Mekanisme Pencatatan dan Pencairan Hibah

Ditinjau dari mekanisme pencatatan dan pencairan hibah, ada beberapa mekanisme penyaluran hibah luar negeri. Ragam tersebut ditentukan oleh (i) apakah hibah yang diterima pemerintah Indonesia dicatatkan atau tidak dalam sistem anggaran negara dan (ii) apakah hibah tersebut disalurkan dari rekening pemberi hibah kepada pelaksana kegiatan melalui KPPN atau langsung dari rekening pemberi hibah ke rekening pelaksana kegiatan, termasuk pihak ketiga yang melaksanakan proyek yang dibiayai dengan dana Hibah. 

Dalam bentuk matrik dapat digambarkan sebagai berikut:

Kuadran pojok kiri atas, On Budget-On Treasury adalah mekanisme yang sepenuhnya mengikuti sistem keuangan menurut regulasi yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pojok kanan atas, Off Budget-On Treasury merupakan mekanisme yang tidak mungkin digunakan karena tidak mungkin hibah masuk ke rekening pemerintah tanpa mencatatkannya dalam sistem anggaran negara. Oleh karena itu, yang perlu dibahas lebih lanjut adalah perbandingan antara mekanisme On Budget-Off Treasury dan mekanisme Off Budget-Off Treasury. 

Sebelum membahas perbedaan kedua mekanisme tersebut, perlu dipahami karakteristik Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam sistem anggaran negara yaitu :

1		Merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran, baik untuk kontrak atau proyek tahun tunggal maupun tahun jamak. DIPA memuat :
	a	Daftar barang, jasa dan civil work yang dibiayai dari dana Pemerintah Indonesia, Pinjaman dan Hutang Luar Negeri.
	b	Daftar barang, jasa dan civil work yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja maupun Donor Asing.
	c	Dana pendamping untuk Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (sesuai dengan Perjanjian Hibah/Pinjaman).
2		DIPA berfungsi sebagai :
	a	Untuk pembelanjaan anggaran baik yang bersumber dari dana Pemerintah, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.
	b	Untuk pengadaan barang dan pembiayaan jasa dan pekerjaan civil work.
	c	Untuk penggantian pajak yang mendapatkan fasilitas pajak bagi Hibah dan Pinjaman Luar Negeri (pada kasus Hibah MCC diatur dalam PMK 124/PMK.05/2012).
	d	Untuk pencatatan Hibah Langsung dengan menggunakan Surat Pemngesahan Hibah Langsung (SPHL) sesuai dengan PMK 191/2011.
3		Pembelanjaan anggaran dalam DIPA dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibantu oleh Bendahara, Bagian Verifikasi (maksimal 3 hari setelah pengajuan) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN, maksimal 1 hari setelah pengajuan).

Hibah MCC dalam Sistem Anggaran Negara

Berdasarkan PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk hibah, mekanisme pencairan hibah dan sumber hibah. Berdasarkan bentuknya, hibah dibagi menjadi : (a) hibah uang, yang terdiri diri : 1. uang tunai; dan 2. uang untuk membiayai kegiatan (b) hibah barang/jasa dan (c) hibah surat berharga. Sedangkan berdasarkan mekanisme pencairannya, hibah dibagi menjadi hibah terencana dan hibah langsung. Sementara berdasarkan sumbernya, hibah dibagi menjadi hibah dalam negeri dan hibah luar negeri.

Ditinjau dari karakteristiknya, Hibah MCC adalah hibah langsung yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia. Sebagai dasar pengaturannya, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan PMK No.  124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah MCC yang menjelaskan bahwa Hibah MCC memilki karakteristik :

• Dialokasikan dalam RKA K/L dan DIPA melalui mekanisme perencanaan namun pelaksanaannya merupakan hibah langsung
• Pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan langsung oleh pemberi hibah
• Adanya mekanisme penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan

MCA-Indonesia sebagai Satuan Kerja (Satker) memiliki karakteristik yang agak berbeda dibanding Satker pada umumnya karena harus mengkombinasikan dua sistem, yaitu sistem yang berlaku di Indonesia (Kementerian Keuangan dan kementerian PPN/Bappenas) dengan sistem Pemerintah Amerika Serikat untuk melaksanakan Hibah MCC. 

