Saatnya Deputy Vice President MCC Dengarkan MWA

Salah satu agenda penting dalam lawatan Deputy Vice President MCC, Kyeh Kim ke Indonesia adalah pertemuan dengan Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) MCA-Indonesia. Diskusi berlangsung cukup menarik karena dihadiri oleh Anggota MWA seperti Rachmat Gobel, Anugerah Pekerti, Tini Hadad dan Mangara Tambunan, di Kantor MCA-Indonesia, Senin (20/01/2014). Di samping itu turut hadir dalam pertemuan tersebut Resident Country Director MCC untuk Indonesia, Troy Wray, PPK Satker Pengelola Hibah MCC, Hari Kristijo, Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, J.W. Saputro, Direktur Kemakmuran Hijau, Budi Kuncoro dan Direktur Kesehatan, Minarto. Dalam pertemuan tersebut, Kim menjelaskan maksud kedatangannya ke Indonesia untuk melakukan assessment terhadap MCA-Indonesia meliputi struktur organisasi maupun kesiapan pelaksanaan 3 jenis proyek, khususnya Green Prosperity. Tujuan assessment ini untuk membantu MCA-Indonesia agar mampu menyerap dana hibah MCC senilai US$ 600 juta secara efisien, efektif dan sesuai indikator serta penerima manfaat (beneficiaries) yang tepat sasaran. Kim juga menyampaikan apresiasinya kepada Anggota MWA bahwa Program Compact di Indonesia dilaksanakan dengan model organisasi yang unik karena MWA terdiri dari unsur pemerintah, swasta, akademisi dan NGO. “Diharapkan Program Compact di Indonesia dapat melibatkan private sector dan investor khususnya pada Proyek Kemakmuran Hijau” ujar Kim.

Anggota MWA menjelaskan capaian yang sudah dilakukan sejauh ini, seperti telah ditandatanganinya Implementing Entity dengan Kementerian Kesehatan untuk Proyek Kesehatan dan Nutrisi untuk Mengurangi Anak Pendek, ditandatanganinya nota kesepahaman dengan 29 ULP untuk Proyek Modernisasi Pengadaan dan sedang digodoknya mekanisme fund channeling dan operation manual  untuk Proyek Kemakmuran Hijau. Dalam implementasi Proyek Kemakmuran Hijau, diharapkan listrik yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga di pedesaan sekaligus menciptakan pengusaha baru (enterprenuer). “Proyek Kemakmuran Hijau diharapkan dapat dikerjakan oleh pengusaha dan investor setempat sehingga ada keberlangsungan untuk proyek tersebut yang meliputi operasi dan pemeliharaan serta manajemen dalam penarikan iuran listrik dari masyarakat” jelas Rachmat Gobel. Mengenai peran organisasi masyarakat di tingkat lokal, Tini Hadad berpendapat keterlibatan organisasi masyarakat di lokasi proyek sangat penting mengingat masyarakat lokal lebih memahami kondisi sosial dan budaya setempat. Hal ini disampaikan Tini dalam kaitan pada implementasi Proyek Kemakmuran Hijau dan Proyek Kesehatan dan Nutrisi untuk Mengurangi Anak Pendek yang notabene mengantongi nilai yang signifikan dalam Program Compact. “Kedua proyek ini jangan sampai salah sasaran dan tetap pada tujuannya untuk mengurangi kemiskinan, baik jangka pendek maupun jangka panjang” ujar Tini. Mangara Tambunan menambahkan pentingnya hibah MCC dalam Proyek Modernisasi Pengadaan. “Pengadaan barang dan jasa di lndonesia harus tetap dimodernisasi dan melalui hibah MCC ini diharapkan mampu mendorong ULP di lndonesia menjadi lebih efisien dan efektif” tutur Mangara.

Pelaksanaan Program Compact di Indonesia dilaksanakan secara transparan. Dana Compact dipastikan tidak akan mengalir ke kas pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dijelaskan Saputro menanggapi kekhawatiran mantan deputi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Junino Jahja yang turut hadir dalam pertemuan tersebut yang mengusulkan pelibatan TNI dan Polri dalam penyaluran dan penggunaan dana Compact pada masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi.

Sejauh ini, banyak kendala operasional dalam implementasi Program Compact di Indonesia. Hari Kristijo mengetengahkan beberapa poin masalah dan mengusulkan solusi pemecahannya seperti usulan untuk menyederhanakan proses manajemen keuangan dan fleksibilitas pembayaran pada vendor penyedia jasa. Rumitnya sistem majamen keuangan di MCA-Indonesia menyulitkan MCA-Indonesia sendiri dalam penyediaan layanan oleh vendor sehingga Satker Pengelola Hibah MCC harus turut serta membantu dalam proses operasional tersebut. Usulan lain yang disampaikan Hari adalah perlunya menjalin kontrak jangka panjang dengan jasa pelayanan seperti event organizer dan maskapai penerbangan yang akan memudahkan dalam proses operasional seperti penggantian pajak dalam setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas hotel dan penerbangan. “Perlu ada diskusi dengan MCC untuk meminta waiver untuk tiket perjalanan dan pajak hotel karena nilai pajak yang kecil dan butuh tenaga ekstra untuk pengurusannya dibandingkan dengan jumlah yang di-reimburse” ujar Hari. Selain itu, waiver juga diusulkan untuk menggunakan dana Compact pada pembiayaan honor dan transportasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti yang telah dilakukan MCA-Marocco.  

Laporan secara berkala dirasa penting disampaikan kepada MWA dan stakeholder terkait dengan Program Compact mengenai perkembangan kegiatan. “Kami akan menyampaikan laporan setiap bulan, mulai Januari 2014 hingga close out pada tahun 2018” ujar Saputro menutup diskusi. (HK/LM)