Akhirnya Fasilitas Kemakmuran Hijau Resmi Diluncurkan

Sekian lama menunggu, akhirnya Proyek Kemakmuran Hijau resmi meluncurkan Fasilitas Kemakmuran Hijau. Peluncuran Fasilitas Kemakmuran Hijau ditandai dengan dipukulnya gong sebanyak tiga kali oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas selaku Ketua Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia di Ballroom Hotel Shangri La Jakarta, Kamis (03/07/2014). Peluncuran ini disaksikan oleh Wakil Duta Besar Amerika Serikat Kristen Bauer, Vice President of Department of Compact Operation MCC Kamran A. Khan Anggota Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia Zumrotin K. Soesilo, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh dan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi.

Fasilitas Kemakmuran Hijau merupakan kegiatan pokok Proyek Kemakmuran Hijau dan merupakan suatu fasilitas pendanaan yang akan melakukan investasi pada proyek-proyek pengembangan rendah-karbon dalam dua bidang tematik yaitu energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu prioritas utama Fasilitas Kemakmuran Hijau adalah memperoleh dukungan dana baru dari sektor swasta atau penyandang dana lain dengan cara mengadakan perjanjian Hibah Kemitraan yang menyediakan hibah atas azaz pendanaan bersama. Hibah Kemitraan bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Fasilitas Kemakmuran Hijau disalurkan melalui tiga jenis skema yaitu Hibah Kemitraan (Partnership Grant), Hibah Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (Community—Based Natural Resources Management Grant) dan Hibah Energi Terbarukan (Renewable Energy Grant). 

Dalam mengembangkan kerjasama dalam Proyek Kemakmuran Hijau, ada prinsip penting yang harus dipegang teguh. Lukita dalam pidato pembukaanya mengatakan, prinsip tersebut adalah ownership, partnership dan sustainability. Ownership atau kepemilikan diharapkan muncul dari semua lini. Peran pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan program. Sedangkan partnership, menurut Lukita adalah bentuk kerjasama kemitraan yang dibangun dengan sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lainnya. “Partnership tidak hanya dalam proses perencanaan, tapi dari implementasi” kata Lukita. Dengan adanya kerjasama dalam bentuk kemitraan ini diharapkan dapat memberikan daya ungkit yang lebih besar untuk mendapatkan dana yang lebih besar lagi. “Dana yang dikucurkan nanti sangat besar artinya” tambah Lukita. Untuk itu, capacity building menjadi penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memelihara keberlanjutan proyek.

Selaras dengan itu, Zumrotin yang merupakan Anggota Majelis Wali Amanat perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyampaikan pentingnya kerjasama yang bersinergi dalam peningkatan capacity building. Sinergi antara pemerintah, swasta dan LSM akan saling mengisi kekurangan masing-masing. Pemerintah akan sangat membantu memfasilitasi di bidang birokrasi, swasta menyerap hasil produksi yang dihasilkan petani dan LSM membantu pendampingan. “LSM akan terus melakukan pendampingan dalam pelaksanaan program ini karena program ini sudah disiapkan sejak tahun 2010” kata Zumrotin. Dari sektor swasta, Rachmat Gobel mengatakan bahwa Proyek Kemakmuran Hijau akan sangat membantu dalam mengurangi beban pemerintah dalam pengurangan subsidi. Tak hanya itu, proyek ini diharapkan dapat menciptakan multiplier effect yang besar yang dapat memberikan added value.

Dengan diluncurkannya Fasilitas Pendanaan Kemakmuran Hijau ini, diharapkan implementasi Proyek Kemakmuran Hijau dapat segera memberikan nilai nyata di masyarakat. Pelaksanaan proyek diharapkan tidak melupakan kelestarian lingkungan. “Proyek ini diharapkan dapat membantu dalam pengurangan dampak perubahan iklim dan mengurangi kemiskinan di Indonesia” kata Bauer. Peluncuran Fasilitas Kemakmuran Hijau ini akan dilakukan secara bertahap hingga semua jendela skema hibah rampung dikemas dalam sebuah manual operasi yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai acuan dalam mengajukan fasilitas pendanaan hibah Compact Proyek Kemakmuran Hijau. Diharapkan skema ini akan selesai pada tahun 2014. (LM/MA)