MCA-Indonesia Mintakan Pendapat Satker Hibah MCC untuk Pungutan Pajak dan Kepabeanan

MCA-Indonesia telah beropersi selama lebih dari satu tahun dan pada Juli 2014 yang lalu telah resmi memegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Seperti halnya dicantumkan dalam  Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak setelah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki NPWP adalah melakukan pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Selain itu, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan/terutang kepada pihak lainnya. Tata cara pemenuhan kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanannya.  Meskipun demikian, MCA-Indonesia sebagai pengelola Hibah MCC masih belum mendapat kepastian tentang ada tidaknya kewajiban perpajakan yang harus dijalankan

Mensikapi hal tersebut, UPP MCA-Indonesia dan Satker Pengelola Hibah MCC melakukan kajian yang hasilnya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan sebagai bahan untuk memperoleh penegasan mengenai kewajiban perpajakan MCA-Indonesia. Salah satu yang dibahas adalah kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi individu yang bekerja di MCA-Indonesia sebagai tenaga kerja penuh waktu.Terkait hal tersebut, terdapat beberapa perbedaan istilah dan sudut pandang yang menyebabkan subjek pajak dapat saja terbebas dari pungutan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya kedudukan staff di MCA-Indonesia secara hukum bukanlah karyawan atau staff, melainkan Personal Services Agreement (PSA) yang kontraknya bersifat tahunan dan dapat diperpanjang. Meski demikian, PSA juga akan mendapatkan fasilitas dan kewajiban seperti layaknya staff. MCA-Indonesia sendiri memiliki banyak konsultan individu yang di dalamnya terdapat beberapa mekanisme pembayaran, yakni dari MCA-Indonesia dan langsung dari US Treasury. Jenis pegawai/konsultan individual yang ada dalam sistem di MCA-Indonesia dapat diterangkan sebagai berikut :

Mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh MCA-Indonesia dan MCC terhadap komponen staff dan konsultan adalah sebagai berikut :

Untuk mempermudah dalam identifikasi perpajakan di tubuh MCA-Indonesia pasca penerbitan NPWP MCA-Indonesia, maka perlu identifikasi ulang beberapa definisi seperti yang ada dalam Program Implementation Agreement /PIA (level perjanjian dipersamakan dengan perjanjian internasional). Definisi dan contoh dokumen kontrak beserta dokumen pendukung lainnya kemudian akan dianalisa oleh Konsultan Pajak Satker Hibah MCC untuk memastikan apakah staff MCA-Indonesia termasuk dalam definisi Kontraktor/Konsultan Utama yang berhak mendapat fasilitas pajak penghasilan ditanggung oleh Pemerintah. Hasil analisa ini akan digunakan sebagai salah satu dokumen yang diajukan kepada Dirjen Pajak untuk mengeluarkan surat penegasan.

Menunggu keluarnya surat penegasan dari Ditjen Pajak, MCA-Indonesia dapat mengambil beberapa opsi terkait dengan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP.  Pertama, MCA-Indonesia akan melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk gaji yang dibayarkan kepada staff MCA-Indonesia (PSA). Jika surat penegasan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak menyatakan bahwa staff MCA-Indonesia mendapatkan fasilitas PPh ditanggung pemerintah sesuai dengan PP No. 42 Tahun 1995, maka masing-masing staff MCA-Indonesia dapat mengajukan restitusi atas kelebihan pajak yang dibayarkan. Opsi kedua, MCA-Indonesia tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji yang dibayarkan kepada staf MCA-Indonesia kemudian melaporkan sebagai PPh yang ditanggung oleh Pemerintah berdasar PP No. 42 Tahun 1995. Jika ternyata Dirjen Pajak menegaskan bahwa staff MCA-Indonesia tidak mendapatkan fasilitas PPh ditanggung pemerintah, maka MCA-Indonesia harus melakukan pembayaran pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (RA/MA)

Laporan Triwulan II 2014 - Hibah dari Pemerintah Amerika Serikat Program Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact

Halal bi Halal Bersama Keluarga Besar MCA-Indonesia

 

 

 

  

 

 

Giliran Kementerian PU Undang Satker Pengelola Hibah MCC untuk Paparkan LWA MCA-Indonesia

 

Badan hukum Lembaga Wali Amanat (Trust Fund) di Indonesia semakin diminati sebagai bentuk badan pengelola dana yang transparan dan dipercaya. Hal ini juga berarti bentuk badan hukum seperti itu dapat meningkatkan minat dari para donor untuk menyalurkan dananya di Indonesia. Bertempat di Direktorat Jenderal Ciptakarya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kamis (7/8/2014) Direktur Pengembangan Program Direktorat Jenderal Ciptakarya, Dwityo Akoro Soeanto memaparkan konsep mengenai rencana pembentukan Lembaga Wali Amanat (LWA) Sanitasi dan Air Minum. Ide pembentukan LWA ini untuk menjaring minat pendonor dari dalam dan luar negeri untuk memenuhi target pemenuhan RPJMN 2019, yakni 100% kebutuhan air minum, 100% kebutuhan sanitasi dan 0 % area kumuh.

