Pages

Labels

Thursday, January 16, 2014

Sekilas tentang Puslitbangkim Bandung



Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman atau lebih dikenal dengan Puslitbangkim adalah salah satu dari empat institusi penelitian dan pengembangan dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum. Institusi lainnya adalah P3SDA, P3 Jalan dan Jembatan, P3 Permukiman dan P3 Sosial Ekonomi dan Lingkungan. Lembaga ini berfungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang permukiman.

Sampai saat ini, Puslitbangkim telah melakukan berbagai penelitian di bidang permukiman, pengembangan teknologi bangunan dan lingkungan permukiman, standardisasi dan pengujian. Berbagai produk keluaran Puslitbangkim telah banyak dimanfaatkan dalam pembangunan, baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Untuk meningkatkan profesionalisme, Puslitbangkim terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama seperti perguruan tinggi, organisasi penelitian dan institusi pengembangan lainnya, baik swasta maupun pemerintah yang ada di dalam dan luar negeri.


Lembaga ini berfungsi menyusun kebijakan teknis, rencana dan strategi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyelidikan dan pengkajian di bidang permukiman. Puslitbangkim menyiapkan, merumuskan, dan melakukan evaluasi standar, termasuk pedoman, dan manual di bidang permukiman. Pemantulan, evaluasi dan pelaporan tugas penilitan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyelidikan dan pengkajian di bidang permukiman juga dilakukan oleh Puslitbangkim.

Pelaksanaan Puslitbangkim meliputi pengembangan sumber daya manusia dan sarana ke-litbang-an di bidang permukiman; Pelaksanaan administrasi meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, organisasi dan tata laksana,kerja sama,serta komunikasi dan informasi publik. Selain itu, dilakukan juga pemberian dukungan yang di perlukan bagi penyelanggaraan perusahaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (HR/LM/MA).

Wednesday, January 15, 2014

Proyek Modernisasi Pengadaan Laporkan Perkembangan Terkini




Selangkah lagi menuju setahun Entry Into Force, membuat Proyek Modernisasi Pengadaan (Procurement Modernization Project/PM Project) terus bergeliat mengembangkan kegiatannya. PM Project sejauh ini dinilai menjadi proyek yang paling pesat melaju diantara proyek yang lain dalam Program Compact di Indonesia. Hal ini tak lepas dari dukungan penuh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang terus bersinergi menjadi mitra kerja dalam pengembangan PM Project. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku Ketua Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia, Lukita D. Tuwo terus mengikuti sepak terjang PM Project dalam tahapannya. Seperti yang terlihat dalam rapat bersama dengan LKPP dan MCA-Indonesia yang dihadiri oleh Inspektorat Utama Bappenas, Lukita langsung memimpin jalannya rapat di Ruang SG 4 Bappenas, Senin (13/1/2014). Rapat membahas terkait evaluasi dan perkembangan terkini PM Project serta rencana kerja ke depan.

Dalam paparan tersebut, pihak LKPP melaporkan kemajuan PM Project dalam beberapa program yang telah direncanakan, diantaranya adalah pembuatan road map program untuk 3 tahun ke depan, pengembangan Manajemen Sistem Informasi-MIS sebagai integrated plan, pengembangan kebijakan untuk program PPP (Public-Private Partnership), perekrutan  untuk konsultan  dan advisor, pengembangan materi pelatihan  HRD dan pengembangan ToT. Berbekal pengembangan program tersebut, LKPP berniat mengakselerasi PM Project antara lain rencana pembentukan 5 kelompok untuk melakukan monitoring di 30 ULP. Selain itu, target yang akan dilakukan LKPP dalam 6 bulan ke depan adalah menyelesaikan proses pengadaan konsultan dan advisor.


