MCA-Indonesia Kembali Paparkan Skema Komersial Fasilitas Pembiayaan Proyek Kemakmuran Hijau

MCA-Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan dan Satker Pengelola Hibah MCC Bappenas kembali mengadakan diskusi untuk mendapatkan kesepahaman mengenai konsep penyaluran dana fasilitas pembiayaan Proyek Kemakmuran Hijau dalam bentuk skema komersial. Diskusi yang diadakan di Kantor MCA-Indonesia, Gedung Jasindo Jakarta, Kamis (20/03/2014) dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pengelola Hibah MCC, Hari Kristijo. Dalam pembukaan acara tersebut, Hari mengingatkan kembali waktu pelaksanaan hibah yang semakin menipis dan konsep pelaksanaan dengan tingkat penyerapan yang masih rendah. Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan kondisi jalannya Hibah MCC dan memperhitungkannya sebagai kinerja pemerintah dalam menjaga amanat dari negara lain yang masuk dalam payung kerjasama komprehensif. 

Sebagai permulaan, MCA-Indonesia mengungkapkan dua skema pelaksanaan hibah komersial untuk membiayai proyek-proyek hijau yang berhubungan dengan energi bersih, handal serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Konsep ini tertuang dalam paparan Direktur Hukum MCA-Indonesia, Rusdi Irwanto yang menyatakan bahwa konsep pelaksanaan skema komersial kepada pihak swasta atau penerima manfaat lainnya adalah dalam bentuk perjanjian hibah kepada pengelola dana (institusi finansial). Pihak swasta dan penerima manfaat tersebut kemudian akan menyalurkan dana kepada pihak ketiga. Dalam skema yang diungkapkan, pihak pengelola dana dapat saja berupa pengelola dana tunggal dari MCA-Indonesia atau dari beberapa donor. Untuk menjaga kepentingan dan tujuan utama proyek, MCA-Indonesia mengemas sebuah perjanjian hibah dengan lembaga finansial tersebut yang akan memuat beberapa poin penting, yaitu persyaratan pembiayaan hanya untuk projek hijau, pinjaman akan diberikan kepada pihak ketiga dan pembayaran atas pinjaman tersebut akan dikelola oleh sebuah Escort Account di masa mendatang apabila Progam Hibah MCC berakhir. 

Salah satu institusi pendanaan yang telah mengikat perjanjian dengan MCA-Indonesia adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). PT SMI dan MCA-Indonesia telah menandatangani sebuah nota kesepahaman kerja sama pada tahun 2013. Dengan skema yang diberikan, maka PT SMI dapat mengelola dana dari MCA-Indonesia baik scara mandiri maupun pencampuran (blending) dengan donor lain yang memiliki kesamaan visi dengan MCA-Indonesia. Kementerian Keuangan mengingatkan kembali bahwa sifat penerus-hibahan seperti skema yang dijelaskan oleh Rusdi, memerlukan aturan yang lebih khusus, karena MCA-Indonesia tidak berhak melakukan penerus-hibahan seperti itu. Perwakilan Kementerian Keuangan, Mujibuddahwah lebih lanjut mengingatkan posisi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Hibah MCC dalam skema yang dibuat, mengingat sistem ini masih berupa on budget off threasury. Peserta rapat menyepakati untuk memperjelas posisi para pihak yang terlibat. Kejelasan yang dibutuhkan seperti bentuk skema investasi yang ditawarkan apakah masuk dalam skema investasi pemerintah, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang diinvestasikan kepada PT SMI atau lembaga keuangan lainnya, bagaimana konstelasi MCA-Indonesia dengan skema ini dan juga skema-skema yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan tersebut akan diperjelas kembali dengan mengundang pihak PT SMI, Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan Direktorat Kekayaan Negara. Untuk pertemuan mendatang, MCA-Indonesia diingatkan agar mempersiapkan secara matang skema pembiayaan komersial yang lebih detil dan lengkap beserta konsekuensi legalnya. 

Di akhir diskusi, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa Direktorat Perbendaharaan telah memasukkan PMK No. 124 Tahun 2012 dalam daftar peraturan yang akan direvisi di tahun 2014 pada Program Legislasi Kementerian Keuangan. Untuk itu, MCA-Indonesia dirasa tidak perlu mengirimkan surat permohonan untuk merevisi PMK kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari kerja dan mekanisme komite pengawasan pelaksanaan PMK oleh internal Kementerian Keuangan. (RA/MA)