibah MCC, Hari Kristijo, Kamis (28/8/2014) di Kantor MCA-Indonesia. Rapat ini merupakan pertemuan rutin bulanan yang khusus membahas laporan kemajuan Program Compact setiap bulan, diadakan secara tripartit antara MCA-Indonesia, Implementing Entity dan Bappenas yang difasilitasi oleh Satker Pengelola Hibah MCC. 

Pertemuan ini dimulai dengan membahas kemajuan dan rencana tindak lanjut dari Proyek Modernisasi Pengadaan. Pelaksana Tugas Direktur Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia, Erlangga Atmadja memaparkan kemajuan pekerjaan yang dicapai selama sebulan terakhir dan keberlanjutan dari rencana kerja sebelumnya. Umumnya, kegiatan yang telah dicapai oleh Proyek Modernisasi Pengadaan masih berputar pada persiapan, pengadaan dan permulaan kerja para konsultan yang telah dikontrak maupun yang akan dikontrak. Dari enam sub program yang dijalankan oleh Proyek Modernisasi Pengadaan, kegiatan yang banyak menyedot alokasi waktu adalah Procurement Management Information System (PMIS). Dalam sub program ini, arsitektur teknologi informasi yang dikembangkan oleh konsultan MCA-Indonesia telah mulai disosialisasikan dan dikomunikasikan secara intensif dengan LKPP dan ULP di daerah. Pada kesempatan tersebut, LKPP yang diwakili oleh Direktur Pelatihan Kompetensi, Sarah Sadiqa menyoroti progres dan rencana kerja terkait dengan indikator kinerja dalam perjanjian hibah dimana akan ada 500 staf yang akan dilatih. “Rencana ini hanya bisa berlanjut jika rencana penambahan 70 ULP lanjutan juga dipersiapkan” kata Sarah. Beberapa pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian dalam rencana tindak lanjut program ini adalah bagaimana konsistensi antara rencana kerja dan juga perhatian di lapangan terhadap ULP-ULP yang dijadikan percontohan sehingga semangat ULP di daerah dalam mengimplementasikan Proyek Modernisasi Pengadaan tetap berlanjut. 

Rapat dilanjutkan dengan paparan mengenai Proyek Kemakmuran Hijau yang dipaparkan oleh Direktur Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia, Budi Kuncoro. Dalam paparannya, Budi mengemukakan beberapa capaian yang telah diraih oleh tim GP untuk 4 sub program yang ada, yakni kegiatan Participatory Land Used Planning (PLUP), Technical Assistance, Green Knowledge dan Green Prosperity Facility (GPF). Khusus untuk sub program GPF, 3 jendela hibah telah dicanangkan yakni Hibah Kemitraan, Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat dan Hibah Energi Terbarukan. Hibah Kemitraan telah diluncurkan pada Juli lalu dan telah menerima beberapa proposal penawaran kerja sama. Untuk Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat rencananya akan diluncurkan di awal Oktober ini, disusul Hibah Energi Terbarukan. “Saat ini, Terms of Reference (TOR) untuk mencari Grant Manager serta pembicaran lanjutan untuk konsep Matching Grant di Hibah Energi Terbarukan telah dibuat” jelas Budi. Bahasan menarik dari Proyek Kemakmuran Hijau lainnya mengenai rencana keputusan untuk membuat program hibah pada sub Program Green Knowledge. Program berdana USD 15 juta ini akan didedikasikan khusus untuk mendorong program-program menarik yang selaras dengan kinerja Kemakmuran Hijau di Bidang Energi Terbarukan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. “Program Green Knowledge ini tidak akan mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur fisik” tambah Budi. 

Pembahasan terakhir berujung pada Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek dipaparkan oleh Spesialis Program MCA-Indonesia, Iing Mursalin. Iing menjelaskan kembali bahwa program ini merupakan program yang sebagian besar akan top up pada Program PNPM yang sudah ada sebelumnya, yakni PNPM Generasi dengan tujuan khusus pada pengentasan Stunting. Program ini akan diimplementasikan pada 11 provinsi, 64 kabupaten, 499 kecamatan yang tersebar di 5.400 desa di Indonesia. Hingga kini, pelatihan untuk fasilitator yang ada pada level kecamatan terus dilakukan. Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek menghadapi kendala pada mekanisme pembayaran untuk pelatihan dan kegiatan sanitasi. "Beberapa langkah alternatif solusi telah disiapkan untuk segera menyelesaikannya dan kini tinggal menunggu keputusan akhir untuk dilaksanakan" jelas Iing. 

