Jelang Akhir KIB II, Menteri PPN/Ka.Bappenas Kunjungi Kantor MCA-Indonesia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Armida Salsiah Alisjahbana menyambangi Kantor MCA-Indonesia, Kamis (18/09/2014). Kedatangannya ke Kantor MCA-Indonesia merupakan kunjungan pertama sejak MCA-Indonesia resmi beroperasi tahun 2013 lalu. Armida memandang perlu untuk mengetahui profil dan kinerja lembaga pengelola hibah dari Pemerintah Amerika Serikat sebelum berakhir masa jabatannya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. 

Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, JW. Saputro memaparkan struktur kelembagaan MCA-Indonesia dan program kerja masing-masing proyek dalam Program Compact. Saputro dengan baik menjelaskan progres kegiatan yang telah dilakukan memasuki tahun kedua pelaksanaan Program Compact. Menanggapi capaian tersebut, Armida menilai penyerapan Hibah Compact masih sangat rendah. Penyerapan hingga kini masih pada angka 6% dari total dana hibah USD 600 juta. “Disbursement diharapkan membesar di tahun depan” ujar Bonaria Siahaan, Deputi Direktur Eksekutif Bidang Operasi. Deputy Resident Country Director MCC untuk Indonesia, Martha Bowen yang hadir dalam pertemuan tersebut berusaha mendorong percepatan pelaksanaan Program Compact. Kesuksesan Program Compact tak luput dari peran besar Perintah Indonesia. “Terima kasih atas dukungan untuk proyek ini” kata Bowen. 

Armida menilai pemerintahan mendatang akan lebih detil memperhatikan isu tentang kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan. Hal ini tak luput dari kinerja pemerintah sekarang yang akan ditransfer pada pemerintahan mendatang. Program Compact masuk dalam kinerja Bappenas dan menempati porsi cukup besar sebagai program hibah. Dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bappenas sempat ditanya soal program kerja dan kelembagaan MCA-Indonesia. DPR melihat Program Compact senilai USD 600 juta sangat signifikan dalam usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hibah Pemerintah Amerika Serikat tersebut bukan hanya sekedar program, tapi lebih mengedepankan hubungan bilateral dua negara. Untuk itu, DPR tidak ingin penggunaan dana hibah ini melenceng dari peruntukkannya semula. DPR akan sangat ketat mengawasi pelaksanaannya. “DPR sangat keras soal hubungan kerjasama luar negeri, terutama yang terkait dengan loan” tegas Armida. 

 

MCA-Indonesia diminta untuk menyiapkan laporan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban Bappenas kepada pemerintahan mendatang. Laporan tersebut mencakup program kerja, hasil capaian, kendala yang dihadapi dan peran Implementing Entity serta Pemerintah Daerah. MCA-Indonesia harus dapat meyakinkan pemerintahan mendatang bahwa program ini sangat berguna bagi masyarakat. MCA-Indonesia juga diminta untuk lebih mengeratkan kerja sama dengan Bappenas. Hal ini sangat penting mengingat Program Compact melekat pada kinerja Bappenas yang kelak akan dipertanggungjawabkan, baik pada DPR maupun kepada Pemerintah Amerika Serikat sebagai pemberi hibah. 

Menanggapi perintah Menteri PPN ini, MCA-Indonesia akan segera mengagendakan pertemuan dengan Menteri PPN yang baru. Pertemuan tersebut lebih untuk menjelaskan bentuk dan peran Program Compact di Indonesia, sebagai program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Termasuk pengelolaannya sebagai trust fund atau dana perwalian, suatu format baru yang pertama kali dibentuk di Indonesia. MCA-Indonesia juga berencana menjalin komunikasi dengan Lembaga Legislatif untuk memaparkan hal yang sama. “MCA-Indonesia ingin mengedukasi DPR bahwa program ini berguna bagi masyarakat” kata Saputro. (LM/MA)