Selamat Ulang Tahun Pak Wamen…

Rapat Majelis Wali Amanat (MWA) di Kantor MCA-Indonesia, Selasa (30/09/2014) disemarakkan dengan perayaan ulang tahun Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas selaku Ketua Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia, Lukita Dinarsyah Tuwo. Walaupun agak terlambat, tapi perayaan ulang tahun kali ini dirasa sangat istimewa karena lengkap dihadiri oleh Anggota Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia, staf Unit Pelaksana Program dan Satker Pengelola Hibah MCC. Wamen yang penuh karisma ini genap berusia 53 tahun pada 25 September 2014.

Lukita menjadi salah satu pionir dalam terlaksananya Program Compact di Indonesia. Berkat perjuangan panjangnya, Program Compact resmi diluncurkan pada tanggal 2 April 2013 yang dikenal dengan Entry Into Force. Masa jabatannya sebagai Wakil Menteri di Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II memang akan segera usai. Namun perannya sebagai Ketua MWA MCA-Indonesia dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek ini belum serta merta berakhir.

Pria kelahiran Bandung ini resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Bappenas pada 6 Januari 2010. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Deputi Pendanaan Pembangunan pada kementerian yang sama. Jabatan di Deputi Pendanaan Pembangunan tersebut yang kemudian menjadi awal kepemimpinan Lukita pada Proyek Hibah MCC pada tahun 2009. Selamat ulang tahun Pak Lukita, semoga sukses selalu... (LM/MA)

Satker Bakal Miliki Website Resmi

Kini Satker Pengelola Hibah MCC akan memiliki website resmi dengan domain pemerintah. Wacana pendirian website ini sudah lama didiskusikan sejak pengelolaan website MCA-Indonesia resmi ditangani oleh Unit Pelaksana Program. Gairah untuk mengembangkan website Satker Pengelola Hibah MCC kembali mencuat seiring dengan geliat Program Compact yang kian dinamis. Secara khusus, Satker Pengelola Hibah MCC membahas hal ini dalam konsinyering internal di Grand Zuri Cikarang, 24-26 September 2014.

Website yang akan dikembangkan Satker Pengelola Hibah MCC akan dilekatkan pada website Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika (ETI) Bappenas. Secara garis koordinasi, Satker Pengelola Hibah MCC berada di bawah kinerja Direktorat ETI. Rencananya, kedua website tersebut akan dikembangkan bersama dalam tahun ini.

Penyediaan informasi melalui internet terkait kegiatan Program Compact sebenarnya telah diakomodir melalui http://satker-mccbappenas.blogspot.com. Tapi Satker Pengelola Hibah MCC tidak berpuas diri dengan media yang ada. Menu yang ada dalam blogspot tersebut dirasa tidak cukup untuk memenuhi seluruh informasi terkait kegiatan program. Website yang akan dikembangkan nanti didesain untuk memuat berita terkini dari tiga proyek dalam Program Compact, yaitu Proyek Kemakmuran Hijau, Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek dan Proyek Modernisasi Pengadaan. Website akan diperkaya dengan menu yang lebih spesifik namun lengkap, seperti tentang organisasi dan struktur pendukungnya, peraturan dan perundangan, laporan penyerapan hibah, galeri foto dan video, kalender kegiatan hingga link cepat pada website implementing entity. 

Website yang akan dikembangkan Satker Pengelola Hibah MCC diharapkan menjadi pelengkap untuk memperkaya informasi dan pengetahuan masyarakat yang tertarik dengan Program Compact. Website ini akan sepenuhnya mendukung website resmi MCA-Indonesia yang telah dibangun sebelumnya, yaitu www.mca-indonesia.go.id. Informasi yang akan disajikan dalam website Satker Pengelola Hibah MCC lebih mengarah pada peran Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bappenas sebagai institusi tempat Program Compact berada. (LM/MA)

Jelang Akhir KIB II, Menteri PPN/Ka.Bappenas Kunjungi Kantor MCA-Indonesia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana menyambangi Kantor MCA-Indonesia, Kamis (18/09/2014). Kedatangannya ke Kantor MCA-Indonesia merupakan kunjungan pertama sejak MCA-Indonesia resmi beroperasi tahun 2013 lalu. Armida memandang perlu untuk mengetahui profil dan kinerja lembaga pengelola hibah dari Pemerintah Amerika Serikat sebelum berakhir masa jabatannya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. 

Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, JW. Saputro memaparkan struktur kelembagaan MCA-Indonesia dan program kerja masing-masing proyek dalam Program Compact. Saputro dengan baik menjelaskan progres kegiatan yang telah dilakukan memasuki tahun kedua pelaksanaan Program Compact. Menanggapi capaian tersebut, Armida menilai penyerapan Hibah Compact masih sangat rendah. Penyerapan hingga kini masih pada angka 6% dari total dana hibah USD 600 juta. “Disbursement diharapkan membesar di tahun depan” ujar Bonaria Siahaan, Deputi Direktur Eksekutif Bidang Operasi. Deputy Resident Country Director MCC untuk Indonesia, Martha Bowen yang hadir dalam pertemuan tersebut berusaha mendorong percepatan pelaksanaan Program Compact. Kesuksesan Program Compact tak luput dari peran besar Perintah Indonesia. “Terima kasih atas dukungan untuk proyek ini” kata Bowen. 

Armida menilai pemerintahan mendatang akan lebih detil memperhatikan isu tentang kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan. Hal ini tak luput dari kinerja pemerintah sekarang yang akan ditransfer pada pemerintahan mendatang. Program Compact masuk dalam kinerja Bappenas dan menempati porsi cukup besar sebagai program hibah. Dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bappenas sempat ditanya soal program kerja dan kelembagaan MCA-Indonesia. DPR melihat Program Compact senilai USD 600 juta sangat signifikan dalam usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hibah Pemerintah Amerika Serikat tersebut bukan hanya sekedar program, tapi lebih mengedepankan hubungan bilateral dua negara. Untuk itu, DPR tidak ingin penggunaan dana hibah ini melenceng dari peruntukkannya semula. DPR akan sangat ketat mengawasi pelaksanaannya. “DPR sangat keras soal hubungan kerjasama luar negeri, terutama yang terkait dengan loan” tegas Armida. 

 

MCA-Indonesia diminta untuk menyiapkan laporan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban Bappenas kepada pemerintahan mendatang. Laporan tersebut mencakup program kerja, hasil capaian, kendala yang dihadapi dan peran Implementing Entity serta Pemerintah Daerah. MCA-Indonesia harus dapat meyakinkan pemerintahan mendatang bahwa program ini sangat berguna bagi masyarakat. MCA-Indonesia juga diminta untuk lebih mengeratkan kerja sama dengan Bappenas. Hal ini sangat penting mengingat Program Compact melekat pada kinerja Bappenas yang kelak akan dipertanggungjawabkan, baik pada DPR maupun kepada Pemerintah Amerika Serikat sebagai pemberi hibah. 

Menanggapi perintah Menteri PPN ini, MCA-Indonesia akan segera mengagendakan pertemuan dengan Menteri PPN yang baru. Pertemuan tersebut lebih untuk menjelaskan bentuk dan peran Program Compact di Indonesia, sebagai program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Termasuk pengelolaannya sebagai trust fund atau dana perwalian, suatu format baru yang pertama kali dibentuk di Indonesia. MCA-Indonesia juga berencana menjalin komunikasi dengan Lembaga Legislatif untuk memaparkan hal yang sama. “MCA-Indonesia ingin mengedukasi DPR bahwa program ini berguna bagi masyarakat” kata Saputro. (LM/MA)

Pelatihan Bidan Desa Sebagai Bahan Monitoring dan Evaluasi Program

Berjalannya sebuah program dengan baik hanya bisa dibuktikan dengan sebuah evaluasi. Untuk meyakinkan sebuah program berjalan sesuai dengan desain dan tujuan, perlu disusun sebuah rencana pemantauan atau monitoring. Bagian dari desain awal untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek ini telah dibubuhkan dalam perjanjian hibah Compact, di antaranya untuk menambah tenaga kesehatan terlatih dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dari desain program, Proyek Kesehatan MCA-Indonesia melakukan intervensi penting untuk mencapai tujuannya, salah satunya intervensi untuk “Service Provider and Community Facilitator Training”. Terdapat 5.400 desa di 11 Provinsi yang masuk dalam cakupan Proyek Kesehatan MCA-Indonesia, sehingga akan banyak lagi tenaga kesehatan yang perlu diberikan pelatihan untuk mencapai target program secara keseluruhan. 