Di akhir sesi pembahasan, Inspektur Bidang Administrasi Umum Bappenas, Daryanto mengingatkan kembali akan capaian dan indikator yang harus diraih selama masa berlakunya Compact di Indonesia. “Kita tidak mungkin bekerja sendiri” tegasnya memberi semangat. (MA/LM) 


Friday, August 22, 2014

MCA-Indonesia Luncurkan Hasil Survei Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Hasil kerja panjang Tim Sosial, Gender dan Asesemen MCA-Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam melakukan studi terhadap perempuan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah telah membuahkan hasil. Dengan bangga Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas selaku Alternate Ketua Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia, Nina Sardjunani meluncurkan Hasil Survei tentang Akses, Hambatan dan Kecenderungan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikemas dalam sebuah buku yang judul “Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia”. Peluncuran ini disaksikan oleh Wakil Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Kristen Bauer di Hotel Hermitage Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Buku ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemerintah, pelaku usaha, lembaga donor dan sektor swasta yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan perusahaan milik perempuan untuk memperoleh keuntungan dari peluang kontrak melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, buku ini berguna untuk mengisi kekosongan dengan meningkatkan pengetahuan tentang akses dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan milik perempuan dan laki-laki dalam mengakses peluang kontrak pemerintah. Pemerintah berniat mengintegrasikan dimensi gender ke dalam Proyek Modernisasi Pengadaan yang didanai oleh Program Compact dan meningkatkan peluang untuk perempuan pengusaha, pemerintah belum memiliki data dan informasi tentang isu utama yang menjadi tantangan bagi perempuan.

Dari Survei Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dihasilkan rekomendasi, seperti perlunya pemerintah segera mengadopsi definisi resmi tentang perusahaan milik perempuan yang diintegrasikan dalam sistem informasi pengadaan secara elektronik untuk dipantau dan dipublikasikan secara berkala. Perusahaan milik perempuan disarankan agar lebih proaktif dalam asosiasi bisnis sehingga meningkatkan kapasitas, jejaring akses informasi dan meningkatkan peluang untuk menciptakan proses tender yang adil, transparan dan akuntabel. Terakhir, mitra pembangunan disarankan untuk mendukung reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas untuk perbaikan kebijakan dalam pengadaan barang/jasa, meningkatkan kesetaraan, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kesempatan perempuan dalam berkiprah pada pengadaan barang/jasa pemerintah sangat terbuka lebar. Anggaran pemerintah dalam pengadaan barang/jasa setiap tahun terus meningkat. “Tahun 2012-2014 saja, sekitar 30%-40% atau sekitar Rp 300 - 400 triliun akan dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah” kata Nina. Sejak tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2014 terdapat lebih dari 300 ribu paket pekerjaan yang didanai baik oleh APBN maupun APBD yang diproses melalui mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah. “Pasar pemerintah yang sangat besar ini seharusnya dapat secara optimal dimanfaatkan oleh dunia usaha nasional kita termasuk dunia usaha nasional yang dimiliki atau dikelola oleh perempuan” tambah Nina.

