Satker Perjelas Posisi On Budget dan Off Budget dalam Tata Kelola Keuangan Pemerintah

Menuju setahun pelaksanaan masa implementasi Hibah Compact MCC, MCA-Indonesia kembali mengadakan lokakarya dengan tema “Pemantapan Pengelolaan Program Compact/Planning Session” di Hotel Royal, Bogor, 28-30 Januari 2014. Acara ini merupakan kelanjutan dari lokakarya sebelumnya di Hotel Ibis dan Hotel Boronudur mengenai kertas kerja Program Hibah Compact MCC. Acara ini dihadiri oleh seluruh staff dan konsultan individu MCA-Indonesia, MCC, Satker Pengelola Hibah MCC dan undangan dari kementerian/lembaga mitra kerja Program Compact. 

Permasalahan implementasi yang hingga saat ini masih hangat dibahas adalah mengenai sistem pengelolaan hibah Compact MCC, terutama dari sisi pelaksanaan Program Kemakmuran Hijau yang melibatkan konsep hibah dan penerus-pinjaman modal kepada pihak swasta. Dalam hal ini, hibah merupakan salah satu komponen pendapatan di dalam APBN. Dalam proses pelaksanaan anggaran, pada dokumen anggaran yang menjadi dasar bagi kementerian /lembaga untuk menjalankan kegiatannya, terdapat istilah sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Ada beberapa jenis sumber dana yang umum yaitu Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri dan Hibah Dalam Negeri. Jenis sumber dana ini umumnya dijabarkan dalam suatu kodefikasi di dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang mencerminkan dari mana asal sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Sebagai salah satu komponen pendapatan negara selain penerimaan perpajakan dan PNBP, seluruh estimasi pendapatan hibah seharusnya termuat di dalam UU APBN/Perda APBD setiap tahunnya (On Budget). Selain itu, ada juga  pendapatan hibah yang belum termuat di dalam UU APBN/Perda APBD dan pengelolaannya pun di luar mekanisme APBN (Off Budget). Penerimaan hibah Off Budget tersebut dapat dipastikan juga berada di luar pengelolaan Bendahara Umum Negara/BUN (Off Treasury). Dalam hal ini, penerimaan hibah tersebut baik berupa uang/barang dan/atau jasa, mekanisme penerimaan dan pengelolaan hibahnya tidak melalui Kementerian Keuangan selaku BUN, melainkan langsung diterima dan dikelola oleh kementerian/lembaga atau instansi teknis di daerah. 

PPK Satker Pengelola Hibah MCC, Hari Kristijo, dalam paparannya dihadapan MCC dan Unit Pelaksana Program (UPP) MCA-Indonesia mengungkapkan pentingnya melihat sisi pelaksanaan hibah ditinjau dari sistem akuntansi negara. Hibah Compat MCC dikategorikan sebagi pendapatan Hibah Langsung, yakni penerimaan hibah yang diterima langsung oleh kementerian/lembaga dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) yang pengesahannya dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN. Hari Kristijo menekankan fungsi Satker Pengelola Hibah MCC dalam konteks aparatur negara yang bertugas sebagai kendaraan dalam operasional sebuah DIPA. Satker Pengelola Hibah MCC sendiri dengan demikian akan berfungsi sebagai counterpart hibah MCC yang diantaranya adalah melakukan reimbusrsment pajak dan pencatatan  hibah langsung dalam bentuk Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) (sesuai dengan PMK No. 191 Tahun 2011). Dalam PMK tersebut, dikatakan bahwa hibah yang diterima adalah dalam bentuk Uang (Uang Tunai dan atau Uang untuk Membiayai Kegiatan), Barang/Jasa dan Surat Berharga. Hibah MCC sendiri dimasukaan dalam kategori bentuk Uang Tunai. Hal ini juga tersurat dalam PMK No. 124 Tahun 2012 dan PMK No. 5 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa Hibah MCC dicatat dalam DIPA yang berarti termasuk dalam kategori pencatatan hibah On Budget Off Threasury, sehingga dapat dilakukan reimbusrment pajak sesuai dengan permintaan MCC bahwa hibah yag dilakukan bebas pajak. Apabila sistem hibah ini diubah menjadi Off Budget Off Threasury seperti yang umum dilakukan oleh NGO dalam mengelola pendapatan hibahnya, maka sistem-sistem akuntansi kenegaraaan menjadi tidak berlaku, seperti sistem reimbusrement pajak dan pengesahan hibah dalam bentuk SPHL seperti yang telah dilakukan oleh Satker Pengelola Hibah MCC selama ini. 

Konsekuensi logis dari perubahan pada masing-masing sistem tata laksana hibah yang akan diambil ini tentu akan menjadi sebuah titik balik dalam pelaksanaan Hibah Compact di Indonesia. Dengan pengelolaan yang tepat, sesuai dengan tujuan Program Compact yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, maka tujuan mulia tersebut dapat terlaksana dan tepat sasaran dengan dukungan penuh dari berbagai pihak. (MA/LM)