Probity Audit, Senjata Ampuh Inspektorat Kota Bukittinggi

Diskusi Kegiatan Inspektorat Kota Bukittinggi dalam Implementasi Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia sudah mencapai  pada level yang mengkhawatirkan. Tahun 2011 saja tercatat 85% kasus korupsi di bidang ini melibatkan 173 kepala daerah. BPKP juga melansir data kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa sejak tahun 2003 sebanyak 3423 kasus. Kenyataan ini membuat Inspektorat Kota Bukittinggi menerapkan sistem Probity Audit dalam proses kerjanya. Penerapan sistem ini terinspirasi dari negara-negara yang berhasil menurunkan kasus korupsinya seperti Australia dan negara persemakmuran lainnya. Langkah ini dijelaskan Inspektur Kota Bukittinggi, Drs. H. Melfi Abra, M.Si kepada jajaran staf Satuan Kerja (Satker) Pengelola Hibah MCC, ULP Kota Bukittinggi dan Inspektorat Kota Bukittinggi dalam acara Workshop Fasilitasi Program Modernisasi Pengadaan – Compact untuk Penguatan Unit Layanan Pengadaan (ULP), di Hotel Rocky Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin (25/11/2013).

Probity Audit adalah pemberian jaminan dengan melakukan pengawasan independen terhadap proses pengadaan dan mengungkapkan pendapat objektif mengenai apakah persyaratan probity  yang ditentukan telah ditaati. Kesimpulan yang diungkapkan harus didasarkan pada bukti yang dikumpulkan dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, Probity Audit merupakan audit dengan tujuan tertentu sesuai vide penjelasan Pasal 4 ayat 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. “Audit dengan tujuan tertentu ini merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui pendekatan Probit” ujar Melfi.

Probity Audit diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara real time untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Melfi menjelaskan, tujuan Probity Audit pada Inspektorat Kota Bukittinggi untuk menyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya dan mampu melindungi para pihak berkepentingan. “Memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta tender dalam menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah” tambah Melfi. Probity Audit juga dapat meyakinkan keputusan yang dibuat terhindar dari tuntutan hukum.

Untuk mendukung kelancaran proses, Inspektorat Kota Bukittinggi melakukan sosialisasi Pedoman Probity Audit kepada Kepala Daerah dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksana Pengadaan seperti Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, ULP dan lainnya. Inspektorat bekerja sama dengan perwakilan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan Asistensi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada instansi pemerintah daerah. “Strategi lain yang diterapkan dengan mengintegrasikan Probity Audit dengan Fraud Control Plan” jelas Melfi. Inspektorat membuat Klinik Pengawasan  sebagai  implementasi fungsi APIP yaitu Quality Assurance, Consultante dan Controlling.

Proses audit dalam implementasi Probity Audit pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sejak identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pelelangan. Audit juga dilakukan pada saat proses pengadaan barang/jasa sedang berlangsung dan/atau segera setelah proses  tersebut selesai. "Selain itu, saat pembahasan anggaran oleh TAPD dan DPR/DPRD kami juga melakukan audit" tambah Melfi. Dengan demikian, maka audit  dapat dilakukan secara real time, mulai dari pengumuman lelang sampai dengan penunjukan penyedia barang/jasa (LM/MA).