Hingga kini, pelaku usaha yang terlibat dalam pasar pemerintah lebih banyak didominasi oleh pelaku-pelaku usaha yang bukan perempuan. Mekanisme pasar pemerintah, yang diatur oleh Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2013, dinilai tidak memberikan ruang untuk persaingan usaha yang sehat. Pengadaan barang/jasa dipandang masih diskriminatif dan sarat dengan praktik KKN. Regulasi yang tidak sederhana atau tidak mudah dipahami juga memberikan kontribusi pada sedikitnya jumlah pelaku usaha perempuan yang berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal-hal tersebut merupakan premis yang membentuk kesimpulan bahwa pelaku usaha perempuan hingga saat ini tidak tertarik untuk memanfaatkan pasar pemerintah yang dikelola melalui mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Perkembangan teknologi di bidang Information Technology (IT) juga dimanfaatkan pemerintah dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemerintah kini mulai menghapus sistem manual dan telah menerapkan sistem pengadaan/lelang secara elektronik melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di tiap kemententerian dan institusi pemerintah. Dengan cara itu, pemerintah berharap sistem pengadaan dapat lebih efisien, efektif dan bebas dari KKN.Di sisi lain, pengusaha perempuan masih belum banyak memahami sistem baru berbasis internet ini. “Pengusaha perempuan diharapkan lebih agresif dalam mencari informasi dan e-literacy” ujar Agus Prabowo, Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP. Diakui Agus, hingga kini belum ada upaya pemerintah untuk memberikan pelatihan khusus bagi perempuan pengusaha dalam penggunaan internet. Tetapi langkah antisipasi telah diambil Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). “Kami telah bekerja sama dengan Microsoft dalam pelatihan pengenalan sistem berbasis internet kepada anggota kami” kata Nungki Juniarti, anggota IWAPI.

Peran media sosial banyak digunakan di Indonesia mungkin menjadi media yang cukup efektif yang digunakan sebagai media untuk memberikan informasi dan edukasi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Selama ini anggapan yang beredar di masyarakat bahwa media sosial lebih banyak digunakan untuk urusan politik. Untuk itu, perlunya merubah pola pikir dalam menggunakan media sosial untuk keperluan bisnis. 

Menyinggung soal era perdagangan bebas dunia, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum berkeinginan untuk menandatangani World Trade Organization (WTO) tentang Government Procurement Agreement (GPA). Pemerintah Indonesia ingin melindungi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dimana anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pemerintah tersebut dihasilkan dari pajak rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia ingin hanya rakyat Indonesia saja yang memanfaatkan semaksimal mungkin pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. “Masih banyak negara yang belum mau menandatangani perjanjian WTO GPA” tegas Agus. Sedangkan ASEAN Free Trade Area (AFTA), hanya diperuntukkan bagi pengadaan barang/jasa sektor swasta yang tidak melibatkan anggaran pemerintah. (LM/MA)

Monday, August 18, 2014

Potong Tumpeng untuk PPK Terbaik




Kegembiraan terus berlanjut di Satker Pengelola Hibah MCC. Masih dalam semangat merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69, Satker Pengelola Hibah MCC menggelar acara tumpengan di Kantor Sekretariat Satker Pengelola Hibah MCC, Senin (18/8/2014). Acara tumpengan ini sekaligus bentuk rasa syukur atas terpilihnya Hari Kristijo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pengelola Hibah MCC sebagai PPK Terbaik periode tahun 2012 dan 2013 di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Penganugerahan tersebut diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas tepat pada Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 tanggal 17 Agustus 2014 di Halaman Kantor Kementerian PPN/Bappenas. Gelar sebagai PPK Terbaik disandang Hari selama dua periode, yaitu tahun 2012 dan 2013 selama menangani Proyek Hibah MCC.

Acara ini cukup istimewa karena dihadiri oleh seluruh staf Satker Pengelola Hibah MCC, Unit Pelaksana Program (UPP) MCA-Indonesia  dan Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika (ETI) Bappenas selaku Kepala Sekretariat Satker Pengelola Hibah MCC, Jadhie A. Ardajat serta jajaran Direktorat ETI Bappenas. Hadir pula Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Noorsalam R. Nganro yang dulu pernah menjabat sebagai Koordinator Program dalam masa persiapan berdirinya MCA-Indonesia. 

 


Dalam pidato sambutannya, Hari mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua tim atas kerja sama yang telah dijalin selama ini. “Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua” kata Hari. Dukungan yang baik dari MCC, UPP dan Direktorat ETI sangat berperan besar dalam menunjang kinerja Satker Pengelola Hibah MCC. Hari berharap kesuksesan yang diraih saat ini akan terus berlangsung hingga masa akhir program. Hal ini diamini oleh Deputi Direktur Eksekutif untuk Bidang Program, Lukas Adhyakso yang  merasa beruntung dapat ber-partner dengan PPK Terbaik dalam menjalankan proyek ini. 




