Pages

Labels

Thursday, January 23, 2014

Ungkap Isu Gender dalam Proyek Modernisasi Pengadaan




Persoalan Gender sudah menjadi isu hangat di Indonesia bahkan pada level internasional. Program Compact juga menganggap penting masalah Gender dalam implementasi setiap program. Tak luput dalam Proyek Modernisasi Pengadaan, isu Gender menjadi perbincangan hangat dalam diskusi yang dihadiri oleh perwakilan ULP di Indonesia di Hotel Santosa, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (22/01/2014). Diskusi diprakarsai oleh MCA-Indonesia dan LKPP yang merupakan bagian dalam acara Lokakarya Asesmen Tingkat Maturity dan Peta Jalan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Dalam diskusi ini, sejumlah isu diangkat antara lain jumlah panitia pengadaan pada ULP yang berjenis kelamin perempuan dan permasalahan yang menjadi kendala utama minimnya perempuan pada posisi tersebut. Deputy Vice President MCC, Kyeh Kim yang berkesempatan hadir dalam acara ini menegaskan kembali tujuan Program Compact MCC adalah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Perhatian beliau pada Proyek Modernisasi Pengadaan terutama untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pejabat perempuan dalam pemerintahan dan alasan mengapa hanya 5% pengusaha perempuan yang berhasil memenangkan tender terkait dengan Procurement Modernization. 

Budaya di Indonesia yang lebih memprioritaskan laki-laki dibandingkan perempuan dari sisi pendidikan menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat kompetensi perempuan. Direktur Sertifikasi Profesi LKPP, Gusmelinda Rahmi mengungkapkan kesulitan yang dihadapi LKPP dalam mencari perempuan yang kompeten untuk menduduki posisi panitia pengadaan. Sebagian besar perempuan merasa kurang percaya diri serta belum berani dan siap berkonflik dengan berbagai pihak terkait. “Sekitar 90% perempuan banyak yang mengembalikan sertifikat ahli pengadaan barang/jasa karena belum siap untuk menjadi pejabat dalam pengadaan” ujar Gusmelinda.


Permasalahan yang sama juga dihadapi ULP BMKG DKI Jakarta yang menyatakan sedikitnya minat perempuan untuk menempati posisi sebagai panitia pengadaan. Hanya 2 dari 7 orang yang tercatat sebagai panitia pengadaan berjenis kelamin perempuan. Sebagian besar kurang memahami lebih detil tentang Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Lain hal dengan ULP Kabupaten Solok, Sumatera Barat dimana hanya 16% dari 30% kuota yang disediakan untuk perempuan. Dari 5 pokja hanya diisi oleh 2 orang panitia pengadaan perempuan. Hal tersebut disebabkan peran ganda perempuan sebagai pegawai dan ibu rumah tangga. Pengambil keputusan banyak didominasi laki-laki. ULP Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan telah membuat penelitian yang hasilnya mengatakan bahwa jabatan tertinggi perempuan di kota itu hanya pada level eselon 3 dengan alasan peran ganda yang dijalaninya. Pada ULP Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, total panitia pengadaan sebanyak 20 orang dan hanya ada 5 orang panitia perempuan. Dari 5 pokja masing-masing hanya diwakili oleh 1 orang panitia pengadaan perempuan. Alasan yang dikemukakan antara lain perempuan belum tegas dalam mengambil keputusan, terhalang jam kerja, masih lemah dalam hal negosiasi dan kultur di Indonesia yang mengkultuskan pemimpin laki-laki lebih baik daripada perempuan.

