Persiapan Dini Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah Tahun 2016

Tahun anggaran 2015 baru masuk bulan kedua, tetapi rencana anggaran untuk tahun 2016 sudah mulai disiapkan. Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara harus memfasilitasi setiap kebutuhan anggaran dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Pinjaman dan Hibah mengundang beberapa K/L yang memiliki kegiatan dari anggaran pinjaman dan/ atau hibah untuk menghadiri rapat yang dipimpin langsung oleh Ibu Ayu Sukorini, Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan. Pimpinan rapat menyampaikan tujuan dari rapat ini untuk mengkonfirmasi rencana penarikan anggaran tahun anggaran 2016. Perencanaan anggaran yang dibiayai dengan Hibah dan/atau Pinjaman memang perlu dibahas cepat. Meskipun demikian, hasil pembahasan hari ini masih bersifat indikatif dan akan dijadikan dasar dalam menentukan anggaran definitif tahun 2016 melalui pembahasan lanjutan yang lebih intensif.

Salah satu K/L yang diundang dari Kementerian PPN/Bappenas. Lagi, Satker Pengelola Hibah MCC diminta untuk mendampingi Biro Renortala Bappenas dalam rapat tersebut. Agus Sutarman dari Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana (Renortala) Kementerian PPN/Bappenas memaparkan bahwa di Bappenas saat ini ada 5 kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan 1 kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri.

Kegiatan hibah itu tak lain adalah Program Compact yang dibiayai dari Hibah MCC. Sempat dilontarkan pertanyaan oleh pimpinan rapat, kemungkinan hibah MCC tidak perlu dicantumkan dalam DIPA karena bersifat Hibah Langsung dan nanti menggunakan DIPA Pengesahan. Satker Pengelola Hibah MCC yang diwakili oleh Vero Ardianto memberikan klarifikasi bahwa sesuai dengan PMK 124/PMK.05/2012, Hibah MCC harus dialokasikan didalam DIPA, sesuai dengan kharakteristik Hibah MCC yaitu hibah langsung yang terencana.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, Biro Renortala kementerian PPN/Bappenas menunggu tindaklanjut dari Kementerian Keuangan, dan akan terus mengawal proses penganggaran hingga diputuskan dari pagu indikatif menjadi pagu definitif. (VA)