Proyek Hibah MCC memang memiliki jumlah yang besar yang diterima Bappenas. Untuk itu diperlukan PPK yang berpengalaman mengelola proyek seperti ini. “Pak Hari memang sejak dulu sudah menjadi PPK terbaik, maka beliau dipercaya oleh Pak Wamen untuk menjadi PPK dalam proyek ini” kata Jadhie. Proyek Hibah MCC yang bernilai USD 600 juta merupakan bentuk trust fund pertama yang berada dalam payung kerja sama comprehensive partnership. "Kemajuan Indonesia dalam pengelolaan dan kerjasama hibah dalam skema partnership menunjukkan posisi kesetaraan Indonesia dan donor dalam pengelolaan dana untuk kepentingan bersama" tambah Lukas. Maka peran pemerintah akan sangat membantu dalm mendukung kelancaran operasi. Proyek Hibah MCC banyak dijadikan acuan dalam pengelolaan sebuah trust fund dan pembentukan Lembaga Wali Amanat. “Kami dari ICCTF juga belajar tentang pengelolaan trust fund dari Satker Pengelola Hibah MCC” ujar Noorsalam. 

Dalam kesempatan ini, Direktur ETI menyerahkan foto sebagai kenang-kenangan atas prestasi mengesankan yang telah diraih oleh PPK Satker Pengelola Hibah MCC. Sekali lagi, "Selamat Pak Hari…" (LM/MA)

Saturday, August 16, 2014

Selamat.. Congratulation..Shukuji..Complimenti..Hari Kristijo Sebagai PPK Terbaik Bappenas Tahun 2012 dan 2013



Ada hal yang sangat berbeda pada Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-69, 17 Agustus 2014 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas. Tak lain karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pengelola Hibah MCC, Hari Kristijo, dinobatkan sebagai PPK Terbaik selama 2 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2012 hingga 2013 di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Penghargaan ini dikeluarkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: KEP.187/M.PPN/07/2014 tentang Pemberian Penghargaan Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Terbaik untuk Tahun Anggaran 2012 dan 2013. Piagam penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana yang didampingi oleh Wakil Menteri PPN/Bappenas, Lukita D. Tuwo.  


Sejarah panjang berdirinya Satker Pengelola Hibah MCC dimulai dengan pembentukan MC-Indonesia sebagai suatu sekretariat yang membantu Pemerintah Indonesia dalam menyiapkan Compact Indonesia. Sekretariat MC-Indonesia, pertama kali dibentuk di tahun 2009 melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Selaku Ketua Tim Pengarah untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan Dana Hibah Millennium Challenge Corporation (MCC), Nomor: KEP. 05/D.VIII/10/2009 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Teknis untuk Koordinasi Sekretariat Persiapan dan Pengembangan Dana Hibah Millennium Challenge Corporation (MCC) tanggal 1 Oktober 2009. Sebagai kelanjutan penyiapan Program Compact, maka tahun 2012 BAPPENAS membentuk Satuan Kerja (Satker) Pengelola Hibah MCC. Adapun struktur Satker pengelola hibah tersebut terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Anggaran (BPA), Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).  

Hari Kristijo mulai bertugas sebagai PPK Satker Pengelola Hibah MCC sejak 2012 hingga saat ini. Tahun 2012, di bawah kepemimpinan Hari, tingkat penyerapan Satker Pengelola Hibah MCC mencapai 93,77 % dari DIPA sebanyak Rp 7.500.000.000,- atau sebanyak Rp 7.032.750.000,-. Prestasi ini kembali ditingkatkan di Tahun Anggaran 2013 dengan tingkat penyerapan sebesar 98,36% dari total DIPA Rp 255.625.850.000,- atau sebanyak Rp 251.135.412.235,-. Atas prestasi tingkat penyerapan Satker Pengelola Hibah MCC yang bahkan melebihi tingkat penyerapan Bappenas tersebut, Hari Kristijo dianugrahi sebagai PPK Terbaik se-Bappenas selama 2 tahun berturut-turut mulai 2012 hingga 2013. 



