Halmahera Utara di Mata Sang Sekda

Terbentuknya Provinsi Maluku Utara menciptakan kabupaten baru yang penuh dengan potensi alamnya yang luar biasa. Kabupaten Halmahera Utara menjadi salah satu bagian dari Maluku Utara menyimpan banyak cerita, tidak hanya dari kekayaan alam,  perkembangan pembangunan yang sedang menggeliat menjadi objek yang menarik untuk dicermati. Satker Pengelola Hibah MCC berkesempatan bertemu dengan Sekretaris Daerah Halmahera Utara, Piet Hein Babua, Kamis (27/02/2014) untuk berbagi cerita mengenai potensi daerah yang berada di timur Indonesia dari sudut pandang sang Sekda. 

Di ruang kerjanya, orang nomor dua di Kabupaten Halmahera Utara ini memaparkan awal terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 31 Mei 2003 yang dikukuhkan melalui UU No. 1 Tahun 2003. Secara administratif Kabupaten Halmahera Utara berbatasan dengan Kabupaten Pulau Morotai di sebelah utara, Kabupaten Halmahera Timur di sebelah timur, Kabupaten Halmahera Barat di sebelah selatan maupun barat. Jumlah penduduk tercatat sebanyak 186.000 jiwa tersebar di 17 Kecamatan dan 196 desa. Kabupaten Halmahera Utara dengan ibukota Tobelo mempunyai luas 22.507,32 km2 yang terdiri dari 17.555,71 km2 (78%) wilayah laut dan 4.951,61 Km2 (22%) wilayah darat. Tobelo sendiri menjadi kota terbesar di Pulau Halmahera. “Wilayah laut yang luas hingga kini belum dikelola secara maksimal dan masih menggunakan cara tradisional” ujar Piet. Walau demikian, mata pencaharian utama masyarakat berasal dari sektor pertanian. Sebanyak 60% penduduk lokal mengelola lahan perkebunan kelapa secara turun temurun yang diolah menjadi kopra secara tradisional. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, kini banyak terlihat perkebunan pala mulai menjamur di sebagian wilayah Halmera Utara. Harga jual pala dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan kopra. Pala kini menjadi komoditi unggulan Halmahera Utara yang banyak dilirik investor. Peran penduduk transmigrasi di Kecamatan Tobelo Barat juga membawa angin segar bagi penduduk lokal mengenai tehnik bercocok tanam. Penduduk lokal mendapat pembelajaran tentang pengembangan budi daya sayuran, jagung dan padi. 

Piet menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar berasal dari sektor pertanian disusul oleh pertambangan dan pariwisata. Sumbangan dari sektor pertambangan berfluktuasi tiap tahunnya. Tahun 2011 sumbangan dari sektor ini mencapai Rp 109 milyar, disusul tahun 2012 sebesar Rp 86 milyar dan tahun 2013 sebesar Rp 74 milyar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 680 milyar merupakan jumlah terbesar di Provinsi Maluku Utara. Rencana Pembangunan di wilayah Halmahera Utara tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Nasional. Piet menjelaskan, ada empat prioritas yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam proses pembangunannya yaitu pendekatan infrastruktur pada wilayah terisolir, layanan peningkatan kesehatan, layanan peningkatan sumber daya manusia dan terakhir layanan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memfokuskan pembangunan di wilayah terisolir dengan angka kemiskinan yang relatif tinggi karena biaya transportasi yang besar. Hampir 90% pulau yang berpenghuni di Halmahera Utara telah dibangun dermaga atau jembatan berperahu. 

Dalam kebijakan sektor energi, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mencanangkan penyediaan listrik dengan menggunakan tenaga surya untuk kawasan pemerintahan. Kebutuhan listrik masyarakat kian hari kian besar sebagai pertanda meningkatnya pertumbuhan ekonomi. “Untuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat, rencananya akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan batubara dengan luas lahan 10 hektar” kata Piet. Pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat meningkat 24% setiap tahunnya.

Transparansi dalam pemerintahan di Kabupaten Halmahera Utara dimulai dari perencanaan. Sang Sekda menjelaskan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah telah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejak tahun 2011. “Tahun 2014 ini kita akan menggunakan e-procurement” tambah Piet. Bentuk transparansi secara massif ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan melaporkan rencana dan hasil pembangunan yang telah dicapai setiap tahunnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada stakeholder di Kabupaten Halmahera Utara. Tak kurang 1.000 orang hadir dalam rapat yang berlangsung setiap awal dan akhir tahun. “Kabupaten Halmahera Utara berusaha untuk mandiri” ujar Piet sebagai penutup. (LM/MA)