Pada tahap pelatihan awal, penguasaan pengetahuan baru peserta dapat diukur segera, melalui kegiatan pre-tes dan pos-tes yang dimasukkan sebagai bagian dari pelatihan. Untuk menilai dan mendukung kemampuan peserta dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan konseling yang diperoleh melalui pelatihan secara tepat sebagai bagian dari pekerjaan mereka nantinya, Fasilitator akan dapat mengamati dan mengevaluasi peserta sesegera mungkin setelah pelatihan usai, setidaknya dalam waktu 3 bulan setelah pelatihan. Tindak lanjut pasca pelatihan akan memungkinkan Fasilitator/Supervisor/Mentor untuk menentukan perlu tidaknya pelatihan penyegaran, terkait pengetahuan dan keterampilan spesifik peserta atau pelatihan tambahan maupun supportive supervision/supervisi dukungan yang berkesinambungan. Tindak lanjut berkesinambungan melalui sistem supervisi atau mentoring secara formal akan memungkinkan Supervisor/Mentor atau Manajer Program untuk memantau retensi petugas kesehatan masyarakat dan menurunnya pengetahuan dan perkembangan keterampilan, seiring dengan berjalannya waktu; memfokuskan pada supervisi yang mendukung dan pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan pekerja sosial masyarakat secara individual; dan menentukan kebutuhan dan penentuan waktu untuk on-the job training dan pelatihan penyegaran kembali. Bilamana supervisi/mentoring kader tidak memungkinkan, diskusi dengan teman sejawat dan mentoring di antara kader mungkin dapat dipertimbangkan.

Cara seperti itu perlu ditempuh agar kinerja program dan hasil dari penilaian program pemantauan dan evaluasi dapat sejalan dengan hasil yang ada di lapangan. Bentuk pertanggungjawaban hibah kepada masyarakat pun dapat terealisasi secara nyata dalam bentuk investasi sumber daya manusia yang telah memiliki peningkatan kemampuan dalam menanganai masalah gizi dan konseling kesehatan lainnya. (MA/LM)

Inklusivitas Gender dalam Proyek Kesehatan MCA-Indonesia

Kesetaraan gender dalam konteks pembangunan di Indonesia merupakan kondisi yang menunjukkan ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan publik ataupun pembangunan. Kebijakan pembangunan Indonesia meletakkan kesetaraan gender sebagai hal yang sangat penting. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Untuk melihat perkembangan kesetaraan gender, United United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang memperlihatkan Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan jenis kelamin dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk menunjukkan persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di bidang politik maupun manajerial. 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dilihat dari sisi keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga professional, teknisi, kepemimpinan dan tata kelaksanaan serta sumbangan pendapatan. Namun hal ini sedikit berbeda dengan PUG pada Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek MCA-Indonesia. Pemicuan isu gender diberikan kepada kaum pria agar terlibat secara aktif dalam proses pengasuhan dan pemeliharaan bayi atau anak. Suatu hal yang boleh jadi gambaran pada masyarakat Garut, tampak pada pelatihan penimbangan bayi muncul seorang bapak dan anak balita yang bertindak sebagai voluntir dalam acara tersebut. 

Sebuah apresiasi tinggi yang patut diberikan kepada sang bapak yang telah berani ikut bersama rombongan kaum perempuan dan ikut berpartisipasi mensukseskan Program Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) untuk Bidan Desa di Kabupaten Garut, 8 – 10 September 2014. Semoga hal ini akan terus berlanjut dan menjadi trend positif dalam konteks kepedulian kaum laki-laki kepada pengasuhan bayi serta kampanye gender di lingkungan Proyek Kesehatan. (MA/LM)