Indonesia Bergegas Masuki Era Pitalebar

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menjadi tuan rumah acara Peluncuran Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI) 2014-2019. Peluncuran resmi RPI ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana, di Ruang Serba Guna Bappenas, Rabu (15/10/2014). Penyusunan RPI 2014-2019 merupakan kolaborasi antara Pemerintah dan dunia usaha dengan melibatkan sejumlah pihak. Dari sisi Pemerintah, Bappenas bertindak sebagai koordinator, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dari dunia usaha, kolaborasi dilakukan dengan Masyarakat Telematika Indonesia, Kamar Dagang Indonesia dan lainnya.   

RPI merupakan usaha Pemerintah dalam melakukan penataan ulang strategi pembangunan pitalebar nasional melalui sinkronisasi, sinergi dan koordinasi lintas sektor/wilayah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019. “Tepat satu bulan lalu, tanggal 15 September 2014, Bapak Presiden menandatangani Perpres ini. Sebagai peraturan pitalebar pertama yang ditetapkan, RPI jelas menjadi milestone penting dalam pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi nasional” ungkap Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas.

Infrastruktur pembangunan dunia digital melalui akses internet merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan lagi, terlebih di masa mendatang. Pitalebar (broadband) merupakan sebuah istilah dalam dunia internet yang menjelaskan kecepatan transfer data lebih dari 1 Mbps (International Telecommunication Union, Sektor Standarisasi). Sesuai dengan Peraturan Presiden ini, maka kecepatan jaringan yang akan dibangun minimal 2 Mbps untuk akses tidak bergerak dan minimal 1 Mbps untuk akses begerak. Pembangunan secara bertahap hingga tahun 2019 diharapkan akan terjadi peningkatan jangkauan dan kecepatan akses prasarana serta penurunan harga layanan.

Pembangunan ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa dan kualitas hidup masyarakat. Menteri Komunikasi dan Informasi Periode 2009 – 2014 yang kini menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Tifatul Sembiring menjelaskan bahwa koneksi jaringan di Indonesia melalui fiber optic hampir mencapai 95% di seluruh Indonesia. Perkembangan ini menjadi hal yang menggembirakan terutama dalam mendorong kegiatan perekonomian. Tifatul mencontohkan, saat ini nilai transaksi dari satu serat fiber optic memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebuah pipa minyak yang mengalir pada jalur yang sama.

Bappenas telah menyelesaikan Rancangan Teknokratik RPJMN yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN yang sedang berjalan dan aspirasi masyarakat. Menurut Armida, RPI harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan melalui momentum penyusunan RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019. Terdapat 3 buku yang masing-masing mempunyai konsentrasi sendiri. Buku 3 adalah buku yang memuat tentang pengembangan wilayah. Dalam buku tersebut tercantum adanya kontribusi Information and Communications Technology (ICT) dalam pengembangan wilayah, terkait dengan kesenjangan pembangunan antar wilayah. “Indonesia Broadband Plan diharapkan dapat sekaligus mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan pembangunan antar wilayah. Isu kesenjangan tersebut diharapkan menjadi perhatian dan fokus dalam tahap implementasi” ujar Armida.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari beberapa pemangku kepentingan yang juga menjadi pembicara, seperti Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional Ilham Habibie, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Arief Yahya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Didie Soewondho, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia Darmoni Badri, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia Alexander Rusli, Guru Besar Institut Teknologi Bandung Suhono Supangkat dan pemangku kepentingan lainnya. (MA/LM)