VP MCC Tetap Optimis Pada Fasilitas Kemakmuran Hijau

Walaupun masa kerja Program Compact di Indonesia tersisa 3,5 tahun lagi, Vice President (VP) of Department of Compact Operation MCC, Kamran A. Khan mengaku sangat optimis dengan keberhasilannya, terutama untuk Proyek Kemakmuran Hijau. Hal ini dinyatakannya ketika ditemui pada Acara Peluncuran Fasilitas Kemakmuran Hijau di Hotel Shangri La Jakarta, Kamis (03/07/2014). Menurut Khan, walaupun saat ini baru satu jendela dari tiga Fasilitas Kemakmuran Hijau yang diluncurkan, tapi tim terus bekerja keras untuk segera merampungkan selebihnya. “Kami akan meluncurkan selebihnya dalam beberapa bulan ke depan di tahun ini” kata Khan. Fasilitas Kemakmuran Hijau yang didanai melalui Hibah MCC menyalurkan dana melalui tiga skema pendanaan, yaitu Hibah Kemitraan (Partnership Grant), Hibah Energi Terbarukan (Renewable Energy Grant) dan Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (Community-Based Natural Resources Management).

Dengan diluncurkannya Fasilitas Kemkamuran Hijau ini, Proyek Kemakmuran Hijau segera akan merealisasi semua program yang telah lama direncanakan. Sang VP mempunyai ekspektasi tersendiri dalam kesuksesan pelaksanaan Fasilitas Kemakmuran Hijau ini. “Kami mengharapkan proposal segera datang, poroposal dengan kulitas yang bagus, proposal yang datang dari sponsor yang tau pasti apa yang mereka akan lakukan” ujar Khan. Setelah itu, langkah yang akan diambil selanjutnya adalah bagaimana proyek ini dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara nyata. Khan mengharapkan proyek ini dapat berjalan seperti harapan banyak orang. “Anda dapat melihat dalam tayangan video tadi, masyarakat mengatakan hal ini akan menolong hidup saya. Itu ekspektasi saya dan harapan banyak orang” jelas Khan.

Dengan waktu yang tersisa, setumpuk pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Proyek Kemakmuran Hijau. Selain Fasilitas Kemakmuran Hijau, Proyek Kemakmuran Hijau mempunyai tiga kegiatan besar yang harus selesai hingga tahun 2018, yakni Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif (Participatory Land Used Planning), Bantuan Teknis dan Supervisi (Technical Assistance and Oversight) dan Pengetahuan Hijau (Green Knowledge). Kekhawatiran tentang kegagalan proyek ditepis Khan dengan tetap menunjukkan sikap optimisnya. “Saya tidak akan menunggu 3,5 tahun untuk mengetahui bahwa proyek ini gagal. Tugas saya adalah untuk membuat proyek ini berjalan dan memperbaikinya” ujarnya. Kekhawatiran akan tidak terbukanya jendela Fasilitas Kemakmuran Hijau yang lain ditepis Khan dengan meyakinkan bahwa hal itu tidak akan terjadi selama beliau mengawal proyek ini. Kegagalan hanya bisa terjadi apabila masyarakat enggan mengirimkan proposal atau proposal yang diharapkan datang tidak sesuai dengan kriteria. “Tapi hal ini rasanya tidak mungkin terjadi karena banyak orang yang telah lama menunggu jendela ini terbuka” kata Khan. 

Ditanya tentang komponen proyek yang lain dalam Proyek Kemakmuran Hijau, Khan mengungkapkan pentingnya menyelesaikan semuanya, tetapi yang menjadi fokus pekerjaan kini adalah Fasilitas Kemakmuran Hijau yang membuka jendela dan memulai usaha yang banyak menyita waktu. Fasilitas Kemakmuran Hijau dianggap lebih rumit karena menyangkut kerangka waktu yang membutuhkan studi kelayakan dan proposal yang bagus untuk mengajukan pembangunan suatu proyek. Fasilitas Kemakmuran Hijau dianggap akan lebih memberikan hasil nyata yang dapat berguna dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. “Saya tidak menjanjikan bahwa semua komponen dapat selesai dalam enam bulan ke depan, tapi kami terus mengusahakannya” ujar Khan menutup perbincangan. (LM/MA)

