OJK Beri Pendapat tentang Skema Pembiayaan Komersial Proyek Kemakmuran Hijau

Satker Pengelola Hibah MCC dan Unit Pelaksana Program MCA-Indonesia menyambangi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jakarta, Jumat (07/03/2014) untuk mendapatkan masukan tentang skema pembiayaan komersial dalam Proyek Kemakmuran Hijau. OJK sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank, sangat berkaitan dengan kegiatan yang sedang digodok MCA-Indonesia dalam penyaluran Hibah MCC melalui mekanisme komersial. Walaupun MCA-Indonesia tidak termasuk dalam salah satu lembaga pembiayaan, namun dimungkinkan untuk melakukan mekanisme pembiayaan lain yang memiliki tujuan sesuai dengan perjanjian Hibah Compact.

Berdasarkan ketentuan dalam Compact Grant Agreement, sekitar 25% dari total hibah senilai USD 600 juta digunakan Proyek Kemakmuran Hijau untuk fasilitas pendanaan (financing facility) guna mendukung green projects skala komersial di sektor energi terbarukan (renewable energy) dan pengelolaan sumber daya alam (natural resources management). Sesuai dengan fungsi OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, MCA-Indonesia merasa perlu untuk berdiskusi lebih dalam tentang alur yang benar sesuai dengan ketentuan pemerintah. “Posisi OJK hanya memberikan izin dan pengawasan pada lembaga keuangan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011” kata Andra Sabta, Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK. Lembaga pembiayaan, menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 hanya terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. “Sebaiknya penyaluran dana Hibah MCC dapat mengikuti pola Modal Ventura seperti yang pernah dilakukan dengan sumber dana JEXIM” tambah Andra.

Dalam diskusi ini, OJK menyarankan agar MCA-Indonesia mempertegas posisi lembaga untuk ditempatkan sebagai investor atau sebagai pemegang saham. Untuk dapat menyalurkan pinjaman secara langsung, MCA-Indonesia disarankan untuk membentuk anak perusahaan. Tapi hal ini ditanggapi Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, J.W.Saputro dengan mengatakan bahwa MCA-Indonesia tidak berniat untuk membentuk anak perusahaan dan tidak juga ingin menyalurkan pinjaman langsung kepada pihak lain. “Kami tidak memiliki kemampuan dan keahlian di bidang itu” kata Saputro.

Sumber dana untuk Perusahaan Modal Ventura dapat berasal dari beberapa sumber sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2012 pasal 33 yang mengatakan bahwa Perusahaan Modal Ventura dapat menerima pinjaman dari bank, industri keuangan non bank, badan usaha dan/atau lembaga berdasarkan perjanjian pinjam meminjam. “MCA-Indonesia dapat meminjamkan dana kepada Perusahaan Modal Ventura untuk disalurkan kepada masyarakat” jelas Indra, Staf OJK. Dengan penjelasan tersebut, dipastikan MCA-Indonesia tidak dapat meminjamkan dana langsung (direct lending) kepada masyarakat atau nasabah (end user). Akan tetapi, MCA-Indonesia dapat menyalurkan dana komersial melalui lembaga keuangan non bank yang sudah ada atau membentuk lembaga baru pembiayaan non bank. Dari hasil diskusi ini, MCA-Indonesia harus segera menyusun skema commercial windows lengkap dengan operation manual untuk dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan, Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia dan MCC sebagai langkah tindak lanjut.(LM/MA)