Akan tetapi, sebenarnya jika ditelaah terdapat kesepadanan antara kedua sistem tersebut. Jika pada sistem keuangan negara reguler dikenal DIPA, maka untuk penganggaran belanja Hibah MCC menggunakan Quarterly Disbursement Request. Demikian juga untuk mekanisme pembayaran yang dibayarkan melalui KPPN, maka pencairan Hibah MCC dibayarkan melalui US Treasury. Pembayaran dapat dilakukan setelah dilakukan pengujian oleh unit verifikasi anggaran, demikian juga dengan sistem MCC menggunakan Fiscal Agent sebagai verifikator. Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh ULP, sebanding dengan peran Procurement Agent. Demikian juga dengan kedudukan KPA dengan Majelis Wali Amanat dan tugas tanggung jawab PPK dengan Direktur Eksekutif yang juga dapat disejajarkan. Untuk keperluan tersebut, KPA telah menerbitkan Surat Keputusan No.12/KPA.MCC/03/2013 tentang Pembagian Wewenang antara PPK dengan Direktur Eksekutif.

Perbedaan antara pengelolaan kegiatan hibah yang menggunakan sistem DIPA seperti biasa dengan pengelolaan oleh Satker yang memadukan Sistem DIPA dengan Sistem Pemberi Hibah (dalam hal ini MCC) dapat digambarkan sebagai berikut:

  

Perbandingan On Budget Off Treasury dan Off Budget Off Treasury dalam Pengelolaan Hibah MCC

Tabel berikut menyajikan perbandingan pengelolaan Hibah MCC dengan menggunakan mekanisme On Budget Off Treasury dan Off Budget Off Treasury.

NO	ON BUDGET OFF TREASURY	OFF BUDGET  OFF TREASURY
1.	Dialokasikan dalam DIPA.	Tidak dialokasikan dalam DIPA.
2.	Dapat dilakukan penggantian pajak dan/atau kepabeanan.	Dapat dilakukan penggantian pajak dan/atau kepabeanan, sehingga harus dibayarkan dari Hibah MCC.
3.	Aset dapat ditransfer ke K/L, Pemda, LSM/Komunitas Lokal, dan/atau Sektor Swasta (berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian).	Jika akan dilakukan  transfer aset ke K/L, Pemda, LSM/Komunitas Lokal, dan/atau Sektor Swasta diperlukan revisi a. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian b. PMK 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah MCC.
4.	Jika aset ditransfer ke pihak lain, tidak perlu lagi dimasukkan dalam DIPA.	Jika aset akan ditransfer ke pihak lain, maka
5.	Kementerian Keuangan mengkategorikan sebagai hibah dalam bentuk uang (100%).	Kementerian Keuangan mengkategorikan sebagai hibah dalam bentuk uang, barang, jasa, dan civil work. Sehingga perlu revisi Compact Agrement yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan MCC. Juga diperlukan revisi Perpres 80 Tahun 2011 dan PMK 124/PMK.05/2012.
6.	Audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya untuk sumber pembiayaan yang berasal dari Rupiah Murni.	Auditor Independen akan melakukan audit untuk dana Hibah.
7.	Hasil Audit: a.  PPK bertanggung jawab terhadap temuan kegiatan yang dibiayai dengan Rupiah Murni. b. Direktur Eksekutif bertanggung jawab terhadap temuan kegiatan yang dibiayai dari dana Hibah.	Hasil Audit: Direktur Eksekutif bertanggung jawab terhadap temuan kegiatan yang dibiayai dari dana Hibah.
8.	PPK tidak bertanggung jawab terhadap ineligible expenses atau unallowable expenses yang dibuat oleh Direktur Eksekutif karena pembayaran ke vendor tidak memerlukan persetujuan PPK.	Direktur Eksekutif bertanggung jawab terhadap ineligible expenses atau unallowable expenses karena pembayaran ke vendor memerlukan persetujuan dari Direktur Eksekutif/CFO/FA. Seluruh invoice diproses oleh MCA-Indonesia dan FA.
9.	Jika ada tagihan dari MCC untuk penggantian  ineligible expenses atau unallowable expenses (melalui MWA atau KPA) maka PPK diperintahkan membuat laporan ke KPA dan Inspektorat Jenderal Bappenas untuk melakukan rapat internal. Selanjutnya Inspektorat Jenderal akan meminta BPKP atau BPK atau KPK untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Sangat tergantung pada kasusnya.	Jika ada tagihan dari MCC untuk penggantian  ineligible expenses atau unallowable expenses (melalui MWA atau KPA) maka PPK diperintahkan membuat laporan ke KPA dan Inspektorat Jenderal Bappenas untuk melakukan rapat internal. Selanjutnya Inspektorat Jenderal akan meminta BPKP atau BPK atau KPK untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Sangat tergantung pada kasusnya.
10.	Kementerian Keuangan akan mencatat Hibah MCC melalui KPPN.	Kementerian Keuangan tidak dapat mencatat Hibah MCC melalui KPPN karena tidak dialokasikan dalam DIPA.

  

Arbain Nur Bawono

Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Wilayah