MAJELIS WALI AMANAT (MWA) RAPAT

MWA Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) mengadakan rapat pada hari Senin 23 Maret 2015 di kantor Menkoperekonomian dalam rangka persiapan kunjungan misi CEO MCC-US ke Mamuju Sulawesi Barat. Ada 2 (dua) agenda yang dibahas antara lain :

PEMERINTAH TERTIBKAN PIHAK DONOR DALAM HAL ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pemerintah sedang melakukan pembenahan dalam pengadministrasian penerimaan bantuan dalam bentuk pinjaman dan hibah dari pemerintah atau institusi asing. Direktorat Evaluasi, Akuntasi dan Setelmen menginisiasi untuk berdiskusi dengan mengundang beberapa pihak Kementerian/Lembaga dan donor.

Kerjasama LKPP dan BPK

Pada Hari Selasa, 10 Maret 2015, telah dilaksanakan Rapat di R. Sekretaris Jenderal BPK, Gd BPK lt. 18. Rapat diselenggarakan dalam rangka pembahasan kerjasama antara LKPP dan BPK khususnya mengenai sub-komponen kegiatan HRD Proyek Modernisasi pengadaan, Hibah Program Compact. Rapat dihadiri oleh Bpk. Agus Prabowo dan Ibu Sarah Sadiqa selaku Tim Steering Committee untuk proyek Modernisasi Pengadaan Program Compact serta Bpk Hendar Setiawan (Sekjen BPK) dan Bpk Dwi Setiawan (Ka. Pusdiklat BPK).

Beberapa point kesimpulan dari rapat tersebut adalah:

• BPK memberikan dukungan atas usulan kerjasama LKPP dan BPK. BPK  membuka kesempatan untuk LKPP menggunakian fasilitas Pusat dan Badiklat BPK yang berada di 4 wilayah kota besar yaitu : Jakarta, Yogyakarta, Makassar dan Medan. BPK sangat mendukung usulan LKPP untuk menjadikan BPK sebagai salah satu Pilar Pusat Pengetahuan Pengadaan khususnya yang terkait Procurement Audit.
• BPK juga memahami dan mendukung usulan LKPP mengenai kepemilikan Program Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa yang akan dilaksanakan oleh  LKPP dan BPK ketika bantuan hibah Compact berakhir pada tahun 2017.
• Terkait dengan penyusunan modul Procurement Audit, LKPP dan BPK menerima undangan dari MCC untuk menghadiri Procurement Audit Conference di Berlin pada pertengahan bulan April mendatang.
• Pada kesempatan tersebut, LKPP akan mengikutsetakan Deputi Bidang Pengembangan SDM LKPP dan 2 orang staf dari Direktorat Pelatihan Kompetensi. Sedangkan dari BPK direncanakan akan mengikutsertakan Sekretaris Jendral BPK dan Kepala Pusat Pendidikan Latihan serta 1 orang Staf Senior Puasdiklat.
• Namun rencana perjalanan pejabat Eselon I diperkirakan mengalami kendala mengingat aturan protokoler pemerintahan yang tidak dapat dipenuhi oleh MCC terutama terkait dengan tiket pesawat penerbangan untuk acara yang dimaksud. 
• LKPP dan BPK menekankan bahwa dalam hal ini MCC seharusnya mampu menghargai kertentuan dan protokoler yang berlaku dalam pemerintahan.
• Akibat dari tidak fleksibelnya atran dari MCC ini maka diperkirakan Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia LKPP dan Sekretaris Jenderal BPK tidak akan berangkat untuk berpartisipasi dalam acara konfrensi tersebut.
• LKPP meminta agar Ibu Bona Sirait selaku Deputi MCAI  menyelesaikan masalah ini dengan MCC ataupun dengan pihak yang terkait.

oleh elissarita

Revitalisasi Pasar Klewer, Membangkitkan Ekonomi Rakyat

Siapa sih yang tak kenal Pasar Klewer? Jika disebut Kota Surakarta atau Solo, tentulah segera terbayang pasar batik terbesar di kota budaya tersebut. Anda yang pergi ke Kota Solo, tak lengkap rasanya kalau tidak menyempatkan diri mampir ke pasar yang sudah terkenal sampai mancanegara itu. Konon, nama klewer dulu diambil dari kebiasaan para pedagang yang menyampirkan kain dagangan untuk ditawarkan kepada calon pembeli. Kain-kain dagangan yang terlihat menjuntai (Jawa: pating klewer) itulah yang menginspirasi nama Pasar Klewer. 