Dwityo menjelaskan saat ini masih terdapat celah yang besar antara pendanaan untuk memenuhi target RPJMN dalam APBN dengan kebutuhan nyata di lapangan. Misalnya saat ini kondisi pemenuhan fasilitas air minum di seluruh kabupaten kota adalah 68% dan untuk mencapai taget 100% pemenuhan, APBN hanya mampu menganggarkan sebanyak 30% dari total dana selama 5 tahun tersebut. Selama ini, pola yang ada untuk membantu mencapai target tersebut adalah dengan melibatkan pihak ketiga, seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta, bekerja sama dengan program pendanaan dari ADB dan Bank Dunia. Untuk memperlancar misi tersebut, maka pihak Direktorat Jenderal Ciptakarya telah mencanangkan untuk membuat sebuah LWA Air Minum dan Sanitasi guna menjaring lebih banyak donor di luar negeri. Dengan konsep multi donor, maka LWA ini tidak hanya akan membelanjakan dana hibah, namun juga melakukan fund raising untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan fasilitas sanitasi dan kesehatan di Indonesia. 

Saat ini, tahap persiapan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Ciptakarya adalah mempekerjakan konsultan persiapan LWA dengan tugas utamanya mempersiapkan struktur organisasi, draft Peraturan Menteri PU untuk pembentukan dan penetapan MWA serta draft Dokumen Tata Kelola. Di hadapan Kementerian PU, PPK Satker Pengelola Hibah MCC Hari Kristijo kemudian menjelaskan beberapa pertanyaan yang muncul dalam sesi diskusi. Hari menegaskan, untuk membuat Majelis Wali Amanat (MWA) tidak perlu menunggu adanya perjanjian hibah dengan donor. Hal ini berbeda dengan pembentukan LWA MCA-Indonesia yang berdasarkan permintaan donor. “Intinya pembentukan LWA secara generik dapat mengacu kepada Perpres No. 80 Tahun 2011” kata Hari. Dengan pola LWA Air Minum dan Sanitasi yang selain membelanjakan sekaligus mencari dana, maka susunan Dokumen Tata Kelola sebaiknya tidak terlalu kaku sehingga dapat menampung lebih banyak permintaan donor. Hal ini juga akan berpengaruh pada susunan anggota MWA yang bisa saja berubah terkait dengan masuknya donor baru. Kekuatan utama dalam menjaring donor potensial adalah dengan program yang dijual. Direktorat Jenderal Ciptakarya sendiri mengakui kewenangan pengelolaan sanitasi dan air minum telah diserahakan kepada pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat hanya mengawasi dan memberikan arahan. Dalam konteks program pembangunan, maka daerah memiliki Rencana Pembangunan dan Investasi Jangka Panjang (RPIJP) yang berisi kebutuhan rencana pembanguanan air minum dan sanitasi. Program ini yang kemudian dijadikan bahan untuk ditawarkan kepada donor. Cara ini terbilang efektif mengingat donor dapat memilih sendiri daerah dan program yang sesuai dengan misinya. 

Pada diskusi itu dibahas juga mengenai Pengelola Dana Amanat (PDA), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah LWA. Berkaca pada PDA MCA-Indonesia yaitu Bank BRI, maka PDA untuk LWA Air Minun dan Sanitasi ini harus berfungsi secara maksimal baik dalam fungsi pengelolaan maupun kemampuan untuk dapat menjaring mitra donor potensial lainnya. Dengan semakin banyaknya pihak yang tertarik dengan konsep LWA, hal ini dapat menjadi pertanda baik untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan hibah. Diskusi ini masih akan terus berlanjut mengingat masih banyaknya pertanyaan Direktorat Jenderal Ciptakarya yang belum terjawab. Rencananya, Satker Pengelola Hibah MCC dan Ditjen Ciptakarya akan kembali melanjutkan pertemuan ini pekan depan. (MA)

