Pages

Labels

Monday, April 28, 2014

PNPM MPd Generasi Dapatkan Tambahan Grant dari MCC untuk Penanggulangan Stunting




PNPM Mandiri Pedesaan (MPd) Generasi mendapatkan tambahan grant dari Millenium Challenge Coorporation (MCC) yang diberikan melalui MCA-Indonesia untuk 3 lokasi di provinsi baru dan semua tempat di lokasi lama tahun 2014 ini untuk kegiatan Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek (KGBM). Hingga kini, total lokasi PNPM MPd Generasi Tahun Anggaran 2014 menjadi 11 provinsi 64 kabupaten dan 499 kecamatan. Sebelumnya, di tahun 2013 lokasi PNPM MPd Generasi telah dilaksanakan pada 8 provinsi, 42 kabupaten dan 369 kecamatan. Adapun provinsi yang menjadi lokasi Proyek KGBM yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku dan 3 tambahan provinsi baru yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan ketika membuka secara resmi acara PNPM Workshop Sosialisasi dan Rapat Kerja Nasional PNPM Mandiri Pedesaan (MPd) Generasi Tahun Anggaran 2014 di Hotel Golden Boutique Hotel, Senin (28/04/2014). Acara ini dihadiri lebih dari 300 orang yang berasal dari kementerian/lembaga di tingkat Pusat, lembaga donor, perwakilan Bappeda dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat provinsi dan kabupaten lokasi PNPM Generasi dan Konsultan Pendamping PNPM Generasi tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. PNPM Generasi merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan guna mendukung pencapaian target Millenium Development Goals (MDG’s) di bidang kesehatan dan pendidikan, guna menggerakkan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya peningkatan akses Kesehatan Ibu dan Anak serta Pendidikan Dasar.

Tahun Anggaran 2014 ini, PNPM Generasi melakukan penajaman terkait dengan kegiatan Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, yaitu intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan (100 HPK) dan layanan pendidikan dasar termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Penajaman juga dilakukan untuk Kesetaraan Gender dalam kegiatan Bidang Kesehatan dan Pendidikan. Dengan adanya penajaman tersebut, maka ada beberapa perubahan dan penambahan indikator keberhasilan program, yaitu indikator Bidang Kesehatan yang semula 8 indikator menjadi 10 indikator dan indikator Bidang Pendidikan yang semula 4 indikator menjadi 2 indikator.

Workshop Sosialisasi dan Rapat Kerja Nasional PNPM Generasi berlangsung tanggal 28-29 April 2014, diikuti oleh peserta dari 11 provinsi dan 64 kabupaten, guna membangun kesepahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Workshop ini juga menjadi ajang sosialisasi konsep, strategi, kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program serta persiapan pelaksanaan PNPM MPd Generasi Tahun Anggaran 2014 khusus di 3 lokasi baru PNPM MPd Generasi.

Adapun target yang ingin dicapai dalam workshop ini yaitu (1)Tersosialisasikannya konsep dan strategi, kebijakan dana mekanisme PNPM MPd Generasi; (2) Tersosialisasikannya Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas; (3) Tersosialisakannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-63/PB/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana HIBAH IBRD No.TF-097410 (PNPM Support Facility Trust Fund (PSF) – PNPM MPd Generasi Project); (4)Tersosialisakannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2013 tanggal 06 Desember 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah International Bank For Recontruction and Development No. TF-014769 (National Program for Community Empowerment in Rural Area-Healthy and Bright Generation – PNPM Generasi Project); (5) Tersosialisasikannya Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM MPd Generasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014; (6) Tersosialisasikannya Konsep Grand Strategy 2013-2019 PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas; (7) Tertandatanganinya Naskah Perjanjian Dekonsentrasi (NPD) dan Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB); (8) Kesepakatan bersama yang tertuang dalam Risalah Workshop Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan PNPM MPd Generasi Tahun Anggaran 2014; (9) Rencana Kerja Tindak Lanjut pelaksanaan PNPM MPd Generasi.