Akhirnya Fasilitas Kemakmuran Hijau Resmi Diluncurkan

Sekian lama menunggu, akhirnya Proyek Kemakmuran Hijau resmi meluncurkan Fasilitas Kemakmuran Hijau. Peluncuran Fasilitas Kemakmuran Hijau ditandai dengan dipukulnya gong sebanyak tiga kali oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas selaku Ketua Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia di Ballroom Hotel Shangri La Jakarta, Kamis (03/07/2014). Peluncuran ini disaksikan oleh Wakil Duta Besar Amerika Serikat Kristen Bauer, Vice President of Department of Compact Operation MCC Kamran A. Khan Anggota Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia Zumrotin K. Soesilo, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh dan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi.

Fasilitas Kemakmuran Hijau merupakan kegiatan pokok Proyek Kemakmuran Hijau dan merupakan suatu fasilitas pendanaan yang akan melakukan investasi pada proyek-proyek pengembangan rendah-karbon dalam dua bidang tematik yaitu energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu prioritas utama Fasilitas Kemakmuran Hijau adalah memperoleh dukungan dana baru dari sektor swasta atau penyandang dana lain dengan cara mengadakan perjanjian Hibah Kemitraan yang menyediakan hibah atas azaz pendanaan bersama. Hibah Kemitraan bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Fasilitas Kemakmuran Hijau disalurkan melalui tiga jenis skema yaitu Hibah Kemitraan (Partnership Grant), Hibah Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (Community—Based Natural Resources Management Grant) dan Hibah Energi Terbarukan (Renewable Energy Grant). 

Dalam mengembangkan kerjasama dalam Proyek Kemakmuran Hijau, ada prinsip penting yang harus dipegang teguh. Lukita dalam pidato pembukaanya mengatakan, prinsip tersebut adalah ownership, partnership dan sustainability. Ownership atau kepemilikan diharapkan muncul dari semua lini. Peran pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan program. Sedangkan partnership, menurut Lukita adalah bentuk kerjasama kemitraan yang dibangun dengan sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lainnya. “Partnership tidak hanya dalam proses perencanaan, tapi dari implementasi” kata Lukita. Dengan adanya kerjasama dalam bentuk kemitraan ini diharapkan dapat memberikan daya ungkit yang lebih besar untuk mendapatkan dana yang lebih besar lagi. “Dana yang dikucurkan nanti sangat besar artinya” tambah Lukita. Untuk itu, capacity building menjadi penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memelihara keberlanjutan proyek.

Selaras dengan itu, Zumrotin yang merupakan Anggota Majelis Wali Amanat perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyampaikan pentingnya kerjasama yang bersinergi dalam peningkatan capacity building. Sinergi antara pemerintah, swasta dan LSM akan saling mengisi kekurangan masing-masing. Pemerintah akan sangat membantu memfasilitasi di bidang birokrasi, swasta menyerap hasil produksi yang dihasilkan petani dan LSM membantu pendampingan. “LSM akan terus melakukan pendampingan dalam pelaksanaan program ini karena program ini sudah disiapkan sejak tahun 2010” kata Zumrotin. Dari sektor swasta, Rachmat Gobel mengatakan bahwa Proyek Kemakmuran Hijau akan sangat membantu dalam mengurangi beban pemerintah dalam pengurangan subsidi. Tak hanya itu, proyek ini diharapkan dapat menciptakan multiplier effect yang besar yang dapat memberikan added value.