Sejauh ini, LKPP telah melalui proses panjang dalam menjalankan PM Project melalui persetujuan MCC. Pengembangan sub program utama telah dijalankan, seperti membangun kelembagaan pelatihan procurement, pilot project Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pembangunan sistem informasi. Kegiatan penguatan ULP merupakan kegiatan yang paling maju dalam PM Project. LKPP telah berhasil merangkul 29 ULP Percontohan dengan telah ditandatangananinya Nota Kesepahaman dengan instansi dan lembaga pemerintah. ULP juga telah melaksanakan Lokakarya Peta Jalan Pengembangan 29 ULP Percontohan.

Adanya rencana pihak MCC untuk mengkaji ulang Program Compact di Indonesia, ditanggapi serius oleh MCA-Indonesia. Lukita berpendapat, rencana kunjungan Vice President MCC, Kamran M. Khan ke Indonesia bulan depan, dinilai belum tepat mengingat belum genapnya setahun Program Compact berjalan. Mengantisipasi hal ini, MCA-Indonesia segera akan melakukan komunikasi dan koordinasi lebih intensif dengan MCC secara tertulis. Salah satu hal yang menyeruak terhadap isu ini adalah fleksibilitas budget MCC untuk renumerasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengingat kegiatan Modernisasi Pengadaan merupakan ranah pemerintah dan tenaga ahli yang kompeten berstatus sebagai PNS. 

Menyimak beberapa kendala yang dihadapi LKPP, terutama koordinasi dalam implementasi kegiatan, MCA-Indonesia berencana melakukan koordinasi secara berkala yang bertujuan untuk lebih menguatkan dan memudahkan pendelegasian tugas. Selain itu, komunikasi MCA-Indonesia juga akan diperkuat dengan laporan rutin kepada Inspektorat Bappenas sebagai bentuk kontrol atas implementasi program. (LM/MA/RA)


Monday, January 13, 2014

SELAMAT TAHUN BARU 2014, BERPACU DENGAN KUDA KAYU




Tahun 2013 sudah kita lalui, 365 hari yag penuh dengan perjuangan, suka dan duka dalam menjalankan pendampingan dan persiapan proyek Hibah Compact MCC terlewati. Alhamdulilah akhirnya pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC  di Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai rencana, yaitu dalam rangka mendukung penyusunan dokumen persyaratan untuk Entry Into Force.  Selain itu, dalam tahun 2013 juga dilaksanakan diskusi dengan stakeholders dan kunjungan lapangan di beberapa Kabupaten.


Majalah Compact merupakan salah satu media untuk mensosialisasikan proyek yang dibiayai oleh Hibah MCC. Majalah ini diterbitkan setiap 3 bulan sekali atau 4 volume dalam tahun 2013. Sasaran pembaca yaitu Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Kedutaan Besar serta Lembaga Swadaya masyarakat. Diharapkan lambat laun masyarakat akan mengetahui adanya program compact di Indonesia. 


Millennium Challenge Expo juga telah diselenggarakan oleh Satker pengelola Hibah MCC pada tanggal 18-20 Oktober 2013 di JCC Jakarta. Acara ini juga ditujukan untuk mensosialisasikan serta sebagai sarana diskusi dengan stakeholders dan masyarakat umum tentang program compact. 


Di bidang administrasi, Hibah MCC yang merupakan hibah langsung, yaitu pembayaran dana kepada kontraktor atau vendor atau konsultan dibayarkan langsung oleh US Treasury. Hibah MCC tidak dimasukkan dalam DIPA 2013. Adapun fungsi DIPA hanya mencatat atau melakukan pengesahan pengeluaran hibah yang dilakukan oleh US Treasury dan pengeluaran dana yang tersimpan di Rekening MCA-Indonesia di Bank Rakyar Indonesia. Pengesahan hibah MCC dilaksanakan berdasarkan PMK No.124/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah MCC dan PMK No.191/2011 tentang Sistem Akuntasi Hibah dalam bentuk Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL). Selain itu, aplikasi penggantian pajak juga telah dilakukan oleh Satker Pengelolah Hibah MCC.


