Musrenbang Regional Kalimantan yang Istimewa

Tidak berlebihan kiranya jika Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Wilayah Kalimantan yang diselenggarakan pada 15-16 Desember 2014 disebut sebagai Musrenbang yang istimewa. Pertama, pilihan penyelenggaraan kegiatan di Kota Tarakan, yang berada di provinsi termuda Indonesia, Kalimantan Utara. Kedua, merupakan rangkaian Musrenbang Regional terakhir setelah empat penyelenggaraan Musrenbang Regional lainnya dalam rangka penyusunan RPJMN 2015-2019. Ketiga, dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, yang pada pelaksanaan Musrenbang Regional sebelumnya hanya berkesempatan melakukan tele conference.

Pjs. Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Irianto Lambrie dalam sambutan pembukaan (15/12) menyatakan kesesuaian pembangunan regional Kalimantan dengan nawacita ketiga, yaitu membangun dari wilayah pinggiran. Sangat sesuai memang. Kalimantan  memiliki garis perbatasan darat dengan negara tetangga lebih dari 2000 Km. Wilayah perbatasan tersebut, umumnya merupakan daerah pedalaman yang masih kesulitan aksesibilitas. Akibatnya, di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi beranda terdepan ini justru tercipta kantong-kantong kemiskinan.

Presiden Jokowi, pada kesempatan memberikan arahan mengingatkan Kepala Daerah di Kalimantan agar tidak terlalu membanggakan sumber daya alam. Suatu wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, belum tentu dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Mengambil contoh dari negara Singapura, Cina, dan Jepang yang tidak memiliki sumber daya alam sekaya Indonesia tetapi dapat maju dengan pesat.

”Singapura punya apa? Tapi melesat cepat sekali. Cina punya apa? Tapi dapat melesat dengan cepat. Jepang punya apa? Melesat cepat”. Padahal ketiga negara tersebut memulai pembangunan dengan kondisi yang sama dengan Indonesia yang dikarunia sumber daya melimpah.

Jokowi menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hanya jika didukung dengan kebijakan publik yang baik dan benar. Lebih lanjut, Jokowi berpesan kepada peserta Musrenbang Regional Kalimantan sebagai pengambil kebijakan publik agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Pesan yang tepat sasaran, karena Musrenbang Regional Kalimantan dihadiri oleh Gubernur, Bupati, dan para pejabat publik di lingkungan Pemerintah Daerah se-Kalimantan.

Terkait dengan prioritas pembangunan, Jokowi mendorong para pengambil kebijakan untuk berani menggagas program pembangunan yang berskala besar dan berjangka panjang. Rancangan pembangunan harus memiliki jangkauan 50-100 tahun ke depan. Memang, tidak semua harus dikerjakan pada waktu yang sama. Tetapi pembangunan harus berskala besar, disertai dengan rencana kapan dilaksanakan. Mana yang akan dibangun tahun ini, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun dan 100 tahun ke depan.

Presiden juga menekankan pembangunan infrastruktur yang dirancang di kabupaten/kota harus terkoneksi dengan provinsi, dan juga dalam kontek terkoneksi dengan pembangunan nasional. Jika pembangunan dirancang dalam konteks makro, maka akan terjadi percepatan. Mengenai anggaran, Jokowi menyakinkan para Kepala Daerah agar tidak mengkhawatirkan karena itu akan menjadi urusan Presiden.

Jika ketersediaan anggaran dijamin Presiden, maka apa lagi yang perlu dikhawatirkan?
(@pakarbain)