Tim Proyek KGBM MCA-Indonesia terlibat sebagai fasilitator dalam workshop tersebut untuk memastikan materi Penguatan Penyedia Layanan Kesehatan (Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Menggurangi Anak Pendek) disosialisasikan kepada para pelaku PNPM Generasi. (AS/RA)

Sunday, April 27, 2014

Pandangan VP MCC untuk Setahun Compact Indonesia



Setahun sejak Entry Into Force berlalu, Program Compact di Indonesia kini mulai menapaki tahap demi tahap menuju puncaknya. Vice President (VP) of Department of Compact Operation MCC, Kamran A. Khan dalam kunjungan kerjanya ke Indonesia menilai banyak perkembangan baik yang berhasil dicapai MCA-Indonesia selama setahun pelaksanaannya. Perkembangan yang signifikan terlihat pada Proyek Modernisasi Pengadaan dan Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek. Sedangkan untuk Proyek Kemakmuran Hijau, Khan berpendapat bahwa proyek ini sedikit kompleks dan sangat baru dalam sejarah pelaksanaan Compact. Butuh waktu yang cukup matang untuk merencanakan dan mengembangkan konsep proyek yang mendapat porsi terbesar dalam Hibah Compact MCC. Dalam kurun waktu satu tahun ini, Proyek Kemakmuran Hijau masih melihat kondisi pasar dan keadaan yang berhubungan dengan implementasi proyek, seperti apa sesungguhnya yang diinginkan sektor swasta dan pemerintah daerah. Menurut Khan, sekarang ini Proyek Kemakmuran Hijau (Green Prosperity Project-GP) memiliki rencana bisnis yang baik. Tahun pertama memang menjadi penting untuk mengerjakan banyak tugas dan mencoba mengerti isu-isu penting yang berkembang. “Kami memastikan datang dengan strategi bisnis untuk menyelesaikan tugas-tugas kami” ujar Khan.

Ditemui saat Penandatangan Nota Kesepahaman Pelaksanaan Proyek Kemakmuran di Museum Proklamasi Jakarta, Jumat (25/04/2014), Khan mengungkapkan target yang akan dicapai dalam 4 tahun ke depan. “Target kami sangat sederhana dan masih sama dengan target awal yang telah disusun satu tahun lalu” kata Khan. Satu tahun memang diperuntukkan untuk merencanakan struktur Poyek GP, tetapi untuk komponen lainnya terus berjalan. Target yang sama masih untuk pengembangan energi terbarukan (renewable energy) dengan model yang berbeda. Model tersebut dimaksudkan untuk pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat agar mampu menjaga manfaat dari terbangunnya jaringan listrik di daerah tersebut. Untuk Proyek Modernisasi Pengadaan dan Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek juga masih berada pada jalur target yang sama dan tidak ada perubahan pada desainnya. “Kami sangat percaya diri dapat memenuhi target ini” tegas Khan.

Melihat kondisi Proyek GP yang sangat kompleks, Khan memandang perlu untuk memperpanjang masa kerja Tim MCC baik yang berada di Jakarta maupun yang berada di Kantor Pusat MCC di Washington. Hal ini untuk memastikan bahwa MCC mampu menyediakan dukungan teknis dan pengetahuan global untuk bidang GP. MCA-Indonesia dipastikan tetap berada di garda depan pelaksanaan Program Compact di Indonesia. “Proyek ini dilaksanakan di Indonesia, untuk masyarakat Indonesia dan dilaksakanan oleh orang Indonesia” ujar Khan. Peran MCC hanya murni membantu dalam implementasi proyek. Tentang personil yang bekerja untuk Proyek GP, Khan berpendapat akan terus memberikan dukungan penuh pada tiap personil yang membutuhkannya. 

 
Dibandingkan dengan lembaga pemberi bantuan lain yang memiliki misi tahunan secara regular yang mempersiapkan Aide Memoire sebagai bentuk laporan, MCC menerapkan hal yang berbeda. “Kami juga memiliki Aide Memoire tetapi itu bukan satu-satunya cara yang kami cermati” tutur Khan. MCC lebih percaya pada bentuk partnership. Filosofi yang pegang MCC adalah prinsip kebersamaan dalam setiap langkah yang ditempuh. “Kami tetap membuat Aide Memoire hanya untuk membuat setiap orang mengerti dan setuju atas keputusan yang telah dibuat para pemimpin untuk langkah selanjutnya” ucap Khan. Tetapi untuk filosofi monitoring yang diterapkan MCC tetap akan berbeda. Tidak 3 bulan sekali, tidak setahun sekali tetapi setiap hari. (LM) 



MCA-Indonesia Kembali Tandatanganani Nota Kesepahaman Pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau




Kiprah Proyek Kemakmuran Hijau makin menggeliat dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau dengan tujuh kabupaten baru, Jumat (25/04/2014). Dalam penandatangan tersebut, MCA-Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas selaku Ketua Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia, Lukita Dinarsyah Tuwo disaksikan oleh Vice President of Department of Compact Operation MCC, Kamran Khan dan Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, JW. Saputro. Sedangkan pihak pemerintah daerah diwakili oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, K.H.M Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya, Bupati Lombok Tengah, H.M. Suhaili FT, Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu, Bupati Lombok Timur, H. Moch. Ali Bin Dachlan, Bupati Sumba Barat, Bupati Sumba Tengah, Umbu Sappi Pateduk, PLT Bupati Sumba Barat Daya, Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora. Acara yang digelar di Museum Proklamasi Jakarta dihadiri oleh Anggota Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia antara lain, Wismana Adi Suryabrata, Anugerah Pekerti, Zumrotin K. Soesilo, Ayu Sukorini dan Nina Sardjunani. Turut hadir perwakilan dari MCC Deputy Vice President of the Department of Compact Operations, Kyeh Kim dan Resident Country Director, Troy Wray serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pengelola Hibah MCC, Hari Kristijo.

Daerah yang menjadi tempat implementasi Proyek Kemakmuran Hijau tersebut meliputi Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Tengah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, Proyek Kemakmuran Hijau telah menandatangani nota kesepahaman yang sama dengan kabupaten-kabupaten di Provinsi Jambi dan Provinsi Sulawesi Barat. “Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah awal sebelum mulai masuk dalam pelaksanaan kegiatan” kata Saputro. 


 
Program Compact dari Millennium Challenge Corporation (MCC) adalah bentuk dukungan Pemerintah Amerika Serikat untuk rakyat Indonesia dalam mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Kerjasama dalam bentuk comprehensive partnership ini merupakan tanggung jawab yang harus ditangani secara serius. Peran serta pemerintah pusat dan keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat menentukan dalam implementasi proyek ke depan. “Semuanya harus merasa memiliki dan bertanggung jawab” kata Khan. 


 
Dalam sambutannya, Lukita menyampaikan beberapa prinsip penting yang harus dipegang erat dalam menjalin kerjasama dalam proyek ini. Pertama adalah partnership, merupakan kerjasama yang dibangun atas dasar kesetaraan. “Kerjasama antara kita dan MCC harus dibangun atas dasar kesetaraan” jelas Lukita. Kedua yaitu ownership, bahwa usulan dan desain proyek berasal dari Pemerintah Indonesia atas kerja keras banyak pihak. Terakhir adalah sustainability, dimaksudkan agar proyek yang dibangun terus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Menurut Lukita, total Hibah Compact MCC yang diterima Indonesia senilai USD 600 juta termasuk kecil jika dilihat secara nasional bahkan untuk tingkat provinsi. Tetapi hal ini menjadi sangat besar dan berarti jika dilihat dari manfaat yang dinikmati masyarakat. “Untuk itu, diperlukan akuntabilitas kita untuk benar-benar menjamin bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat” tegas Lukita. 

Kontribusi dan sinergi semua pihak sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan proyek. Tidak semua komponen dalam Proyek Kemakmuran Hijau dapat dibangun melalui Program Compact. Lukita mencontohkan kerjasama yang tengah dijalani dengan pemerintah daerah di Jambi, dimana pembangunan akses jalan menuju lokasi proyek didanai oleh pemerintah daerah setempat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membangun transmisi dan MCA-Indonesia mengerjakan pembagunan mikrohidro. “Sinergi ini dapat jauh berhasil dibandingkan melaksanakannya sendiri-sendiri” jelas Lukita. (LM/SP)

Wednesday, April 23, 2014

Meriahnya Ulang Tahun Pak Arbain ke-45



Tenaga Ahli Ekonomi Pengembangan Wilayah Satker Pengelola Hibah MCC, Arbain Nur Bawono merayakan ulang tahunnya ke-45 di Kantor Sekretariat Satker Pengelola Hibah MCC, Selasa (22/04/2014). Perayaan yang cukup sederhana namun penuh rasa kekeluargaan, dihadiri oleh seluruh staf Satker Pengelola Hibah MCC. Acara ini diprakarsai oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pengelola Hibah MCC, Hari Kristijo sebagai bentuk penguatan silaturahmi dalam keluarga Satker Pengelola Hibah MCC.

