Bappeda Sulbar Inginkan Implementasi Compact Dapat Palingkan Mata Dunia

Harapan Provinsi Sulawesi Barat terhadap implementasi Program Compact kian besar. Setelah konsultasi publik yang melibatkan seluruh stakeholder Proyek Kemakmuran Hijau beberapa waktu silam, kini Social and Gender Assessment (SGA) MCA-Indonesia mengujicobakan Modul Pemberdayaan Gender untuk proyek yang sama di Sulawesi Barat. Sekretaris Bappeda Provinsi Barat, Haryono, membuka secara resmi dan menyambut gembira penyelenggaraan acara yang bertemakan sosial dan gender yang merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan MCA-Indonesia. Dalam sambutannya Haryono menyampaikan potensi yang dimiliki Sulawesi Barat sangat kaya dan tidak kalah dengan daerah lain. Wilayah cakupan hutan yang cukup besar mampu membuat Sulawesi Barat menjadi salah satu paru-paru dunia. Melihat kondisi alam yang maksimal, Sulawesi Barat diharapkan mampu memompa denyut pembagunan di Indonesia dengan bersinergi bersama MCA-Indonesia melalui Program Compact mewujudkan mimpi Sulawesi Barat yang sejahtera. “Implementasi Program Compact diharapkan dapat memalingkan mata dunia yang selama ini masih tertuju pada Jakarta dan Bali” kata Haryono dengan antusias. 

Workshop Uji Coba Modul Pemberdayaan Gender Proyek Kemakmuran Hijau yang digelar di Aula Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (13/02/2014) dimaksudkan untuk mendapat masukan dari stakeholder kunci atas draft Modul Pemberdayaan Gender dalam aplikasinya pada Proyek Kemakmuran Hijau. Modul Pemberdayaan Gender merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk memastikan keterlibatan perempuan, kelompok masyarakat rentan serta pemanfaatan hasil-hasil Proyek Kemakmuran Hijau bagi mereka secara maksimal.

Modul ini dikembangkan oleh Konsultan Gender MCA-Indonesia, Nina Herdiana. Adapun 12 modul yang dibahas meliputi (1) Kebijakan Gender, Prosedur Operasional dan Tahapan Penting; (2) Kesadaran Dasar Sosial dan Gender; (3) Perdagangan Manusia (TIP) dan Pelecehan Seksual (SH); (4) Pemantauan dan Evaluasi Peka Gender; (5) Sosial dan Gender dalam Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif (PLUP); (6) Isu Sosial dan Gender dan Titik Masuk Utama dalam Energi Terbarukan; (7) Sosial dan Gender dan Titik Masuk Utama dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (NRM); (8) Pertemuan Konsultasi Inklusif dan Peka Gender; (9) Bagaimana Membuat Proposal Proyek yang Peka terhadap Kondisi Sosial dan Gender; (10) Penilaian Gender dan Sosial sebagai Bagian dari Penilaian Kelayakan; (11) Mendorong Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan; (12) Bagaimana Memetakan Kelompok yang Rentan. 

Direktur SGA MCA-Indonesia, Dewi Novirianti dalam paparannya menyampaikan tujuan dari partisipasi sosial dan kesetaraan gender dalam Program Compact adalah untuk meningkatkan partisipasi sosial dan kesetaraan gender melalui kajian sosial dan gender, identifikasi kegiatan untuk mengurangi potensi resiko sosial dan gender dan peluang manfaat untuk kesetaraan sosial dan gender bagi masyarakat luas. Selain itu juga menyebarkan praktik yang baik terkait dengan integrasi sosial dan gender dalam Compact dan menunjukkan kepemimpinan MCA-Indonesia dalam transformasi sosial dan gender. Secara kesuluruhan mandat yang diemban SGA dalam Program Compact yaitu untuk memaksimalkan dampak positif Program Compact, memperhatikan sosial dan gender lintas sektor dan menjamin kepatuhan proyek pada Kebijakan Gender MCC. “Dalam kaitan Proyek Kemakmuran Hijau, memastikan seluruh masyarakat khususnya perempuan dan kelompok rentan, menerima manfaat proyek” jelas Dewi. 

Workshop ini dihadiri oleh stakeholder yang berasal dari dua kabupaten starter Proyek Kemakmuran Hijau yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif bergerak dalam pemberdayaan gender, perempuan pengusaha, asosiasi petani, perwakilan masyarakat adat, Bappeda dan unit pemberdayaan perempuan. Satker Pengelola Hibah MCC turut berpartisipasi dalam mendukung acara. Peserta yang sebagian hadir dalam forum konsultasi publik Proyek Kemakmuran Hijau mengharapkan adanya informasi terkini terkait perkembangan hasil diskusi lalu dan kejelasan implementasi proyek di daerah mereka. Hasil pembahasan modul ini menjadi masukan dalam pengkayaan konten lokal dan sinergi kegiatan dengan stakeholder kunci di daerah. (AS/LM)