Menarik nya moda transport ke Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan bagian dari Propinsi Kepulauan Riau, dengan Ibu Kota yaitu Selat Panjang. Sebelah Utara, berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Dan dipisahkan oleh selat Karimata. Dibutuhkan Sekitar 3 jam perjalanan dengan Kapal cepat ke Pelabuhan terdekat Malaysia. 

Tata Nilai Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Peraturan Kepala LKPP no. 13 Tahun 2013, mengamanatkan Bahwa Pengadaan Barang Dan jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara Swakelola oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan Kearifan lokal, Serta memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat. Selain itu, apabila Pengadaan Barang jasa yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola baik sebagian maupun seluruhnya, maka dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang jasa yang dianggap mampu.

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan untuk memberi kepastian definisi Desa, batas Desa, Tata Pemerintahan dan rencana Pembangunan Desa untuk masa yang akan datang. Undang-Undang Desa juga mengamanatkan bahwa Dana APBN dan APBD wajib diprioritaskan untuk Pembangunan Kawasan tertinggal termasuk Desa. Untuk  itu, Pemerintah pada Tahun 2015 menciptakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dengan Alokasi setiap Desa Antara Rp 750 Juta sampai Rp 1 Milyar.

Pelaksanaan Lelang Melalui Surat Elektronik (Email)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menyampaikan surat perihal pelaksanaan lelang melalui surat elektronik (Email) ke Kepala Hibah MCC Bappenas.

Pembahasan draft Kerangka Acuan Perluasan Kegiatan Pengembangan Pemerintah Swasta Partnetships (PPP)

Pada hari rabu 25 Februari 2015, telah dilaksanakan rapat pembahasan Pengembangan Pemerintah Swata Pratnership atau Public Private Partnerships (PPP) di LKPP. Rapat dihadiri oleh Steering Committee proyek PM di LKPP yeng terdiri dari Robin Arsyad Suryo (Ketua SC), Agus Prabowo, Rita Berlis, Diah Ambarawaty, Erwin Sondang dan Ilvia Restu Utami. Sedangkan dari Pihak MCA-Indonesia dihadiri oleh Erlangga Atmadja dan Adi.

Kesimpulan hasil rapat tersebut adalah:

• LKPP menginginkan bahwa Konsultan PPP sebaiknya lebih dekat dengan LKPP agar tercipta komunikasi yang lebih efektif dan bekerja lebih optimal.
• LKPP mengusulkan bahwa alokasi pengembangan kapasitas perlu lebih dipertimbangkan, tidak hanya untuk instansi pemerintah daerah tetapi juga untuk di PPP agent lainnya(Bappenas,LKPP, dan Sektor terkait), dan diberikan kapasitas  yang baik sehingga mereka dapat berkontribusi dalam kegiatan peningkatan kapasitas lembaga pada pemerintah daerah.
• Sebuah rancangan peningkatan Concept Paper akan diberikan dengan pertimbangan usulan yang diberikan oleh LKPP yang sejalan dengan program MCA Indonesia.
• Kepala LKPP, Agus Rahardjo membutuhkan laporan dari MCAI tentang aktivitas yang telah dilakukan dan rencana kerja lebih lanjut  terkait dengan Proyek Pengadaan Modernisasi. Terkait laporan ini, pertemuan akan dijadwalkan minggu depan.

*oleh Elissarita