Dengan diluncurkannya Fasilitas Pendanaan Kemakmuran Hijau ini, diharapkan implementasi Proyek Kemakmuran Hijau dapat segera memberikan nilai nyata di masyarakat. Pelaksanaan proyek diharapkan tidak melupakan kelestarian lingkungan. “Proyek ini diharapkan dapat membantu dalam pengurangan dampak perubahan iklim dan mengurangi kemiskinan di Indonesia” kata Bauer. Peluncuran Fasilitas Kemakmuran Hijau ini akan dilakukan secara bertahap hingga semua jendela skema hibah rampung dikemas dalam sebuah manual operasi yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai acuan dalam mengajukan fasilitas pendanaan hibah Compact Proyek Kemakmuran Hijau. Diharapkan skema ini akan selesai pada tahun 2014. (LM/MA)

Saatnya OIG Reviu Program Compact Indonesia

Setelah setahun berselang pasca Entry Into Force, Program Compact Indonesia mendapat perhatian khusus dari Office of Inspectorate General (OIG). Tiga orang Tim OIG mengunjungi Indonesia untuk mereviu pelaksanaan program yang telah dijalankan MCA-Indonesia. Secara spesifik, OIG ingin mengetahui apakah MCA-Indonesia telah membangun sistem kontrol untuk meminimalisir resiko, mengantisipasi penyalahgunaan dana Hibah Compact. Di samping itu, OIG juga ingin mengetahui apakah MCA-Indonesia dan MCC telah mengidentifikasi resiko utama yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Program Compact.

Dalam kunjungan yang berlangsung dari tanggal 12 – 27 Juni 2014 di Indonesia, OIG akan disibukkan dengan serangkaian reviu prosedur, tekait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan performa program. Kegiatan yang akan dilakukan berupa wawancara, observasi, pengujian pada sampel transaksi dan pencatatan. Khususnya, OIG akan mereviu kegiatan yang telah dilakukan MCA-Indonesia seperti proses pembebasan pajak, penggunaan Compact Implementation Funding (CIF) dan 609(g), rencana dan proses pengadaan, pelatihan IPA, rangkuman rencana keuangan tahun jamak, asesmen pada struktur kontrol internal dan secara keseluruhan perkembangan Program Compact. Tim OIG juga akan melakukan kunjungan ke beberapa daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan proyek di Nusa Tenggara Barat. 

Untuk mengetahui perkembangan Program Compact dari sisi Pemerintah Indonesia, Tim OIG berdiskusi dengan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas selaku Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) MCA-Indonesia, Lukita D. Tuwo didampingi oleh Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas selaku Sekretaris MWA MCA-Indonesia, Wismana Adi Suryabrata, Inspektur Utama Bappenas, Slamet Soedarsono, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelola Hibah MCC, Hari Kristijo serta Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, JW Saputro dan Compliance Specialist MCA-Indonesia, Rini Widiastuti. Diskusi berlangsung hangat di Ruang Kerja Wakil Menteri PPN/Bappenas, Rabu (18/06/2014). Dalam diskusi tersebut, Lukita menjelaskan bahwa Hibah Compact MCC merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia di bawah payung comprehensive partnership. Program Compact yang ada di Indonesia sangat berbeda dengan program yang diterapkan di negara penerima Hibah Compact lainnya. Program Compact di Indonesia terdiri dari Proyek Kemakmuran Hijau (Green Prosperity Project-GP), Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek (Community Based Health and Nutrition to Reduce Stunting Project) dan Proyek Modernisasi Pengadaan (Procurement Modernization Project). “Tantangan terbesar dalam pelaksanaan Program Compact di Indonesia masih pada Proyek GP” kata Lukita. Proyek GP rencananya akan diluncurkan pada  Juli 2014. 

Program Compact di Indonesia memang unik. Dari sisi pelaporan, ada dua sistem yang dilakukan. Sistem pelaporan pertama adalah pelaporan yang dilakukan MCA-Indonesia sebagai Unit Pelaksana Program (UPP) kepada MCC mewakili Pemerintah Amerika Serikat dan sistem pelaporan kedua adalah pelaporan yang dilakukan Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC kepada Bappenas mewakili Pemerintah Indonesia. Untuk itu, MCA-Indonesia bergegas menyiapkan semua perangkat yang mendukung lancarnya pelaksanaan program, termasuk dari sisi pelaporan. “Saat ini sedang direviu resiko pelaksanaan Hibah MCC beserta mitigasinya” ujar Slamet. Manajemen resiko sudah ditelaah lebih dalam untuk identifikasi resiko terutama pada level proyek, seperti resiko keterlambatan penyerapan, resiko pencapaian kualitas program, resiko keberlanjutan dan juga resiko terkait pelaksanaan kerja yang meliputi adanya beban logistik yang cukup besar dalam pelaksanaan aktivitas, resiko mengenai disbursement of cash advance ke lokasi proyek terdalam.

