MCA-I Undang Kabupaten Baru untuk Sosialisasi Proyek Kemakmuran Hijau

MCA-Indonesia mengundang 10 kabupaten baru yang telah ditetapkan sebagai calon lokasi Proyek Kemakmuran Hijau dalam acara Workshop Sosialisasi Dokumen Nota Kesepahaman Pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau di Hotel Aryaduta Jakarta, Jumat (29/11/2013). Acara ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan kepala daerah calon lokasi Proyek Kemakmuran Hijau di Bappenas dua pekan silam, yang intinya berupa penjajagan kemungkinan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman untuk pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau. Acara dibuka oleh Direktur Energi, Teknologi dan Informatika Bappenas selaku Kepala Sekretariat Pengelola Hibah MCC, Jadhie J. Ardajat, didampingi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelola Hibah MCC, Hari Kristijo dan Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, J.W. Saputro.

Setelah sukses dengan jalinan kerjasama dengan 4 kabupaten starter sebelumnya, kini MCA-Indonesia sengaja mengundang perwakilan dari masing-masing kabupaten yang notabene sebagai pelaksana teknis di lapangan untuk memberikan penjelasan tentang detil pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau khususnya mengupas nota kesepahaman bentuk kerjasama yang akan dijalin kelak. Forum ini juga memfasilitasi daerah dalam menyampaikan potensi dan permasalahan yang berkembang untuk menyesuaikan dengan program kerja Proyek Kemakmuran Hijau. Kabupaten Berau misalnya, sangat tertarik dengan Program Kemakmuran Hijau yang dipandang menunjang program kerja pembangunan daerah. Kekhawatiran muncul ketika melihat sumber daya manusia yang dirasa kurang mendukung ditambah dengan infrastruktur yang kurang baik, menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah Berau akan kesuksesan program ini. “Keberhasilan program ini atas dukungan dan kerja sama dari kita semua, bila satu kabupaten tingkat partisipasinya tinggi, maka proyek akan berjalan lancar” ujar Budi Kuncoro, Direktur Kemakmuran Hijau. 

Proyek Kemakmuran Hijau merupakan proyek yang inovatif memerangi kemiskinan yang mendukung prioritas perekonomian dan lingkungan di Indonesia. Membangun model pembangunan yang baru dan berjangka panjang untuk pengembangan, pendanaan dan pelaksanaan proyek pertumbuhan hijau pada tingkat lokal. “Program-program dalam kegiatan MCA-Indonesia merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang usung pemerintah” ujar Hari Kristijo. Kolaborasi dan dukungan pemerintah daerah sangat erat hubungannya dalam kesuksesan pelaksanaan program.

Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan Kemakmuran Hijau (Green Prosperity) antara lain  mengarahkan para enterpreneur untuk turut serta dalam mengelola dan menjaga keberlangsungan proyek sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat di lokasi proyek.  Adanya kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan regulasi yang diperlukan dalam implementasi proyek. “Empowering masyarakat melalui pemberian kemudahan akses dalam mendapatkan pinjaman atau kredit modal” tambah Jadhie J. Ardajat dalam paparannya. Konsep ini didesain bersifat berkelanjutan (sustainable) hingga dapat terus diperoleh manfaatnya.

Proyek Kemakmuran Hijau ini juga akan membantu merangsang investasi yang lebih besar dari sektor swasta dalam strategi pertumbuhan rendah karbon untuk Indonesia. Memacu kewirausahaan lokal melalui peluang yang muncul dalam bidang energi terbarukan dan praktik penggunaan lahan yang inovatif. Membangun kapasitas yang lebih besar dan komitmen bersama sektor swasta, masyarakat sipil dan pemerintah terhadap azaz pembangunan berkelanjutan. “Keberhasilan pengelolaan Program Compact melalui Proyek Green Prosperity diharapkan dapat menjadi model baru pembangunan yang kelak dapat diterpakan pada program pembangunan lainnya” kata J.W Saputro. (LM)