Penyusutan dalam Aplikasi SIMAK BMN

1. Perbedaan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel

• Intrakomtabel adalah Barang Milik Negara (BMN)yang masuk ke Satker    Pengelola Hibah MCC yang dibeli dari dana APBN (ada)
• Ekstrakomtabel adalah Barang Milik Negara (BMN) yang keluar (di Satker Pengelola Hibah MCC, tidak ada barang ekstrakomtabel alias 0)

2. Perbedaan Penggunaan Kata Camera Digital dan Kamera Digital

Camera dan Kamera: Dalam aplikasi terdapat dua macam pilihan/opsi untuk kamera, yang satu menggunakan kata Kamera dan Camera. Untuk membedakan jenis/merk dan harga, maka data yang dimasukkan oleh pencatat dibedakan untuk memudahkan dalam proses pencatatan.

Untuk penyebutan satuan barang, yakni unit dan buah, telah ditentukan dalam aplikasi SIMAK BMN.

Contoh kasus :

• Camera Digital dipergunakan untuk merk Canon dengan harga Rp 11.925.000,- (untuk 2 buah)
• Kamera Digital digunakan untuk merk Sony dengan harga Rp 11.650.000,- (untuk 1 buah)

3. Rumus Penyusutan dan Dasar Hukum Penyusutan

• Rumus untuk mendapatkan nominal penyusutan telah ada di dalam Aplikasi Sistem Informasi dan Akuntasi (SIMAK) BMN.
• Metode Penyusutan :

1. Nilai Buku BMN merupakan akumulasi nilai BMN sampai dengan akan dilakukannya perhitungan penyusutan
2. Tiap barang memiliki masa manfaat dengan jangka waktu yang telah ditentukan

• Dasar Hukum Aplikasi Simak BMN sebagai berikut :

1. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Perubahannya (PP No. 38 Tahun 2008)
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tetang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2010 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

• Dasar Hukum (baru)

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
2. Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
4. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Gambar : kalbar.kemenag.go.id ; ekolumajang.com

Paska Rina Tarigan

Koordinator Administrasi Keuangan