Menanggapi berbagai isu yang muncul, Direktur MCA-Indonesia, J.W. Saputro berpendapat lain. Perempuan, terutama di MCA-Indonesia lebih teliti dan mempunyai tingkat komptensi yang tinggi. Proses perekrutan di MCA-Indonesia sendiri tidak berdasarkan Gender melainkan kompetensi. Ke depan, Gender sebagai cross cutting sector di MCA-Indonesia berencana mengembangkan bahasan mengenai gender melalui social media seperti facebook dan e-mail. Dalam diskusi ini dihadiri oleh Resident Country Director MCC, Troy Wray, jajaran direktur MCA-Indonesia, LKPP, ULP, ITB dan Satker Pengelola Hibah MCC. (DP/LM)

Wednesday, January 22, 2014

Satker Pengelola Hibah MCC Siap Mengawal Program Hibah Compact



Tahun 2014 diawali dengan rapat kerja MCA-Indonesia dalam rangka konsolidasi dan sinkronisasi perumusan langkah strategis hingga 4 tahun ke depan. Acara ini dilaksanakan di Hotel Ibis Tamarin Jakarta, 15-17 Januari 2014 yang langsung dipimpin oleh Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, J.W Saputro. Seluruh staf, konsultan MCA-Indonesia, MCC dan Satker Pengelola Hibah MCC hadir dalam acara tersebut.


Workshop tersebut memperkenalkan semua program yang ada beserta rencana implementasi, termasuk rencana pengadaan yang akan dilakukan MCA-Indonesia dalam rangka pemenuhan program 4 tahun ke depan. Sejumlah 13 slide presentasi dipaparkan, yakni Kemakmuran Hijau, Kesehatan dan Nutrisi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek dan Modernisasi Pengadaan. Selain itu, presentasi juga diisi oleh program cross cutting program, yaitu gender dan sosial serta pemenuhan persyaratan lingkungan ESMS. Pengadaan, Komunikasi, Legal dan Keuangan juga turut memberikan paparan. Setiap presentasi dibawakan langung oleh masing-masing direktur sehingga penjelasan diperoleh secara akurat dan detil. 


Setiap tema yang dipresentasikan, menggugah pertanyaan demi pertanyaan yang pada intinya memerlukan sinkronisasi antar bidang pada perjalanan Program Hibah Compact 4 tahun mendatang. Misalnya mengenai strategi komunikasi yang dibawakan oleh Direktur Komunikasi, Farah Amini, yang menjelaskan mengenai protokol informasi dan media MCA-Indonesia mengundang pertanyaan dari sisi Program Kesehatan, karena masing-masing juga telah memiliki desain program komunikasi tersendiri. Bagian paling menarik adalah dari sisi pengadaan yang dibawakan oleh Direktur Pengadaan, Indrajit Kartorejo. Pada sesi tersebut, Indrajit menjelaskan mengenai peran pengadaan dalam keseluruhan proyek, mulai dari persiapan TOR, pemilihan metode pengadaan, persetujuan MWA dan MCC, serta timeframe pengadaan yang akan dikemas dalam sebuah General Procurement Notice (GPN) per 6 bulan.  Indrajit juga menjelaskan menganai tujuan dari setiap pengadaan yang diajukan agar kebutuhan dan permintaan personil/konsultan yang diharapakan dapat sesuai dan tepat waktu. 


Dalam acara tersebut, Satker Pengelola Hibah MCC ikut mengingatkan mengenai capaian program yang harus sinkron dengan target realisasi pencatatan hibah MCC dalam DIPA, sehingga target tahunan yang akan direalisasikan dalam pencatatan hibah tidak jauh meleset. Untuk pelaksanaan tersebut, Satker Pengelola Hibah MCC siap untuk senantiasa berkoordinasi dan mendukung aktivitas MCA-Indonesia, demi terlaksananya program hibah untuk kemakmuran bangsa Indonesia (MA/LM).

Program Compact Dorong Perempuan Pengusaha Lebih Berdaya




Peran perempuan pengusaha dalam dunia bisnis Indonesia kini tidak dapat dipandang sebelah mata. Banyak tokoh perempuan pengusaha yang menduduki top business leader yang cukup berpengaruh di Indonesia bahkan dunia. Program Compact melalui Program Gender melihat potensi perempuan pengusaha yang cukup maju untuk lebih mendorong banyak perempuan pengusaha lainnya untuk lebih memiliki peran serta dalam membangun dan mengembangkan roda perekonomian di Indonesia. Diskusi terkait peran perempuan pengusaha digelar MCA-Indonesia dengan tajuk Penguatan Kapasitas Perempuan Pengusaha dan Definisi Formalisasi Perusahaan yang Dimiliki Oleh Perempuan di Kantor LKPP Jakarta, Senin (20/01/2014). Dalam diskusi ini, banyak tokoh perempuan yang ikut aktif memberikan paparan dan sumbang pendapat antara lain organisasi perempuan pengusaha (IWAPI, HIPPI, APINDO), media, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas dan organisasi lainnya. 