Bila dilihat dari struktur organisasi yang dikembangkan untuk MCA-Indonesia, akan terlihat peran dari masing-masing unit kerja. MCA-Indonesia didukung oleh Tim Implementasi yang terdiri dari UPP dan Unit Pendukung Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). UPP berperan untuk melaksanakan kegiatan operasional Program Compact sedangkan Unit Pendukung Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersifat mendukung pelaksanaan program dari sisi pemerintah, dimana operasional kesehariannya dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC.

Satker Pengelola Hibah MCC mulai bekerja sejak Grant Agreement Program Compact ditandatangani tanggal 19 November 2011. Pada tahap itu, Satker Pengelola Hibah MCC berperan menyiapkan semua dokumen dan kelengkapan organisasi yang tertera dalam Grant Agreement hingga pada masa Entry Into Force tanggal 2 April 2013, seperti Project Implementation Agreement (PIA), peraturan pembentukan Majelis Wali Amanat, Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah MCC (No. 124/PMK.05/2012), Surat Keputusan KPA tentang pembagian tugas antara PPK dan Direktur Eksekutif, pembuatan logo, pemilihan Fiscal Agent, Procurement Agent dan Recruitment Agent serta pemilihan 11 staf utama. Setelah memasuki masa Entry Into Force, Satker Pengelola Hibah MCC lebih banyak melakukan pekerjaan yang mendukung kelancaran program seperti mendukung kegiatan Majelis Wali Amanat, mencatat penerimaan dan penggunaan Hibah MCC, pengembalian pajak, menandatangani kontrak bersama Direktur Eksekutif terkait operasional program dan pembiayaan untuk semua kegiatan Satker Pengelola Hibah MCC dengan menggunakan dana APBN. Fase perkembangan Program Compact dapat digambarkan dalam alur seperti bagan di bawah ini. (LM/AS/RA)

MCA-I Gelar Workshop Perpajakan untuk Susun SOP

Setelah lama bergelut dengan urusan perpajakan, MCA-Indonesia akhirnya menggelar diskusi dengan mengundang narasumber dari Direktorat Peraturan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Diskusi dengan tema Workshop Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan diselenggarakan pada tanggal 3-6 Juni 2014 di Kantor MCA-Indonesia, Jakarta. Hasil workshop ini akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun Standard Operation Procedure (SOP) Mekanisme Penggantian Pajak Program Compact. SOP ini sangat dibutuhkan untuk meluruskan proses penggantian pajak dalam setiap transaksi dalam pelaksanaan Program Compact. Selain itu, SOP ini sangat diperlukan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam proses fasilitas perpajakan dan kepabeanan dapat melaksanakan tugasnya lebih efisien dan efektif.

Dalam pelaksanaan Program Compact yang berasal dari dana hibah Pemerintah Amerika Serikat, urusan perpajakan sebenarnya telah diatur Pemerintah Indonesia dengan memberikan fasilitas di bidang pajak dan/atau kepabeanan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1995 perihal Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001. Mekanisme pelaksanaannya diperjelas dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 239/KMK.01/1996 perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 486/KMK.04/2000.

Aturan yang berlaku umum untuk seluruh proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri tersebut mencakup pajak pertambahan nilai tidak dipungut, pajak penjualan barang mewah tidak dipungut, pembebasan bea masuk dan bea masuk tambahan, dan pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Pihak yang mendapat fasilitas adalah kontraktor utama, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak secara langsung melaksanakan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri.

Mengingat bahwa sumber dana hibah Program Compact berasal dari para pembayar pajak di Amerika Serikat, pihak MCC meminta tambahan fasilitas di bidang pajak dan/atau kepabeanan yang mencakup sampai ke lapisan kedua (sub-kontraktor). Memenuhi hal tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millenium Challenge Corporation yang salah satunya mengatur tentang mekanisme penggantian pajak untuk kegiatan yang dibiayai dengan Hibah MCC.

