Revitalisasi Pasar Klewer, Membangkitkan Ekonomi Rakyat

Siapa sih yang tak kenal Pasar Klewer? Jika disebut Kota Surakarta atau Solo, tentulah segera terbayang pasar batik terbesar di kota budaya tersebut. Anda yang pergi ke Kota Solo, tak lengkap rasanya kalau tidak menyempatkan diri mampir ke pasar yang sudah terkenal sampai mancanegara itu. Konon, nama klewer dulu diambil dari kebiasaan para pedagang yang menyampirkan kain dagangan untuk ditawarkan kepada calon pembeli. Kain-kain dagangan yang terlihat menjuntai (Jawa: pating klewer) itulah yang menginspirasi nama Pasar Klewer. 

Menarik nya moda transport ke Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan bagian dari Propinsi Kepulauan Riau, dengan Ibu Kota yaitu Selat Panjang. Sebelah Utara, berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Dan dipisahkan oleh selat Karimata. Dibutuhkan Sekitar 3 jam perjalanan dengan Kapal cepat ke Pelabuhan terdekat Malaysia. 

Tata Nilai Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Peraturan Kepala LKPP no. 13 Tahun 2013, mengamanatkan Bahwa Pengadaan Barang Dan jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan dengan cara Swakelola oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, memanfaatkan Kearifan lokal, Serta memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat. Selain itu, apabila Pengadaan Barang jasa yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola baik sebagian maupun seluruhnya, maka dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang jasa yang dianggap mampu.

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan untuk memberi kepastian definisi Desa, batas Desa, Tata Pemerintahan dan rencana Pembangunan Desa untuk masa yang akan datang. Undang-Undang Desa juga mengamanatkan bahwa Dana APBN dan APBD wajib diprioritaskan untuk Pembangunan Kawasan tertinggal termasuk Desa. Untuk  itu, Pemerintah pada Tahun 2015 menciptakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dengan Alokasi setiap Desa Antara Rp 750 Juta sampai Rp 1 Milyar.

Pelaksanaan Lelang Melalui Surat Elektronik (Email)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menyampaikan surat perihal pelaksanaan lelang melalui surat elektronik (Email) ke Kepala Hibah MCC Bappenas.

Pembahasan draft Kerangka Acuan Perluasan Kegiatan Pengembangan Pemerintah Swasta Partnetships (PPP)

Pada hari rabu 25 Februari 2015, telah dilaksanakan rapat pembahasan Pengembangan Pemerintah Swata Pratnership atau Public Private Partnerships (PPP) di LKPP. Rapat dihadiri oleh Steering Committee proyek PM di LKPP yeng terdiri dari Robin Arsyad Suryo (Ketua SC), Agus Prabowo, Rita Berlis, Diah Ambarawaty, Erwin Sondang dan Ilvia Restu Utami. Sedangkan dari Pihak MCA-Indonesia dihadiri oleh Erlangga Atmadja dan Adi.

Kesimpulan hasil rapat tersebut adalah:

• LKPP menginginkan bahwa Konsultan PPP sebaiknya lebih dekat dengan LKPP agar tercipta komunikasi yang lebih efektif dan bekerja lebih optimal.
• LKPP mengusulkan bahwa alokasi pengembangan kapasitas perlu lebih dipertimbangkan, tidak hanya untuk instansi pemerintah daerah tetapi juga untuk di PPP agent lainnya(Bappenas,LKPP, dan Sektor terkait), dan diberikan kapasitas  yang baik sehingga mereka dapat berkontribusi dalam kegiatan peningkatan kapasitas lembaga pada pemerintah daerah.
• Sebuah rancangan peningkatan Concept Paper akan diberikan dengan pertimbangan usulan yang diberikan oleh LKPP yang sejalan dengan program MCA Indonesia.
• Kepala LKPP, Agus Rahardjo membutuhkan laporan dari MCAI tentang aktivitas yang telah dilakukan dan rencana kerja lebih lanjut  terkait dengan Proyek Pengadaan Modernisasi. Terkait laporan ini, pertemuan akan dijadwalkan minggu depan.

*oleh Elissarita

Majalah Compact, Komitmen Satker Dalam Sosialisasi Program Compact

Majalah Compact Edisi  Desember 2014

Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC (Satker) dalam mendukung sosialisasi Program Compact di Indonesia adalah salah satunya dengan menerbitkan majalah Compact yang berisi informasi terkait perkembangan Program Compact. Majalah ini ditargetkan bagi seluruh instansi pemerintah/lembaga/kementerian/donor/LSM yang terkait dengan pelaksanaan program Compact. Sebelumnya sejak tahun 2013, Satker telah menerbitkan majalah Compact sebanyak 7 edisi.