Deputi Sarana dan Prasarana Bahas Agenda Tahunan

Akhir tahun menjadi waktu untuk merangkum semua kegiatan selama setahun dan menetapkan rencana kerja untuk tahun berikutnya. Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas menggunakan momen ini untuk menggelar Rapat Konsolidasi 2013 dengan menyertakan seluruh direktorat yang bernaung di bawahnya, tak terkecuali Satker Pengelola Hibah MCC yang menginduk pada Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika (ETI). Deputi Sarana dan Prasarana, Dedi Priyatna, langsung menjadi komando pada acara yang berlangsung dari tanggal 17-19 Desember 2013 di Hotel Putri Gunung Lembang, Jawa Barat. 

Rapat konsolidasi tahun ini membahas laporan penyerapan selama tahun 2013 dari seluruh direktorat termasuk penyerapan Hibah MCC. Hibah MCC merupakan komponen penyerapan terbesar dalam Direktorat ETI dan merupakan proyek terbesar di Bappenas. Deputi Sarana dan Prasarana sangat peduli dalam penyiapan rencana kerja dan termasuk kedeputian yang dinilai baik dari sisi perencanaan. “Deputi Sarana dan Prasarana sebagai satu-satunya kedeputian yang tidak mengalami perubahan perencanaan apapun oleh Ibu Menteri” kata Dedi. 

Untuk mendukung pemenuhan dan kemudahan akses informasi mengenai kegiatan dan program kerja, Deputi Sarana dan Prasarana berencana mengembangkan sebuah website yang diperuntukkan bagi internal dan eksternal Bappenas. Rencana pembuatan website ini didasarkan atas banyaknya permintaan dari mitra kerja Deputi Sarana dan Prasarana yang menginginkan informasi lebih detil dari setiap direktorat yang dapat diakses kapan dan dimanapun.

Tahun 2014, Bappenas segera akan menerapkan Program Penilaian Prestasi Kerja untuk setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penilaian akan dilakukan oleh atasan sebagai pejabat penilai dengan kriteria baku yang telah ditentukan. Penilaian atas kinerja ini didasarkan pada PP RI No. 46 Tahun 2011 yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang  dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Penilaian ini sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dengan unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Penilaian mengusung prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipasi dan transparan dengan bobot SKP 60% dan Perilaku Kerja 40%.  Deputi Sarana dan Prasarana akan menempatkan dua orang dari setiap direktorat yang ditunjuk sebagai tim penilai. “Kita akan menugaskan 10 orang untuk penyusunan draft kriteria penilaian” ujar Dedi.

Deputi Sarana dan Prasarana juga tengah menyiapkan background study untuk peyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2015-2019. Pembahasan mengenai hal ini akan dilaksanakan secara menyuluruh dengan kedeputian lainnya pada minggu ke 4 bulan Desember 2013. Khusus Bidang Sarana dan Prasarana, akan diketengahkan materi strategis antara lain tentang insfrastruktur dan pendekatan perencanannya, keperluan investasi infrastruktur, proyeksi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk insfrastruktur dan skema pembiayaan alternative serta creative financing. Deputi Sarana dan Prasarana akan membuat draft rencana teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur dengan latar belakang pembangunan infrastruktur yang mengacu pada arahan RPJMN dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta Millennium Development Goals (MDGs). (LM/MA)