Proyek Modernisasi Pengadaan Laporkan Perkembangan Terkini

Selangkah lagi menuju setahun Entry Into Force, membuat Proyek Modernisasi Pengadaan (Procurement Modernization Project/PM Project) terus bergeliat mengembangkan kegiatannya. PM Project sejauh ini dinilai menjadi proyek yang paling pesat melaju diantara proyek yang lain dalam Program Compact di Indonesia. Hal ini tak lepas dari dukungan penuh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang terus bersinergi menjadi mitra kerja dalam pengembangan PM Project. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku Ketua Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia, Lukita D. Tuwo terus mengikuti sepak terjang PM Project dalam tahapannya. Seperti yang terlihat dalam rapat bersama dengan LKPP dan MCA-Indonesia yang dihadiri oleh Inspektorat Utama Bappenas, Lukita langsung memimpin jalannya rapat di Ruang SG 4 Bappenas, Senin (13/1/2014). Rapat membahas terkait evaluasi dan perkembangan terkini PM Project serta rencana kerja ke depan.

Dalam paparan tersebut, pihak LKPP melaporkan kemajuan PM Project dalam beberapa program yang telah direncanakan, diantaranya adalah pembuatan road map program untuk 3 tahun ke depan, pengembangan Manajemen Sistem Informasi-MIS sebagai integrated plan, pengembangan kebijakan untuk program PPP (Public-Private Partnership), perekrutan  untuk konsultan  dan advisor, pengembangan materi pelatihan  HRD dan pengembangan ToT. Berbekal pengembangan program tersebut, LKPP berniat mengakselerasi PM Project antara lain rencana pembentukan 5 kelompok untuk melakukan monitoring di 30 ULP. Selain itu, target yang akan dilakukan LKPP dalam 6 bulan ke depan adalah menyelesaikan proses pengadaan konsultan dan advisor.

Sejauh ini, LKPP telah melalui proses panjang dalam menjalankan PM Project melalui persetujuan MCC. Pengembangan sub program utama telah dijalankan, seperti membangun kelembagaan pelatihan procurement, pilot project Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pembangunan sistem informasi. Kegiatan penguatan ULP merupakan kegiatan yang paling maju dalam PM Project. LKPP telah berhasil merangkul 29 ULP Percontohan dengan telah ditandatangananinya Nota Kesepahaman dengan instansi dan lembaga pemerintah. ULP juga telah melaksanakan Lokakarya Peta Jalan Pengembangan 29 ULP Percontohan.

Adanya rencana pihak MCC untuk mengkaji ulang Program Compact di Indonesia, ditanggapi serius oleh MCA-Indonesia. Lukita berpendapat, rencana kunjungan Vice President MCC, Kamran M. Khan ke Indonesia bulan depan, dinilai belum tepat mengingat belum genapnya setahun Program Compact berjalan. Mengantisipasi hal ini, MCA-Indonesia segera akan melakukan komunikasi dan koordinasi lebih intensif dengan MCC secara tertulis. Salah satu hal yang menyeruak terhadap isu ini adalah fleksibilitas budget MCC untuk renumerasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengingat kegiatan Modernisasi Pengadaan merupakan ranah pemerintah dan tenaga ahli yang kompeten berstatus sebagai PNS. 

Menyimak beberapa kendala yang dihadapi LKPP, terutama koordinasi dalam implementasi kegiatan, MCA-Indonesia berencana melakukan koordinasi secara berkala yang bertujuan untuk lebih menguatkan dan memudahkan pendelegasian tugas. Selain itu, komunikasi MCA-Indonesia juga akan diperkuat dengan laporan rutin kepada Inspektorat Bappenas sebagai bentuk kontrol atas implementasi program. (LM/MA/RA)