Dalam perayaan tersebut, Arbain mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh staf dan PPK Pengelola Hibah MCC. “Saya lahir bertepatan dengan Hari Kartini dan saya datang membawa kebahagian untuk semua” ujar Arbain usai meniup lilin. Beliau menilai, Satker Pengelola Hibah MCC merupakan organisasi yang mampu menyeimbangkan antara profesionalitas dan persaudaraan. Di tengah kesibukan menyelesaikan tugas, kegiatan yang mengikat kebersamaan seperti acara perayaan ulang tahun tetap dapat dilaksanakan. Tentu tidak mudah untuk menyeimbangkan hal tersebut karena kebersamaan dalam sebuah organisasi profesional ibarat pisau bermata dua. “Satu sisi menunjukkan kesolidan suatu tim. Di sisi lain, apabila tidak terkelola dengan baik justru akan menghilangkan hubungan profesionalitas antar anggota tim” kata Arbain. Kunci pencapaian keseimbangan profesionalitas dan kebersamaan itu adalah pada kepeminpinan dan keteladanan. “Salut untuk Pak Hari atas hal ini” tambahnya. Sebelum acara selesai, Arbain menyampaikan harapannya agar Satker Pengelola Hibah MCC terus meningkatkan profesionalitas dengan tetap menjaga kebersamaan. Selamat Ulang Tahun Pak Arbain.....Semoga sukses selalu. (LM)

Tuesday, April 22, 2014

MCA-Indonesia Tawarkan Alternatif Skema Pembiayaan Komersial



MCA-Indonesia menawarkan beberapa alternatif skema hibah Pembiayaan Komersial untuk Proyek Kemakmuran Hijau. Skema tersebut dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan dan Satker Pengelola Hibah MCC untuk mendapatkan masukan dan persetujuan. Rapat yang digelar Senin (21/04/2014) di Kantor MCA-Indonesia masih bersifat permulaan dalam pembahasan Green Prosperity Finance Facility (GPFF) dalam dana hibah untuk mendukung pendanaan komersial. Pada kesempatan ini skema yang dibahas masih untuk pembiayaan Proyek Energi Terbarukan (Renewable Energy-RE) dan belum menyentuh Proyek Manajemen Sumber Daya Alam (Natural Resources Management). 

Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, JW. Saputro menjelaskan bahwa hibah untuk mendukung Pendanaan Komersial untuk Energi Terbarukan merupakan pembiayaan Proyek Energi Terbarukan skala komersial yang diberikan melalui Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank kepada Project Developer dan Community (Kelompok Masyarakat) untuk pembiayaan Proyek Energi Terbarukan di bawah 10 MW. Tujuannya tak lain sebagai catalyst kepada financial intermediary guna memberikan dukungan untuk pengembangan proyek-proyek Energi Terbarukan khusus untuk skala komersial di daerah Proyek Kemakmuran Hijau dengan mendukung berbagai teknologi energi terbarukan seperti PLTMH, POME, PLTS, PLTB, Biomassa dan Biogas. Dengan adanya program ini, pengembang proyek terbantu untuk mendapatkan pembiayaan komersial dari bank dan lembaga keuangan dengan memberikan dukungan pembiayaan complementary yang diperlukan. Tujuan lain dari model yang ingin dikembangkan adalah membangun kesadaran akan pentingnya aspek sustainability akan lingkungan (environment safeguard) guna keberlanjutan investasi energi terbarukan dalam jangka panjang. Masyarakat yang ada di lokasi proyek menjadi lebih berdaya dan berperan serta dengan berkontribusi aktif dalam kegiatan investasi tersebut.

MCA-Indonesia adalah lembaga pengelola hibah sesuai dengan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia. Penyaluran hibah ini akan berlangsung hingga 1 April 2018 dan tidak dapat diperpanjang lagi. Hal yang menarik dalam mekanisme penyaluran hibah komersial dimana perjanjian Hibah Compact MCC mengakomodasi pemberian tenor hingga tahun 2022. Jangka waktu yang berlebih dari masa kerja Hibah Compact MCC di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada investor agar dapat mengembalikan modal investasi yang telah dikeluarkan. 

 

Bank Indonesia menyebutkan bahwa pembiayaan untuk Proyek Energi Terbarukan (RE) dengan istilah scary but sexy. Bank saat ini masih belum tertarik memberikan pembiayaan proyek-proyek RE skala mini di bawah 10 MW karena pemahaman yang kurang akan sektor RE sehingga menganggap bisnis ini memiliki resiko yang tinggi. MCA-Indonesia ingin memberikan sebuah contoh nyata dengan manajemen yang baik dan terukur beserta bantuan modal awal, maka proyek-proyek green energy ini dapat diwujudkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Skema pembiayaan ini dikemas dalam 4 skema yang menjelaskan aliran dana dari MCA-Indonesia ke Lembaga Keuangan dan Peminjam. Para peserta rapat menyetujui pola awal yang diberikan ini dan berharap pada pertemuan selanjutnya dapat lebih dijelaskan dan dimatangkan, termasuk analisis regulasi pendukung agar pada saatnya nanti siap untuk diimplementasikan. (LM/MA)