Banyak program pemberdayaan perempuan telah dilakukan yang notabene mendorong perempuan untuk menjadi pengusaha yang mumpuni. Femina Group misalnya, memberikan apresiasi kepada perempuan pengusaha yang fokus pada Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui Acara Wanita Wirausaha sejak tahun 2007. Hal lain yang dilakukan Femina Group dalam kapasitasnya sebagai media (fasilitator) dalam bentuk seminar, workshop, festival dan lomba. Editor in Chief Majalah Femina, Petty S. Fatimah mengungkapkan hal yang menjadi kelemahan perempuan pengusaha dalam mengembangkan usahanya antara lain, lack of knowledge, lack of network, lack of support dan access to funding. Kurangnya pengetahuan dan informasi mendalam pada perempuan pengusaha umumnya atas usaha yang sedang dijalankan menjadi salah satu kendala utama. Di sisi lain, jaringan yang dikembangkan masih sangat terbatas dan kurangnya dorongan dari keluarga terutama suami. Pola sosial budaya Indonesia masih sangat kental mempengaruhi ruang gerak perempuan pengusaha dalam menggeluti usahanya. Perempuan juga terkendala pada proses pengajuan dana usaha dibandingkan dengan laki-laki pengusaha. “Padahal perempuan pengusaha dapat lebih mengambil peran yang lebih besar dalam mengembangkan industri kreatif di tanah air dan merupakan salah satu peluang yang sangat potensial” ujar Dyah Anita Prihapsari, Ketua Umum DPP IWAPI.

Pemerintah mendorong penuh program pemberdayaan perempuan dan menempatkan perempuan pada posisi yang cukup signifikan. Salah satu contoh yang dikembangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan adalah dibangunnya satu desa penghasil kue semprong yang cukup terkenal di Kendal, Jawa Timur. Pada Kementerian Hukum dan HAM, telah dibentuk Sub Direktorat yang khusus menangani urusan Perempuan dan Anak. Lain lagi dengan Kantor Direktorat Jenderal Pajak, 6% dari jumlah Pejabat Eselon 2 adalah Perempuan serta menempatkan lebih dari 30% perempuan untuk Pejabat Eselon 3 dan 4. 

Perempuan pengusaha dalam usahanya tercatat sebagai wajib pajak yang taat. 20% perempuan membayar pajak lebih besar daripada laki-laki. Pemerintah memberikan keleluasaan bagi perempuan yang telah menikah untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP. Kepala Pengkaji Bidang Pelayanan Dirjen Pajak, Neneng Euis Fatimah, menjelaskan implikasi dari  perempuan yang telah menikah yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah perhitungan penghasilan kena pajak didasarkan pada penggabungan penghasilan netto milik perempuan menikah tersebut dengan milik suaminya. “Pajak yang terutang menjadi lebih besar apabila perempuan menikah tersebut hanya bekerja pada satu pemberi kerja atau penghasilan tersebut berasal dari pekerjaan tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya” jelas Neneng. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak sedang merumuskan amandemen perpajakan yang memperimbangkan perempuan sebagai penyumbang pajak. Proses amandemen ini masih berlangsung dengan mempertimbangkan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perpajakan yang saling tumpang tindih.