“Syukur Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai Satker Terbaik se-Bappenas. Ini merupakan kerja sama semua tim yang selama ini saya juga dibantu oleh teman-teman di Satker” ujar Hari merendah saat ditanya perasaannya mengenai penganugrahan ini. “Dengan total dana hibah mencapai US$ 600 juta, tantangan penyerapan di tahun mendatang menjadi lebih berat dan ini perlu kerja lebih keras untuk dapat mempertahankan prestasi Satker” pungkas Hari. Apapun tantangan di depan, berbekal kinerja Satker yang akuntabel, maka sudah selayaknya prestasi ini dapat terus dipertahankan. Selamat Pak Hari, Bravo Satker Pengelola Hibah MCC, Man Jada Wa Jadda. (MA)




Kredit Foto : Widiyanto Pamungkas, Satria Raharja dan Moekti Ariebowo.


video

Thursday, August 14, 2014

Analisa Perpajakan atas Pembayaran Gaji (Kompensasi) kepada Staff MCA-Indonesia







PPK Satker Pengelola Hibah MCC Berikan Penjelasan Pajak pada Konsultan MCA-Indonesia



Tema perpajakan dan kepabeanan akan senantiasa menarik dalam setiap kegiatan di hibah compact.  Seperti halnya dalam diskusi pajak yang diadakan di Kantor MCA-Indonesia, Gedung Jasindo lantai 11, Jalan Menteng Raya no 21 pada 14 Agustus 2014. Pihak MCA-Indonesia meminta kesediaan PPK Satker Pengelola Hibah untuk memberikan penjelasan mengenai fasilitas pembebasan dan pembayaran pajak pada konsultan atau kontraktor MCA-Indonesia. Dalam kesempatan ini, MCA-Indonesia akan mengadakan kontrak dengan konsultan Project Management (PMC). Rapat ini dihadiri oleh UPP MCA-Indonesia, Satker Pengelola Hibah MCC, pihak perwakilan konsultan dari CDM Smith dan Hatfield.

Rapat ini dibuka oleh Deputi Direktur Operasi, Bona Siahaan, yang menjelaskan bahwa rapat kali ini adalah untuk mendapatkan penjelasan mengenai fasiltas pembebasan pajak yang akan didapat oleh konsultan PMC. PPK Satker Pengelola Hibah MCC, Hari Kristijo, menjelaskan kedudukan UPP MCA-Indonesia dan Satker dalam Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa fasilitas pembebasan pajak ini sudah diamanatkan oleh pemberi hibah, MCC Amerika, dalam perjanjian hibah dan dokumen tata kelola. Lebih lanjut, Hari menjelakan bahsa dasar pemberian fasiltas perpajakan ini diatur dalam PP no 42 Tahun 1995  mengenai  Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri. “jadi, fasiltas pembebasan pajak ini adalah sesuatu yang biasa dan umum untuk proyek yang dibiayai oleh hibah atau pinjaman luar negeri” ujar Hari dalam pembukaan rapat tersebut. Fasilitas pembebasan PPn dan PPh akan diberikan kepada kontraktor utama maupun subkontraktor yang tercatat dalam kontrak dengan MCA-Indonesia dan untuk pekerja asing yang ada di dalamnya, sedangkan staff lokal tidak akan diberikan pembebasan. “Tapi perlu diingat, fasilitas ini hanya akan diberikan kepada karyawan atau staff yang melakukan kontrak full time, bukan untuk part time” tegas Hari dalam menanggapi beberapa pertanyaan dari pihak konsultan. Pihak satker pengelola hibah juga akan melakukan reimbursment pajak terhadap pekerja asing yang telah membayar pajak penghasilan atas gaji atau remunerasi yang diterima dari proyek MCC dengan melampirkan bukti Surat Setoran Pajak (SSP). Pihak Pemerintah Indonesia melalui Satker Pengelola hibah akan memberikan penggantian tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah semua syarat lengkap.


