Tim Ad hoc Penulisan Nota Kesepahaman untuk Gender antara MCA-Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak, mengusulkan agar MCA-Indonesia segera menyusun rencana konkrit implementasi gender mainstreaming dalam Program Compact. Usulan ini disampaikan Tim Ad hoc yang terdiri dari Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) MCA-Indonesia, Mangara Tambunan dan Tini Hadad, dalam diskusi di Kantor MCA-Indonesia, Gedung Jasindo Jakarta, Jumat (14/02/2014). Tim Ad hoc ini dibentuk untuk memberikan arahan pada pelaksanaan kegiatan sosial dan gender yang meliputi seluruh komponen proyek dalam Program Compact, termasuk mengawasi proses recruitment, procurement, penyusunan modul hingga implementasi dari rencana program yang telah dikembangkan.
Tim Ad hoc menegaskan perlunya Social and Gender Assessment (SGA) MCA-Indonesia diperkuat dengan resources baru untuk mempercepat rencana implementasi di semua proyek dalam Program Compact. SGA MCA-Indonesia diharapkan dapat berkoordinasi dengan lembaga lain dan belajar dari kegiatan gender mainstreaming yang telah diaplikasikan dalam program sejenis. MCA-Indonesia melalui SGA juga diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pola kerjasama policy terkait Bidang Gender.
Beberapa contoh penguatan isu gender yang perlu mendapat perhatian antara lain capacity building untuk Perempuan Kepala Keluarga, perlunya merekrut konsultan untuk capacity building training dan gender assessment dalam bidang energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam pada Program Kemakmuran Hijau dan perlunya merekrut konsultan untuk mengintensifkan gender integration di bawah kegiatan PNPM Generasi pada Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek. Isu yang tak kalah menarik yaitu pada Proyek Modernisasi Pengadaan terkait kebijakan gender dan pajak sebagai bagian dari capacity building bagi Pengusaha Perempuan berupa insentif pajak bagi pengusaha perempuan untuk menarik minat perempuan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi, industri dan jasa.
Gender policy yang telah terbit telah menunjukkan bahwa perempuan sudah banyak terlibat dalam proses pengadaan di proyek-proyek pemerintah. “Keterlibatan perempuan dalam proses pengadaan telah mencapai 5%” ujar J.W. Saputro, Direktur Eksekutif MCA-Indonesia. SGA dalam MCA-Indonesia berupaya mencari cara sebagai bentuk kontribusi untuk dapat menaikkan angka tersebut. Aspek sosial dan gender merupakan nilah tambah/value added yang penting bagi Program Compact. SGA dalam aplikasinya pada Program Compact berperan memaksimalkan dampak positif dalam setiap proyek dan menjamin kepatuhan proyek pada Kebijakan Gender MCC.
Diskusi yang juga dihadiri oleh Resident Country Director MCC untuk Indonesia, Troy Wray dan Erna Witoelar memutuskan melanjutkan rapat berikutnya dengan menghadirkan Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Nina Sardjunani sebagai salah satu anggota Tim Adhoc. (LM/RA)
No comments:
Post a Comment