Program Compact Dukung Sosialisasi Gerakan 1000 HPK di NTT

Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek yang dimiliki Program Compact berkontribusi dalam mendukung Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan atau yang lebih dikenal dengan Gerakan 1000 HPK. Rencana kerja yang disusun dalam Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek dinilai memiliki tujuan yang sama dalam upaya percepatan perbaikan gizi. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebudayaan Bappenas yang juga menjabat sebagai Alternate Ketua Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia, Nina Sardjunani dalam kunjungan kerjanya di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan advokasi mengenai pentingnya Gerakan 1000 HPK yang dapat mencegah anak tumbuh pendek (stunting). Turut dalam rombongan Prof. Soekirman, SKM, MPS-ID, PhD (Presiden Koalisi Fortifikasi Indonesia), Prof. DR. Dr. Abdul Razak Thaha, MSc (Pakar Gizi Universitas Hasanuddin), Dr. Arum Atmawikarta (Secretary Executive MDGs Nasional), Dr. Sunarno Ranu (Secretary Executive Proyek Fortifikasi Beras), J.W Saputro dan Dr. Minarto (MCA-Indonesia), Bappenas dan World Bank.

Acara yang digelar di Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang, Kamis (17/07/2014) dihadiri oleh stakeholder setempat antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Universitas Nusa Cendana, Politeknik Kesehatan dan Universitas Hasanuddin. Program yang digagas pemerintah ini mengamanatkan pendekatan perbaikan gizi melalui intervensi spesifik dan sensitif fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dengan melibatkan kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, dan lembaga kemasyarakatan.

Masalah stunting di NTT bukan merupakan hal yang baru. Tercatat 50% anak-anak dalam masa pertumbuhan menderita stunting. Hal ini membuat NTT menjadi penyumbang stunting tertinggi di Indonesia. Kenyataan tersebut akan berdampak buruk bagi daya saing sumber daya manusia NTT ke depan. Anak-anak dengan pertumbuhan yang tidak maksimal, dipastikan akan mempunyai kinerja otak yang lemah. “20 tahun dari sekarang, NTT akan diisi oleh anak-anak yang tidak pandai secara kognitif” tegas Nina. Pemerintah sangat serius memperhatikan hal ini sehingga menerbitkan Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Berbekal kemauan keras dari pemerintah pusat, aparat Pemerintah Daerah NTT dan seluruh elemen pendukungnya diajak untuk membentuk gugus tugas dalam upaya mengatasi persoalan kesehatan yang semakin mengkhawatirkan.

Upaya untuk mengatasi stunting di NTT sudah banyak dilakukan. Tak hanya pemerintah daerah, campur tangan pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, universitas dan swasta pun tak juga mengkatrol tingkat kesehatan masyarakat. Hal ini diakui Kepala Bappeda Propinsi NTT, Wayan Darmawa karena kurangnya sinergisitas sebagai bentuk ego sektoral yang kental. “Kerjasama antar elemen masih kurang, masing-masing bekerja sendiri sehingga dampak pembangunan tidak siginifikan” kata Wayan. Wayan berharap, dengan adanya Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek di NTT, akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depan. “Semoga NTT dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pencapaian MDGs dan pembangunan Indonesia” ucap Wayan. 

Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Anak Pendek memiliki tujuan memperbaiki kapasitas sektor kesehatan untuk mengurangi dan mencegah berat badan kurang saat kelahiran, anak pendek dan anak kurang gizi dengan memanfaatkan hibah sebesar USD 129,5 juta. Dalam implementasinya, proyek ini akan melakukan tiga kegiatan yang sangat menunjang Gerakan 1000 HPK, antara lain menyalurkan hibah untuk masyarakat dan bantuan teknis parisipatif kepada masyarakat (demand side), mendanai pelatihan bagi penyedia jasa serta intervensi sektor swasta (supply side) dan komunikasi penjangkauan masyarakat, pengelolaan proyek, pemantauan dan evaluasi. (LM)

Perubahan dan Perpanjangan Jadwal Undangan Pernyataan Minat - Kemitraan Kakao Lestari (MCA-Indonesia)

Setelah Proyek Kemakmuran Hijau resmi meluncurkan Fasilitas Kemakmuran Hijau. Peluncuran Fasilitas Kemakmuran Hijau oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas selaku Ketua Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia di Ballroom Hotel Shangri La Jakarta, Kamis (03/07/2014), MCA-Indoensia mengundang masayarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah Pernyataan Minat pada Program pertama Fasilitas Pendanaan Proyek Kemakmuran Hijau untuk program Kemitraan Kakao Lestari. (MA)

Untuk keterangan lebih lanjut, dapat membuka tautan berikut ini : http://gp.mca-indonesia.go.id/gp-facility/partnership-grant/cocoa-partnership/

Upaya Meng-klik-an Matching Grant Energi Terbarukan

Investasi-investasi Proyek Kemakmuran Hijau akan mendukung dan memperkuat sejumlah tujuan yang saling menunjang dan berpihak pada masyarakat untuk meningkatkan penggunaan energi secara produktif serta untuk melindungi daerah aliran sungai dan sumber daya terbarukan lainnya sebagai sumber energi. Proyek ini akan membantu merangsang investasi yang lebih besar dari sektor swasta dalam strategi pertumbuhan rendah karbon untuk Indonesia. Selain itu juga memacu kewirausahaan lokal melalui peluang yang muncul di bidang energi terbarukan dan praktik penggunaan lahan yang inovatif, membangun kapasitas yang lebih besar dan komitmen bersama sektor swasta, masyarakat sipil dan pemerintah terhadap azaz pembangunan berkelanjutan.

