MCA-Indonesia, Inspektorat Bidang Administrasi Umum (IBAU) Bappenas, Satker Pengelola Hibah MCC dan Implementing Entity dari LKPP, PSF Bank Dunia dan Bappenas kembali mengadakan pertemuan untuk membahas laporan bulanan periode Agustus 2014. Rapat ini dipimpin oleh PPK Satker Pengelola Hibah MCC, Hari Kristijo, Kamis (28/8/2014) di Kantor MCA-Indonesia. Rapat ini merupakan pertemuan rutin bulanan yang khusus membahas laporan kemajuan Program Compact setiap bulan, diadakan secara tripartit antara MCA-Indonesia, Implementing Entity dan Bappenas yang difasilitasi oleh Satker Pengelola Hibah MCC.
Pertemuan ini dimulai dengan membahas kemajuan dan rencana tindak lanjut dari Proyek Modernisasi Pengadaan. Pelaksana Tugas Direktur Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia, Erlangga Atmadja memaparkan kemajuan pekerjaan yang dicapai selama sebulan terakhir dan keberlanjutan dari rencana kerja sebelumnya. Umumnya, kegiatan yang telah dicapai oleh Proyek Modernisasi Pengadaan masih berputar pada persiapan, pengadaan dan permulaan kerja para konsultan yang telah dikontrak maupun yang akan dikontrak. Dari enam sub program yang dijalankan oleh Proyek Modernisasi Pengadaan, kegiatan yang banyak menyedot alokasi waktu adalah Procurement Management Information System (PMIS). Dalam sub program ini, arsitektur teknologi informasi yang dikembangkan oleh konsultan MCA-Indonesia telah mulai disosialisasikan dan dikomunikasikan secara intensif dengan LKPP dan ULP di daerah. Pada kesempatan tersebut, LKPP yang diwakili oleh Direktur Pelatihan Kompetensi, Sarah Sadiqa menyoroti progres dan rencana kerja terkait dengan indikator kinerja dalam perjanjian hibah dimana akan ada 500 staf yang akan dilatih. “Rencana ini hanya bisa berlanjut jika rencana penambahan 70 ULP lanjutan juga dipersiapkan” kata Sarah. Beberapa pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian dalam rencana tindak lanjut program ini adalah bagaimana konsistensi antara rencana kerja dan juga perhatian di lapangan terhadap ULP-ULP yang dijadikan percontohan sehingga semangat ULP di daerah dalam mengimplementasikan Proyek Modernisasi Pengadaan tetap berlanjut.
Rapat dilanjutkan dengan paparan mengenai Proyek Kemakmuran Hijau yang dipaparkan oleh Direktur Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia, Budi Kuncoro. Dalam paparannya, Budi mengemukakan beberapa capaian yang telah diraih oleh tim GP untuk 4 sub program yang ada, yakni kegiatan Participatory Land Used Planning (PLUP), Technical Assistance, Green Knowledge dan Green Prosperity Facility (GPF). Khusus untuk sub program GPF, 3 jendela hibah telah dicanangkan yakni Hibah Kemitraan, Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat dan Hibah Energi Terbarukan. Hibah Kemitraan telah diluncurkan pada Juli lalu dan telah menerima beberapa proposal penawaran kerja sama. Untuk Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat rencananya akan diluncurkan di awal Oktober ini, disusul Hibah Energi Terbarukan. “Saat ini, Terms of Reference (TOR) untuk mencari Grant Manager serta pembicaran lanjutan untuk konsep Matching Grant di Hibah Energi Terbarukan telah dibuat” jelas Budi. Bahasan menarik dari Proyek Kemakmuran Hijau lainnya mengenai rencana keputusan untuk membuat program hibah pada sub Program Green Knowledge. Program berdana USD 15 juta ini akan didedikasikan khusus untuk mendorong program-program menarik yang selaras dengan kinerja Kemakmuran Hijau di Bidang Energi Terbarukan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. “Program Green Knowledge ini tidak akan mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur fisik” tambah Budi.
Pembahasan terakhir berujung pada Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek dipaparkan oleh Spesialis Program MCA-Indonesia, Iing Mursalin. Iing menjelaskan kembali bahwa program ini merupakan program yang sebagian besar akan top up pada Program PNPM yang sudah ada sebelumnya, yakni PNPM Generasi dengan tujuan khusus pada pengentasan Stunting. Program ini akan diimplementasikan pada 11 provinsi, 64 kabupaten, 499 kecamatan yang tersebar di 5.400 desa di Indonesia. Hingga kini, pelatihan untuk fasilitator yang ada pada level kecamatan terus dilakukan. Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek menghadapi kendala pada mekanisme pembayaran untuk pelatihan dan kegiatan sanitasi. "Beberapa langkah alternatif solusi telah disiapkan untuk segera menyelesaikannya dan kini tinggal menunggu keputusan akhir untuk dilaksanakan" jelas Iing.
Di akhir sesi pembahasan, Inspektur Bidang Administrasi Umum Bappenas, Daryanto mengingatkan kembali akan capaian dan indikator yang harus diraih selama masa berlakunya Compact di Indonesia. “Kita tidak mungkin bekerja sendiri” tegasnya memberi semangat. (MA/LM)
No comments:
Post a Comment