FGD Hasil Evaluasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri

Dana hibah yang diterima Pemerintah Indonesia dalam pengelolaannya diawasi dan di evaluasi oleh Lembaga Pemerintah Non Departemen yakni BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008, BPKP memiliki mandat untuk mengawal dan melakukan pengawasan intern tehadap akuntabilitas keuangan Negara serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Pengelolaan masa periode 2009 hingga 2013 telah dievaluasi terhadap 191 proyek pada 33 Kementerian/Lembaga dengan hasil sementara belum sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai tindaklanjut hasil evaluasi tersebut, beberapa Kementerian/Lembaga dan donor yang memiliki kegiatan dari pembiayaan Hibah Luar Negeri diundang oleh BPKP dalam acara Focus Group Discussion (FGD), Kamis (11/12). Acara ini dibuka oleh Bapak Ardan Adiperdana selaku Deputi Perekonomian BPKP.

Dari hasil evaluasi tersebut, ada dana hibah luar negeri sebesar Rp. 2,13 Triliun yang tidak terserap selama periode 2012-2013, sehingga berpotensi menimbulkan resiko-resiko yang menyebabkan efektivitas HLN tidak optimal. Hal tersebut yang melatarbelakangi diadakannya acara FGD ini.

“Kegiatan diskusi ini untuk mendapatkan masukan dari para stakeholder terkait hibah Luar Negeri dan untuk mempertajam hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Bantuan Luar Negeri, BPKP”, ucap Faisal selaku Ketua Pelaksana Evaluasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri dalam laporan pembukaan acara FGD ini. Pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan hibah dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan juga sangat penting, tambah Faisal.

Dalam acara ini dihadirkan beberapa narasumber dari Kementerian PPN/ Bappenas (Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan) dan Kementerian Keuangan (Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Ditjen Pengelolaan Utang dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan).

Acara yang dipimpin langsung oleh Bapak Salamat Simanulang selaku Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri BPKP mendapatkan apresiasi dari para peserta baik K/L dan donor. Salah satu  perwakilan UNDP menyebutkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh UNDP setiap 5 (lima) tahun sekali, sehingga dengan adanya fasilitas diskusi seperti ini akan sangat membantu dalam pengelolaan dana yang disalurkan kepada pemerintah Indonesia baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman bisa lebih efektif dan terukur.

Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC pada Kementerian PPN/Bappenas juga hadir dalam acara tersebut. Sempat disinggung oleh salah satu narasumber dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan, Abdul Yusuf “Salah satu yang menyebabkan permasalahan dalam realisasi pendapatan hibah langsung adalah dasar hukum pelaksanaan tidak sesuai dengan kaidah umum pelaksanaan APBN, misalnya hibah MCC dan hibah JICA”.

Hibah MCC adalah hibah langsung yang terencana. Sementara peraturan yang mengadopsi pengelolaan hibah hanya ada 2 (dua) jenis hibah yaitu hibah langsung dan hibah terencana. Melihat jenis hibah tersebut, maka pemerintah memfasilitasi mekanisme pengelolaanya melalui PMK 124 tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah MCC. Abdul Yusuf menyampaikan bahwa PMK 124 Tahun 2012 yang khusus untuk hibah MCC banyak yang tidak sesuai dengan kaidah umum pengelolaan hibah di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Arbain yang mewakili Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC mengungkapkan “PMK 124 tahun 2012 memang bisa dibilang berdiri di atas dua kaki, kaki kanan untuk hibah langsung dan kaki kiri untuk hibah terencana”. Ini memang sudah permintaan dari pihak MCC yang menginginkan mekanisme pencairannya tidak melalui KPPN (On Budget Off Treasury). Jadi dari pihak US Treasury akan mentransfer langsung dana hibah kepada penerima manfaat. Jadi Satker Pengelola Hibah MCC hanya melakukan pengesahan hibah dalam bentuk SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) sebagai administrasi sah bahwa Pemerintah Indonesia telah menerima dana hibah.

Harapan dari para peserta, kegiatan seperti ini bisa diselenggarakan secara rutin dan tidak hanya sekali saja, dikarenakan akan ada banyak sekali rekomendasi dari para stakeholder. Hasil dari pertemuan ini akan dijadikan masukan dalam pengelolaan hibah luar negeri menjadi lebih baik. Sehingga kedepan, pemanfaatan dana hibah bisa lebih maksimal dan terukur. (VA)