Pihak konsultan PMC MCA-Indonesia senang dengan perhatian serius yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Satker terkait permasalahan pajak baik untuk karyawan maupun badan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia peduli dan ingin program Hibah Compact Indonesia berjalan sukses seperti yang diharapkan dan direncanakan dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat di lokasi sasaran proyek (LM/MA).

Wednesday, August 13, 2014

MCA-Indonesia Mintakan Pendapat Satker Hibah MCC untuk Pungutan Pajak dan Kepabeanan



MCA-Indonesia telah beropersi selama lebih dari satu tahun dan pada Juli 2014 yang lalu telah resmi memegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Seperti halnya dicantumkan dalam  Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak setelah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki NPWP adalah melakukan pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Selain itu, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan/terutang kepada pihak lainnya. Tata cara pemenuhan kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanannya.  Meskipun demikian, MCA-Indonesia sebagai pengelola Hibah MCC masih belum mendapat kepastian tentang ada tidaknya kewajiban perpajakan yang harus dijalankan

Mensikapi hal tersebut, UPP MCA-Indonesia dan Satker Pengelola Hibah MCC melakukan kajian yang hasilnya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan sebagai bahan untuk memperoleh penegasan mengenai kewajiban perpajakan MCA-Indonesia. Salah satu yang dibahas adalah kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi individu yang bekerja di MCA-Indonesia sebagai tenaga kerja penuh waktu.Terkait hal tersebut, terdapat beberapa perbedaan istilah dan sudut pandang yang menyebabkan subjek pajak dapat saja terbebas dari pungutan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya kedudukan staff di MCA-Indonesia secara hukum bukanlah karyawan atau staff, melainkan Personal Services Agreement (PSA) yang kontraknya bersifat tahunan dan dapat diperpanjang. Meski demikian, PSA juga akan mendapatkan fasilitas dan kewajiban seperti layaknya staff. MCA-Indonesia sendiri memiliki banyak konsultan individu yang di dalamnya terdapat beberapa mekanisme pembayaran, yakni dari MCA-Indonesia dan langsung dari US Treasury. Jenis pegawai/konsultan individual yang ada dalam sistem di MCA-Indonesia dapat diterangkan sebagai berikut :


Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh MCA-Indonesia dan MCC terhadap komponen staff dan konsultan adalah sebagai berikut :


Untuk mempermudah dalam identifikasi perpajakan di tubuh MCA-Indonesia pasca penerbitan NPWP MCA-Indonesia, maka perlu identifikasi ulang beberapa definisi seperti yang ada dalam Program Implementation Agreement /PIA (level perjanjian dipersamakan dengan perjanjian internasional). Definisi dan contoh dokumen kontrak beserta dokumen pendukung lainnya kemudian akan dianalisa oleh Konsultan Pajak Satker Hibah MCC untuk memastikan apakah staff MCA-Indonesia termasuk dalam definisi Kontraktor/Konsultan Utama yang berhak mendapat fasilitas pajak penghasilan ditanggung oleh Pemerintah. Hasil analisa ini akan digunakan sebagai salah satu dokumen yang diajukan kepada Dirjen Pajak untuk mengeluarkan surat penegasan.


Menunggu keluarnya surat penegasan dari Ditjen Pajak, MCA-Indonesia dapat mengambil beberapa opsi terkait dengan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP.  Pertama, MCA-Indonesia akan melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk gaji yang dibayarkan kepada staff MCA-Indonesia (PSA). Jika surat penegasan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak menyatakan bahwa staff MCA-Indonesia mendapatkan fasilitas PPh ditanggung pemerintah sesuai dengan PP No. 42 Tahun 1995, maka masing-masing staff MCA-Indonesia dapat mengajukan restitusi atas kelebihan pajak yang dibayarkan. Opsi kedua, MCA-Indonesia tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji yang dibayarkan kepada staf MCA-Indonesia kemudian melaporkan sebagai PPh yang ditanggung oleh Pemerintah berdasar PP No. 42 Tahun 1995. Jika ternyata Dirjen Pajak menegaskan bahwa staff MCA-Indonesia tidak mendapatkan fasilitas PPh ditanggung pemerintah, maka MCA-Indonesia harus melakukan pembayaran pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (RA/MA)