Harapan kami tahun 2014, semoga koordinasi antara Satker Pengelola Hibah MCC Bappenas dengan MCA-Indonesia semakin bagus dan erat.  Diharapkan juga pelaksanaan penggantian pajak melalui APBN serta regulasi pencatatan Asset Hibah juga sudah diundangkan oleh kementerian Keuangan. Dengan kata lain semoga  pelaksanaan program compact tidak ada halangan dan hambatan serta didukung oleh regulasi yang jelas dan mudah dilaksanakan sampai pelaksana tingkat desa. 


Dengan semangat kerja keras tahun kuda kayu, pada tahun 2014 semoga ketiga jenis proyek  yang akan dibiayai melalui program compact dapat dilaksanakan.  Koordinasi antara Unit Pelaksana Program (UPP) dengan Unit Pendukung KPA (UPK) pun semakin solid dan sinergi dalam pelaksanaan program compact sampai closeout (LM/MA).

Thursday, December 19, 2013

Deputi Sarana dan Prasarana Bahas Agenda Tahunan



Akhir tahun menjadi waktu untuk merangkum semua kegiatan selama setahun dan menetapkan rencana kerja untuk tahun berikutnya. Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas menggunakan momen ini untuk menggelar Rapat Konsolidasi 2013 dengan menyertakan seluruh direktorat yang bernaung di bawahnya, tak terkecuali Satker Pengelola Hibah MCC yang menginduk pada Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika (ETI). Deputi Sarana dan Prasarana, Dedi Priyatna, langsung menjadi komando pada acara yang berlangsung dari tanggal 17-19 Desember 2013 di Hotel Putri Gunung Lembang, Jawa Barat. 


Rapat konsolidasi tahun ini membahas laporan penyerapan selama tahun 2013 dari seluruh direktorat termasuk penyerapan Hibah MCC. Hibah MCC merupakan komponen penyerapan terbesar dalam Direktorat ETI dan merupakan proyek terbesar di Bappenas. Deputi Sarana dan Prasarana sangat peduli dalam penyiapan rencana kerja dan termasuk kedeputian yang dinilai baik dari sisi perencanaan. “Deputi Sarana dan Prasarana sebagai satu-satunya kedeputian yang tidak mengalami perubahan perencanaan apapun oleh Ibu Menteri” kata Dedi. 


Untuk mendukung pemenuhan dan kemudahan akses informasi mengenai kegiatan dan program kerja, Deputi Sarana dan Prasarana berencana mengembangkan sebuah website yang diperuntukkan bagi internal dan eksternal Bappenas. Rencana pembuatan website ini didasarkan atas banyaknya permintaan dari mitra kerja Deputi Sarana dan Prasarana yang menginginkan informasi lebih detil dari setiap direktorat yang dapat diakses kapan dan dimanapun.


Tahun 2014, Bappenas segera akan menerapkan Program Penilaian Prestasi Kerja untuk setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penilaian akan dilakukan oleh atasan sebagai pejabat penilai dengan kriteria baku yang telah ditentukan. Penilaian atas kinerja ini didasarkan pada PP RI No. 46 Tahun 2011 yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang  dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Penilaian ini sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dengan unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Penilaian mengusung prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipasi dan transparan dengan bobot SKP 60% dan Perilaku Kerja 40%.  Deputi Sarana dan Prasarana akan menempatkan dua orang dari setiap direktorat yang ditunjuk sebagai tim penilai. “Kita akan menugaskan 10 orang untuk penyusunan draft kriteria penilaian” ujar Dedi.


Deputi Sarana dan Prasarana juga tengah menyiapkan background study untuk peyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)2015-2019. Pembahasan mengenai hal ini akan dilaksanakan secara menyuluruh dengan kedeputian lainnya pada minggu ke 4 bulan Desember 2013. Khusus Bidang Sarana dan Prasarana, akan diketengahkan materi strategis antara lain tentang insfrastruktur dan pendekatan perencanannya, keperluan investasi infrastruktur, proyeksi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk insfrastruktur dan skema pembiayaan alternative serta creative financing. Deputi Sarana dan Prasarana akan membuat draft rencana teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur dengan latar belakang pembangunan infrastruktur yang mengacu pada arahan RPJMN dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta Millennium Development Goals (MDGs). (LM/MA)