Fasilitas penggantian pajak tersebut dapat diberikan hanya jika pihak yang terlibat dalam kegiatan yang dibiayai Hibah MCC tidak mendapatkan fasilitas di bidang pajak dan/atau kepabeanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggantian pajak dapat dilakukan jika memenuhi syarat dan kondisi sebagaimana diuraikan dalam Program Implementation Agreement (PIA) dan PMK No. 124/PMK.05/2012. Untuk itu, MCA-Indonesia harus menguasai fasilitas pajak dan kepabeanan untuk dana hibah sesuai dengan PP No. 42 Tahun 1995. Jika ada pihak yang seharusnya mendapat fasilitas pajak dan/atau kepabeanan tetapi kemudian melakukan kewajiban pembayaran pajak dan/atau kepabeanan, maka tidak dapat diberikan penggantian pajak (reimbursment). Akan tetapi pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pengembalian pajak atau restitusi ke Kantor Pelayanan Pajak.

Sebelum melaksanakan proses penggantian pajak, hal yang terpenting dilakukan adalah mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam kegiatan yang dibiayai Hibah MCC, jenis kewajiban pajak yang terutang, dan jenis fasilitas yang diperoleh oleh masing-masing pihak. Hal tersebut harus dilakukan untuk menghindari kesalahan penerapan fasilitas di bidang pajak dan/atau kepabenan yang dapat menimbulkan kerugian negara dan memperjelas pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian negara akibat pemberian penggantian pajak dan/atau kepabeanan. Verifikasi juga perlu untuk memastikan pihak yang benar-benar berhak menerima penggantian pajak dan kewajiban pajak tersebut telah di setor pada Kas Negara. Pada hakekatnya, proses verifikasi dilakukan untuk menjalankan amanah PMK No.124/PMK.05/2012 pada Pasal 23.

Dalam kaitan pada proses penggantian pajak untuk orang pribadi yang berstatus Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), penentuan kebijakan yang diterapkan dalam sistem manajemen perpajakan MCA-Indonesia harus sangat jelas. Hal ini untuk memudahkan dalam proses penggantian pajak yang kelak akan diajukan. Tidak semua tenaga kerja asing yang bekerja untuk MCA-Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Ini tergantung dari jangka waktu keberadaannya di Indonesia dan niatnya untuk berada di Indonesia. Jika pada saat mulai bekerja pada kegiatan yang dibiayai Hibah MCC, tenaga kerja asing tersebut dikategorikan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), maka yang bersangkutan tidak berhak mendapat penggantian pajak penghasilan. Oleh karena yang menjadi permasalahan bukan pada proses pengajuan penggantian pajak, tetapi pada identifikasi dan penetapan status pajaknya, apakah sebagai SPLN atau SPDN. (AN/RA)