 Jumlah perempuan pengusaha saat ini masih bervariasi jumlahnya. Ambil contoh, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012, 52,5 juta usaha kecil dan menengah 60 % dijalankan oleh perempuan. Survey sejenis juga banyak beredar yang agak sulit dijadikan sebagai tolok ukur standar. Definisi perempuan pengusaha juga masih belum jelas. “Adanya ketimpangan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koperasi & UKM, dan BPS” kata Suryani SF Motik, Ketua Umum DPP HIPPI. Hal ini penting dalam mendorong kebijakan pemerintah dan institusi lainnya terhadap perempuan pengusaha. MCA-Indonesia kini sedang menggodok Gender Vendor Survey yang diantaranya meniliti seberapa besar peran perempuan pengusaha dalam mendorong perekonomian. Diharapkan Gender Vendor Survey yang dihasilkan kelak dapat memberikan sumbangan berarti dalam meningkatkan Program Gender di Indonesia. (LM/MA)

Menetapkan Pijakan Menuju Kematangan yang Lebih Tinggi ULP Percontohan




Lokakarya Asesmen Tingkat Maturity dan Peta Jalan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sedang berlangsung di The Santosa Villas & Resort Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dari tanggal 22-23 Januari 2014. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi ULP Percontohan dalam melakukan penilaian (self assessment) tingkat kematangan dan menyusun peta jalan dan pengembangan organisasi masing-masing ULP Percontohan. Lokakarya kali ini merupakan lanjutan lokakarya pertama pada 14 November 2013 lalu. Pada lokakarya pertama, LKPP dan MCA-Indonesia mengawali tahap pelaksanaan Proyek Modernisasi Pengadaan dengan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 29 ULP Percontohan yang dilanjutkan dengan memperkenalkan kerangka maturity model (Indonesian Procurement Maturity Model – IPM2).



Konsep IPM2 mengenalkan 5 tingkat kematangan, yang dimulai dari tingkat Reactive, Compliance, Proactive, Performed, dan Sustained pada tingkat tertinggi. Penentuan tingkat kematangan tersebut dinilai berdasarkan 9 area penilaian pada dua kelompok pengembangan, yaitu Kapabilitas SDM dan Kematangan Organisasi. Pada kelompok pengembangan kapabilitas SDM mencakup: (1) penempatan SDM (2) pengembangan kompetensi SDM (3) pengembangan jalur karir. Sedangkan pada kelompok pengembangan kematangan organisasi, meliputi (4) manajemen pengadaan (5) organisasi pengadaan (6) manajemen kinerja (7) manajemen sistem informasi (8) menajemen risiko (9) budaya organisasi dan kepemimpinan.



Gubernur NTB, dalam sambutan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH menyampaikan terimakasih atas terpilihnya NTB sebagai lokasi lokakarya sekaligus terpilih sebagai ULP Percontohan. Gubernur NTB berharap melalui kegiatan Proyek Modernisasi Pengadaan ini akan terjadi peningkatan sistem kerja, dukungan sarana prasarana serta integritas dan tanggung jawab SDM di ULP Percontohan sehingga mampu menjawab tantangan global dalam pengadaan barang dan jasa.



Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP, Agus Prabowo dalam sambutan pembukaannya menekankan hasil yang harus dicapai dari pelaksanaan lokakarya. Pertama, melalui penilaian tingkat kematangan, ULP Percontohan dapat menjawab pertanyaan di mana tingkat kematangannya saat ini. Kedua, setelah mengetahui tingkat kematangannya, masing-masing ULP dapat menentukan tingkat kematangan yang akan dicapai selama pelaksanaan program untuk menjawab pertanyaan ke mana arah pengembangan kematangan ULP. Ketiga, setelah menentukan tingkat kematangan saat ini dan tingkat kematangan lebih tinggi yang akan dicapai di masa depan, maka perlu disusun dengan cara bagaimana untuk dapat mencapai tujuan tersebut dalam bentuk peta jalan pengembangan organisasi ULP menuju tingkat kematangan yang lebih tinggi.




Pembukaan lokakarya juga dihadiri oleh  Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, J.W. Saputro, Country Director MCC untuk Indonesia, Troy Wray dan Deputy Vice President MCC, Kyeh Kim yang sedang malakukan kunjungan kerja di Indonesia. (AN/LM)