Khusus mengenai pola hibah yang akan diberikan kepada pihak swasta (para pengembang di bidang energi terbarukan di bawah 10 MW), telah muncul banyak sekali ide untuk dapat mewujudkan misi Hibah Compact MCC. Direktur Eksekutif MCA-Indonesia Saputro, menjelaskan kembali skema Matching Grant dalam rapat  bersama Badan Koordinasi Fiskal Kemeterian Keuangan; PT PLN; Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI); Dirjen Energi Baru, Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; MCC beserta Satker Pengelola Hibah MCC di Kantor MCA-Indonesia, Rabu (23/7/2014). Saputro menginginkan dana hibah yang ada dalam Compact ini dapat membantu beberapa proyek pengembangan energi terbarukan, baik pada level green field maupun brown field pada beberapa skema pendanaan. Untuk membahas dan mengawal hal tersebut, MWA MCA-Indonesia telah membentuk Kelompok Kerja yang langsung dikomandoi oleh Ketua MWA MCA-Indonesia, Lukita D. Tuwo dan sebagai Sekretaris ditunjuk Direktur Proyek Kemakmuran Hijau, Budi Kuncoro.

Dalam paparannya, Budi menjelaskan mengenai target pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan bauran energi yang ditargetkan dari sektor pengembangan energi terbarukan. Pada skema ini, Proyek Kemakmuran Hijau menyediakan total dana sebesar USD 242 juta untuk ikut membantu memenuhi target tersebut. Ide dasar yang muncul dalam skema Matching Grant bidang energi terbarukan ini adalah bersumber dari pola Viability Gap Funding (VGF) yang dapat diberikan pada proyek pengembangan energi terbarukan. Data yang diberikan oleh PLN mengenai pengembang yang ada di Indonesia, maka permasalahan dana dan penjaminan kepada pihak bank acap kali menjadi masalah umum dan klasik menimpa para pengembang yang pada gilirannya akan menghambat kemajuan proyek. Selain itu, insentif pengembang dalam mendapatkan Feed in Tariff (FIT) yang menarik, juga terhambat dalam penyelesaian dokumen administrasi, dokumen teknis serta pelaporan keuangan proyek yang kurang memenuhi standar. Hal ini disadari PLN yang memberikan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) kepada para pengembang. Ada sekitar 200 lebih proyek yang berstatus mengantongi PPA namun masih terhambat dalam penyelesaian proyek. Sofyan, staf PT. PLN lebih jauh menjelaskan bahwa umumnya para pengembang ini akan kesulitan dalam melakukan penjaminan pada bank, sehingga proyek terlantar. Akibatnya adalah PPA yang telah disepakati, kemudian akan diminta renegosiasi sesuai dengan aturan FIT yang baru. Untuk PLN, kasus seperti ini akan memakan waktu dan tenaga sementara banyak proyek besar dari pemerintah yang harus segera direalisasikan juga, misalnya proyek 10.000 MW tahap 2 yang harus dikembangkan. 

Perwakilan METI, Yanni, juga mempertanyakan mengenai skema renegosiasi FIT yang baru. Hal ini diperlukan terkait kemungkinan bridging fund yang dapat dikucurkan oleh MCA-Indonesia kepada proyek-proyek brown field yang ada dalam data METI. Selain itu, METI juga mempertanyakan mekanisme, kriteria dan alokasi dana yang akan diberikan dalam mekanisme yang dinamakan Matching Grant ini. Dengan skema FIT yang baru, METI meyakini akan ada banyak green field energi terbarukan yang akan berkembang. PLN sendiri kembali menjelaskan mengenai aturan yang berlaku dalam sebuah sertifikasi layak operasi sehingga tidak membebani PLN dalam jalur distribusi. Hingga ke tahap ini, MCA-Indonesia melihat banyaknya peluang untuk dapat bekerja sama dengan PLN dan pihak terkait lainnya dalam hal kucuran dana hibah Matching Grant energi terbarukan.

MCA-Indonesia akan kembali mengajak pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mengembangkan kriteria penerima hibah agar dana hibah Compact dalam skema Matching Grant ini dapat tersalurkan tepat waktu dan sasaran mengingat masa berlaku hibah semakin menipis hingga april 2018. (MA)