Tinjau Industri Kecil Pengolahan Nenas, MWA Ingin Berdayakan Potensi Rakyat

Geliat Proyek Kemakmuran Hijau kini telah menjalar ke banyak daerah di Indonesia. Salah satu lokasi yang menjadi lokasi proyek adalah Kabupaten Muaro Jambi yang menjadi kabupaten starter. Di Kabupaten Muaro Jambi ternyata banyak menyimpan potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi industri kecil yang sangat berdaya menggerakkan perekomonian rakyat. Perkebunan nenas yang cukup banyak dikelola rakyat tak nyana menjadi sumber pendapatan yang cukup bernilai. Perkebunan nenas ini berlokasi di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dikelola oleh masyarakat pendatang asal Sulawesi Selatan yang telah turun temurun menempati daerah tersebut.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Rabu (04/06/2014) Anggota Majelis Wali Amanat MCA-Indonesi yaitu Mangara Tambunan, Zumrotin K. Soesilo dan Tini Hadad melihat langsung proses pembuatan dodol yang berbahan baku nenas. Proses pengerjaan dilakukan oleh tenaga kerja perempuan dari usia yang berbeda. Industri pembuatan makanan khas daerah yang unik ini menjadi sentra usaha bagi banyak rumah tangga. Tak hanya dodol, buah nenas diolah secara kreatif menjadi makanan kecil yang unik seperti nanas selai goreng, bolu selai nenas dan keripik nenas. Industri kecil ini mulai dikembangkan tahun 2011. Bersumber dari satu kepala keluarga, hingga kini usaha ini menjadi pendapatan banyak rumah tangga penduduk Desa Tangkit Baru. Hasil produksinya tidak hanya memenuhi konsumsi daerah lokal, tapi sudah merambah ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara hingga Saudi Arabia. Campur tangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi tak lepas dalam segi pemasarannya. Pemerintah daerah memfasilitasi pemasaran dan promosi dalam acara pameran seperti yang dilakukan pada Pekan Nasional di Malang, Jawa Timur minggu ini. Kini, panganan khas daerah ini dapat dijumpai di toko, pasar modern hingga bandara. Melihat potensi ini, Zumrotin mengusulkan agar panganan khas yang unik ini menjadi souvenir bagi turis domestik dan mancanegara yang disediakan secara gratis di hotel dan penginapan. Cara ini dinilai ampuh sebagai promosi untuk menarik minat wisatawan untuk membeli sebagai buah tangan kembali ke daerahnya masing-masing. 

Selain perkebunan nenas, mata pencarian rakyat yang sangat menguntungkan berasal dari sektor perikanan. Terdapat sedikitnya 40 kelompok pembudidaya khususnya ikan lele di desa ini. Satu kelompok terdiri atas 12 orang anggota yang semuanya mengelola tambak ikan lele. Kelompok perikanan ini mulai dibentuk pada awal tahun 2013 atas dasar Surat Keputusan Camat. “Dulunya banyak yang berbudidaya ikan patin tahun 2009, tapi kini telah beralih ke ikan lele karena penjualan ikan patin terpuruk ” kata Baso Intang, Ketua Kelompok Pembudidaya Majiwa. Kelompok perikanan dibentuk atas semangat masyarakat untuk mengurangi persaingan antara pedagang dan tengkulak. Persaingan ini berimbas pada harga jual lele di pasar yang tidak stabil dan sangat merugikan pemilik kolam. Dengan adanya kelompok perikanan, masyarakat menjadi sangat terbantu dari sisi pemasaran. Selain itu, kelompok perikanan ini menjadi media komunikasi dan informasi terkait pembudidayaan lele.

Ditanya seputar kendala yang dihadapi, Baso Intang menjelaskan kebutuhan ikan lele masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lele di Kabupaten Muaro Jambi. Debit air yang kurang besar menyebabkan pertumbuhan lele menjadi terhambat. Pemilik kolam sangat jarang memiliki mesin pompa yang dapat mengalirkan air sungai ke kolamnya. Masyarakat melakukan budidaya lele mulai dari proses pendederan hingga pembesaran. Dalam satu bulan, kelompok budidaya lele dapat memanen sebanyak 15 ton. Harga yang dijual kepada distributor berkisar Rp 17.000/kg. Anggota kelompok dapat menikmati keuntungan hingga 20%-25% per transaksi. Suatu bentuk usaha yang menggerakkan perekonomian masyarakat.

Kelak, Program Compact MCC akan menciptakan multiplier effect semacam ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masayarakat. Pola Industri kecil yang dikembangkan masyarakat di Desa Tangkit Baru, merupakan salah satu contoh usaha yang telah beranjak maju dan dapat menjadi role model atau “tutor” untuk usaha integrasi sejenis di daerah pengembangan. Dengan mengusung sebuah kerjasama dalam kongsi perdagangan dan transfer teknologi sederhana, bentuk kooperatif semacam ini sangat layak untuk dikembangkan di daerah implementasi Proyek Kemakmuran Hijau ke depan. Usaha yang dikembangkan juga merupakan sebuah perluasan dari bidang manajemen sumber daya alam untuk tetap menghasilkan kegiatan ekonomi secara ramah lingkungan. (LM/MA)